Berita Terkini

Selasa, 30 Agustus 2016 00:00
47

PEGAWAI KPU TRENGGALEK IKUT DIKLAT KEPEMIMPINAN

Awal bulan September 2016 nanti, KPU Kabupaten Trenggalek juga mengirimkan pegawainya untuk mengikuti  Diklat Kepemimpinan tahun 2016. Informasi ini disampaikan oleh sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek, Wiratno, Selasa (30 Agustus 2016) pagi. Wiratno mengatakan bahwa pegawai KPU Kabupaten Trenggalek yang akan dikirim ke Diklat Kepemimpinan yang akan bertempat di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur adalah  Akhmad Rudi Bastari, SE yang saat ini  menjabat sebagai Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Trenggalek. “Rudi adalah salah satu dari 5 pegawai KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang jumlahnya ada 5 orang, selain dari KPU Kabupaten Malang, Ponorogo, dan Kabupaten Kediri”, tutur Wiratno. Diklat kepemimpinan merupakan kegiatan yang  diselenggarakan oleh pemerintah. Berdasarkan  PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural dinyatakan bahwa  PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam jabatan tersebut. Ditemui di ruang kerjanya, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Trenggalek, Nurani, menyambut baik pengiriman pegawai ke kegiatan Diklat Kepemimpinan yang akan berlangsung mulai awal September hingga pertengahan Desember 2016 ini. Menurutnya, kegiatan diklat kepemimpinan merupakan kegiatan yang bermanfaat bukan hanya secara formal sebagai prasarat untuk meningkatkan karier pegawai, tapi juga berfungsi sebagai peningkatan kapasitas pegawai yang akan bermanfaat untuk kinerja pegawai KPU mendatang. Nurani menambahkan, diklat tersebut adalah  untuk membentuk sosok-sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan kegiatan instansi dan memimpin pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten Trenggalek nantinya. “Kepemimpinan  dalam birokrasi berarti kemampuan memanajemen sumberdaya yang ada untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan, termasuk juga perencanaannya sejak awal, dan yang terpenting adalah fungsi kerja keseharian yang terkontrol di mana peran pemimpin adalah penting untuk semua fungsi-fungsi tersebut”, ungkap Nurani. [Hupmas]

