Berita Terkini

55

KPU TRENGGALEK MENGHADIRI ACARA PENYERAHAN PETIKAN DIPA 2017

Tahun kegiatan dan anggaran 2016 akan segera habis. Perencanaan untuk  kegiatan dan anggaran tahun 2017 juga sudah dibuat. Ini berlaku untuk semua lembaga pemerintahan, termasuk KPU Kabupaten Trenggalek. Harapannya selalu saja, agar tahun 2017 bisa melakukan berbagai kegiatan yang dibiayai oleh negara dan digunakan secara maksimal untuk melakukan kinerja dan pelayanan. Karena itulah, menjelang berakhirnya tahun anggaran 2016 dan akan dimulainya tahun anggaran 2017, Satker di wilayah KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), termasuk KPU Kabupaten Trenggalek, diundang untuk menghadiri acara penerimaan DIPA tahun 2017. Acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang tahun anggaran 2017 dan sekaligus penyerahan DIPA pada berbagai satker yang masuk pada wilayah KPPN Kediri. Menurut Sekretaris KPU kabupaten Trenggalek, Wiratno, yang hadir pada acara tersebut, acara penyerahan DIPA petikan dilakukan di  aula kantor KPPN Kediri, Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.95 Kediri – 64124 12, hari senin kemarin (19/12/2016). Acara di dimulai dengan acara pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah  itu, ada sambutan dari Kepala KPPN Kediri. Dalam sambutannya dia mengatakan bahwa satuan kerja harus segera melakuka  percepatan serapan anggaran khususnya pembangunan infrastruktur. Ia juga mengharapkan agar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga  melakukan monitoring SPAN secara rutin. “Juga yang penting adalah agar KPA segera melakukan penelitian DIPA dengn RKAL Tahun 2017”, tegasnya. [Hupmas]


Selengkapnya
51

KPU TRENGGALEK MENERIMA BUKU “PARTISIPASI PEMILIH PEMILU 2014 DALAM ANGKA”

Data tentang partisipasi pemilih dalam pemilu dapat menjadi bahan evaluasi bagi internal dan eksternal KPU untuk menemukan serta merumuskan pola dan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, tidak hanya secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Sementara itu, dokumen tentang partisipasi pemilih itu juga bisa menjadi dokumen untuk menambah informasi dan memperkaya arsip bagi mereka yang ingin mempelajari sejarah pemilu. Oleh karena itulah, KPU Republik Indonesia menyusun buku berjudul “Partisipasi Pemilih Pemilu 2014 dalam Angka”. Menurut Ketua KPU RI melalui pegantar buku ini, buku Tingkat Partisipasi Pemilih  Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 ini menyajikan data tingkat partisipasi pemilih di setiap propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Hari kemarin (Senin, 19/12/2016) buku tersebut datang sejumlah 3 eksemplar ke KPU Kabupaten Trenggalek. Menurut Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Kabupaten Trenggalek, Nurani, kehadiran buku ini amat bermanfaat. “Selain untuk menambah koleksi untuk bacaan di rumah pintar, juga bisa melihat bagaimana tingkat partisipasi pemilih di daerah lain dan bisa jadi bahan evaluasi agar partisipasi pemilih pemilu mendatang bisa ditingkatkan”, papar Nurani. Dalam buku ini memang terpapar data tingkat partisipasi pemilih di seluruh Kabupaten/Kota dan Propinsi se-Indonesia dalam Pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden 2014. Misalnya, diketahui data tentang tiga  daerah dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Jawa Timur, yaitu Sampang dengan tingkat partisipasi 95,20%, Bangkalan dengan tingkat partisipasi 91,19%, dan Kota Mojokerto dengan tingkat partisipasi 86,17%. Itu untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD (pemilu Legeslatif). Sedangkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tiga kota/kabupaten dengan  partisipasi tertinggi adalah Bangkalan dengan partisipasi 83,44%, Kota Batu dengan tingkat partisipasi 82,93, dan Sampang dengan tingkat partisipasi sebesar 79,95%. Untuk Kabupaten Trenggalek sendiri, pada Pemilu Legelatif 2014 tingkat partisipasinya adalah sebesar 78,16%. Sedangkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sebesar 69,79%. [Hupmas]


Selengkapnya
60

KPU TRENGGALEK MELAKUKAN TES URINE

Hari ini (Senin, 19/12/2016) KPU Kabupaten Trenggalek kedatangan tim tes urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Trenggalek. Kedatangan mereka dalam rangka melakukan tes urine para komisioner dan pejabat sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek. Tim dari BNN Trenggalek melakukan tes terhadap 20 pegawai KPU Kabupaten Trenggalek. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada personil KPU Kabupaten Trenggalek yang mengonsumsi narkoba. Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Suripto, mengatakan bahwa tes ini bermanfaat sekali untuk mengetahui apakah  para pegawai di KPU Kabupaten Trenggalek terkontaminasi dengan narkoba atau tidak. “Ini juga menunjukkan komitmen lembaga kami untuk bebas dari narkoba karena narkoba akan mengganggu produktivitas kerja sebagai