Selengkapnya
Selasa, 30 Agustus 2016 00:00
62

HASYIM ASY’ARI : SOSOK AKADEMISI-AKTIVIS PERKUAT BARISAN KPU MENGGANTIKAN HUSNI KAMIL MANIK

Kekosongan kursi komisioner KPU RI selama 52 hari pasca meninggalnya Husni Kamil Manik pada tanggal hari Kamis (7/6/2016) lalu, akhirnya terisi dengan PAW (Pergantian Antar Waktu) Hasyim Asy’ari yang dilantik pada hari Senen (29/8/2016) kemarin. Acara pelantikan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB di Istana di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Rangkaian acara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diiringi oleh Marching Band Paspampres dan dilanjutkan dengan  pembacaan Surat Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 87/P/2016, tentang pengesahan pengangkatan antar waktu anggota KPU dalam sisa masa jabatan 2012-2017 tertanggal 5 Agustus 2016. Selanjutnya Presiden Jokowi melakukan pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh Hasyim Asy’ari didampingi oleh rohaniawan dari Islam dan diteruskan penandatanganan berita acara pelantikan dihadapan presiden dan disaksikan oleh seluruh pejabat yang hadir. Prosesi pelantikan berjalan dengan khidmat dan diakhiri dengan pemberian ucapan  selamat  oleh presiden dan diikuti para pejabat kepada Hasyim Asy’ari didampingi sang istri Siti Mutmainah.   Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pejabat negara diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menlu Retno Lestari P Marsudi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Menhub Budi Karya Sumadi, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Jaksa Agung M Prasetyo, pimpinan KPU beserta komisioner Juri Ardiantoro, Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, ketua Bawaslu Muhammad, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, dan lainnya. Diangkatnya Hasyim Asy’ari  dalam PAW untuk menggantikan kursi yang ditinggalkan Husni Kamil Manik didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.  Sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena huruf a meninggal dunia, dan ayat (5)  Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan huruf a anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Perlu diketahui bahwa berdasarkan hasil hasil fit and proper test calon anggota KPU periode 2012-2017 di Komisi II DPR RI pada 19 – 20 Maret 2012 lalu, Hasyim Asy’ari memperoleh 32 suara atau peringkat kedelapan dari 7 orang yang dinyatakan lolos sebagai anggota KPU periode 2012-2017.  Adapun urutan peringkat suara hasil fit proper test terhadap  14 orang calon anggota KPU RI periode 2012-2017 adalah: 1). Ida Budhiati (45 suara); 2). Sigit Pamungkas (45 suara); 3). Arief Budiman (43 suara); 4). Husni Kamil Manik (39 suara); 5). Ferry Kurnia Rizkiansyah (35 suara); 6). Hadar Navis Gumay (35 suara); 7). Juri Ardiantoro (34 suara); 8). Hasyim Asyari (32 suara); 9). Ari Darmastuti (31suara ); 10). Enny Urbaningsih (23 suara); 11). Muhammad Najib (3 suara); 12). Zainal Abidin (1 suara); 13. Mohammad Adhy Syahputra Aman (1 suara); dan  14). Evie Aridne Shinta Dewi (0 suara). Kehadiran Hasyim Asy’ari untuk mengisi sisa masa jabatan KPU hingga 2017 nanti, diharapkan dapat memperkuat  peran strategis dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan. Dari sisi rekam jejaknya di dunia kepemiluan bagi Hasyim Asy’ari sebenarnya bukan orang baru.  Terhitung sejak 1998-1999 Dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan bapak tiga anak ini sudah mulai aktif dalam kegiatan pemilu dengan aktif menjadi Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Empat tahun berikutnya dia juga terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2003 - 2008. Setelah selesai menjabat anggota KPU Jawa Tengah, sejak bulan Oktober 2008-Juni 2011  pria kelahiran Pati, 3 Maret 1973 tersebut terlibat aktif sebagai Technical Consultant on Elections and Electoral Reform pada Cluster Democratic Governance, Partnership for Governance Reform in Indonesia (Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia),  Jakarta. Selanjutnya pada bulan September 2011 - April 2012, dia menjadi Ketua Tim Ahli (Head of Expert Team) Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU,  Saat ini, Hasyim juga menjadi salah satu konsultan di Partnership for Governance Reform in Indonesia. Latar belakang pendidikan  komandan Banser Jawa Tengah, suami dari Siti Mutmainah, SE, Akt, MSi ini dimulai dari  Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panjunan, Kudus (1979-1985) dan Madrasah Diniyyah As-Salam, Panjunan Wetan, Kudus (1979-1988). Setelah itu dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kudus (1985-1988). Pendidikan SLTA diselesaikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kudus, Jurusan Fisika (A1) (1988-1991). Untuk jenjang pendidikan di perguruan tinggi sejak dari S-1, S-2 dan S-3 ditempuh Hasyim Asy’ari ditempat  yang berbeda. Pendidikan S-1 (SH) diselesaikan pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), spesialisasi Kajian Hukum dan Politik, di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, lulus 1995, dengan Skripsi berjudul “Pembreidelan Pers: Studi Terhadap Pembatalan SIUPP Sebagai Bentuk Pembatasan Kebebasan Pers”. Sedangkan jenjang S-2 (MSi) ditamatkan pada Program Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, lulus 1998, dengan beasiswa dari University Research for Graduate Education (URGE) dari World Bank yang dikelola Ditjen Dikti Depdikbud (1996-1998), menulis Tesis “Demokratisasi Melalui Civil Society: Studi Tentang Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam Pemberdayaan Civil Society di Indonesia 1971-1996”. Adapun pendidikan S-3 (Ph.D) diselesaikan pada Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia (2006-2012), menulis Disertasi “Konsolidasi Menuju Demokrasi: Kajian Tentang Perubahan Konstitusi dan Pilihan Raya 2004 di Indonesia”. Berdasarkan latar belakan pendidikan yang sempurna dan ditunjang segudang pengalaman di bidang kepemiluan, tepatlah Hasyim Asy’ari menempati posisi sebagai anggota KPU RI menggantikan kursi yang ditinggalkan Husni Kamil Manik. Selamat bertugas, semoga semakin memperkuat barisan KPU.

Selengkapnya
Senin, 29 Agustus 2016 00:00
41

RAPAT PLENO MEMBAHAS OPTIMALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

Optimalisasi serapan anggaran secara formal adalah salah satu indikator capaian kinerja sebuah lembaga atau organisasi. Sebab, serapan anggaran menunjukkan (se)berapa kegiatan yang sudah dan belum dilakukan. Oleh karena itulah, KPU Kabupaten Trenggalek memutuskan untuk membahas hal itu dalam rapat Pleno mingguan kali ini Senin (29/08/2016). Dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, acara ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana serapan anggaran dan apa saja kegiatan yang belum dilakukan. Suripto, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek mengatakan bahwa   serapan anggaran harus terus dikawal agar kinerja KPU sebagai lembaga negara bisa terkontrol untuk menuju pencapaian kinerja dan anggaran secara maksimal di akhir tahun anggaran nanti. Ditambahkan oleh Suripto, rapat kali ini adalah untuk mengidentifikasi anggaran dan kinerja apa saja yang belum terealisai dan yang sudah terlaksana tapi belum maksimal. “Mari kita lihat, untuk selanjutnya kita tindaklanjuti agar capaian kinerja dan serapan anggaran kita optimal”, kata Suripto. Dari rapat Pleno ini diketahui bahwa ada beberapa akun anggaran  kegiatan yang belum terealisasi, akan tetapi bentuk kegiatannya kebanyakan sangat tergantung dengan pihak lain. Misalnya kegiatan PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD, Review Laporan Keuangan, dokumen perencanaan, evaluasi LAKIP, advokasi dan penyuluhan hukum, dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang harus diatasi. Sebab, alokasi penggunaan anggaran ini  serapannya tidak otonom terletak pada KPU Kabupaten Trenggalek sendiri tetapi tergantung pada pihak lain dan KPU di Provinsi. Karena itulah, rapat merekomendasikan agar pihak keuangan KPU Kabupaten Trenggalek berkonsultasi dengan KPU Propinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang mengundang KPU Kabupaten/Kota, termasuk kabutaten Trenggalek. Selain itu, KPU Kabupaten Trenggalek juga bertekad menginventarisasi anggaran yang masih bisa diserap, agar memaksimalkan kinerja berdasarkan anggaran yang termaktub di DIPA 2016. [Hupmas]

Selengkapnya
Senin, 29 Agustus 2016 00:00
41

RAKOR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA PARPOL

KPU Kabupaten Trenggalek kembali terlibat dalam  Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Dana Parpol yang “dikomandoi” oleh Badan Kesatuan Bangsa da Politik (Kesbangpol). Acara dilakukan di kantor Kesbangpol pada  hari ini (Senin, 20/08/2016), mulai pukul 09.00 sampai selesai. Sebagaimana dikatakan oleh kepala Kesbangpol Widarsono, acara tersebut dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Kegiatan  dilakukan  dalam rangka pemenuhan bantuan untuk partai politik hal ini diberlakukan sama dengan parpol yang lain, dana banpol bersumber dari APBD Tahun 2016 yang kebetulan PKPI baru mengajukan permohonan.  “Verifikasi baru dilakukan, karena PKPI baru memenuhi kelengkapan administrasi terutama legalisir  dari struktur yang atas yakni DPP/DPW”, kata Widarsono. Sebagaimana dijelaskan Nur Huda Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik KPU Kabupaten Trenggalek, dalam verifikasi ini dilakukan cek kelengkapan proposal pengajuan banpol yang meliputi: (1) Surat permohonan pengajuan banpol dari pengurus parpol tingkat Kabupaten, (2) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang memetapkan Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik diringkat Kab/Kota, (3) Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (4) Kwitansi penerimaan bermeterai 6000 yang ditanda tangani oleh Ketua dan bendahara parpol, (5) Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang telah dilegalisir oleh Ketua/Sekretaris KPU kab/kota, (6) Nomor rekening kas umum Partai Politik, (7) Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, (8) Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK. Bantuan keuangan untuk PKPI di Tahun Anggaran 2016 ini sebesar 24.241.256.00. Besaran banpol disesuaikan dengan jumlah perolehan suara pada pemilu 2014 sejumlah 9.052 suara sah perolehan PKPI ditingkat Kabupaten. Penggunaan bantuan keuangan untuk Partai Politik 60% digunakan untuk pendidikan poltik, 40% digunakan untuk operasional parpol. Penggunaan bantuan parpol sesuai juknis dalam Permendagri No. 77 Tahun 2015 dan Perbup No. 7 Tahun 2015. [Hupmas]

Selengkapnya
Minggu, 28 Agustus 2016 00:00
54

HAMID WILIS : SAKSI HIDUP SEJARAH KEPEMILUAN DI TRENGGALEK

Lahir pada tahun 1939 adalah wajar jika membuatnya  rambutnya sudah memutih, dan kulit yang kelihatan di pipinya juga sudah tak kencang lagi. Dan pada saat Nurani divisi SDM dan Parmas ditemui di teras rumahnya, ia memakai kopyah. Dan siap diwawancarai. Memang begitulah. Setiap ada orang, terutama anak-anak muda yang ingin tahu sejarah Trenggalek datang padanya, ia selalu memakai kopyah hitam dan berbaju rapi. Kemudian iapun siap menjawab pertanyaan dan diskusi dengan orang yang datang padanya. Bahkan ia betah bicara dan diskusi selama berjam-jam untuk melayani lawan “ngobrol”-nya. Dialah bapak Abdul Hamid Wilis, seorang yang dikenal dengan sejarawan Trenggalek—mungkin satu-satunya saat ini. Dia juga pelaku sejarah sejak era revolusi hingga akhir pemerintahan Orde Baru (Soeharto). Berawal dari aktivis ormas (GP Ansor Trenggalek) yang mengalami pergesekan dengan barisan komunis di era Orde Lama (terutama sejak tahun 1960-an), hingga kemudian jadi politisi sejak tahun 1970-an, hingga akhir era Orde Baru. Tentu hal itu membuatnya banyak memiliki pengalaman, pun juga banyak kisah yang bisa ia ceritakan dari  interaksinya dengan berbagai tokoh dan dinamika sosial dari jaman ke jaman sewaktu ia hidup. “Apalagi beliau adalah seorang pencatat yang baik”, tutur Nurani Soyomukti yang pada hari Minggu (28/08/2016) datang lagi ke rumahnya. Itulah yang menyebabkan Nurani akhir-akhir ini memutuskan untuk datang ke rumah beliau, yaitu untuk menggali sejarah Trenggalek dari sisi sejarah kepemiluan dan politik. Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Trenggalek saat ini memang punya program untuk mengisi website yang dimilikinya dengan tema-tema yang tidak monoton dengan cara mencoba menulis sejarah pemilu dan politik di Trenggalek. Menurut Nurani, tujuannya adalah agar pengisian materi di website bisa maksimal dan isinya menarik. “Caranya adalah tulisan yang juga temanya variatif, tidak monoton, sejarah politik dan kepemiluan di Trenggalek dari masa ke masa bisa jadi tulisan yang diharapkan menarik bagi pembaca”, kata pria alumnus Universitas Jember ini. Dipilihnya Bapak Hamid Wilis, karena sejak tahun 1970-an beliau menjadi anggota DPRD Trenggalek. Beliau juga punya catatan yang akan dibukukan. Selain ia menulis sejarah tentang Trenggalek, ia juga mantan panitia sejarah Trenggalek di periode 1973-1985.  “Sejarah partai politik, pemerintahan, konstelasi politik, beliau punya banyak catatan”, tambah Nurani. Hamid Wilis saat ini berusia 77 tahun, tinggal di Dusun Sugihan Rt. 25, Rw 07, Desa Sumber Ringin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Di sebuah rumah sederhana, ia terus menhabiskan waktu untuk menulis  tentang sejarah masa lampau di Trenggalek.  Sudah ada beberapa buku yang ditulis, di antaranya sudah diterbitkan. [Hupmas]

Selengkapnya
Jumat, 26 Agustus 2016 00:00
38

JUM’AT SEHAT : MELIHAT KANTOR KPU TRENGGALEK DARI ATAS ANGIN

Jumat sehat di KPU Kabupaten Trenggalek tampaknya masih didominasi dengan kegitan jalan sehat keliling tempat-tempat sekitar daerah kota. Selain itu ada satu fenomena lagi, yaitu bahwa kegiatan Jumat Sehat tiap hari Jumat semakin banyak yang ikut. Sebagaimana dikatakan oleh Wiratno, Sekretaris KPU  Kabupaten Trenggalek, awalnya acara tiap Jumat yang diisi dengan kegiatan mencari keringat dan untuk menjaga kesehatan ini pengikutnya terpencar-pencar. “Awalnya, dulu masing-masing pegawai dan komisioner punya kegiatan sesuai hobi masing-masing, ada yang bersepeda, badminton, joging, dan ada yang tidak mencari keringat. Sekarang semakin kompak”, kata Wiratno. Ditambahkan oleh Wiratno bahwa acara olahraga mengeluarkan keringat punya fungsi untuk menjaga vitalitas tubuh agar sehat. “Ini penting karena untuk meningkatkan kinerja, bagaimana bisa semangat bekerja jika badan tidak sehat”, tambah Wiratno. Rute Jalan Sehat kali ini adalah naik Gunung Ja’az, salah satu gunung yang bagian punggungnya menjadi tempat wisata baru yang bernama Hutan Kota. Tapi jalan menuju Puncak Gunung Ja’az yang dilakukan ini terbilang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh para penyuka naik gunung. Sebab, jalan yang umum dilalui adalah lewat Hutan Kota, yang dari kalau dari kantor KPU Kabupaten Trenggalek  ke timur sekitar 2 Km hingga belok kiri sedikit lewat Hutan Kota. Jalur yang ditempuh oleh para pegawai dan Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek ini adalah lewat belakang gunung atau sisi barat. Dari kantor KPU timur sedikit langsung masuk ke perkampungan (belok Kiri), perkampungan Dukuh Cengkong Kelurahan Tamanan. Tidak ada petunjuk pasti, tapi hanya mengira-ngira ingatan Sujoko, salah seorang Kasubag, yang pernah lewat jalur tersebut beberapa bulan lalu. Ternyata setelah dari perkampungan mulai menginjak tanah hutan yang jalannya setapak dengan kanan-kiri penuh semak dan pohon-pohon besar, Sujoko mengaku lupa. Dari sinilah para pendaki mulai berdebat sambil guyon untuk menemukan jalan menuju puncak. Terutama ketika sudah berada di bawah gundukan tanah yang mirip batu besar yang merupakan tebing puncak gunung Ja’az. Tanpa disadari, ternyata ada dua kelompok yang menempuh jalur berbeda. Satunya lewat sisi kiri, satunya sisi kanan. Mulai di sini medan cukup sulit, dengan kenaikan yang ekstrim. Apa lagi yang lewat jalur kanan, ternyata adalah jalur salah. Tapi karena sudah terlanjur jauh  berjalan, maka perjuangan untuk melangkahkan kaki berlanjut dengan menyusyuri jalan naik yang peuh semak berduri. Tetapi akhirnya sampai juga di puncak. Para pendaki bernafas lega, meski keringat mengucur membasahi baju dan kaos yang disampaikan. Ternyata baru disadari bahwa rombongan lupa membawa air minum. Tapi segera terlupakan karena segarnya hawa puncak gunung. Yang tak ketinggalan adalah keindahan pemandangan yang dilihat dari puncak Gunung. Sisi manapun kelihatan dari atas karena puncak Gunung Ja’az ini merupakan gundukan tanah dan berbatu yang bisa memungkinkan melihat seluruh arah ke bawah. Termasuk arah kantor KPU, meskipun tak terlihat karena kehalangan pohon, tapi masjid besar di timurnya kelihatan kubahnya. [Hupmas]

Selengkapnya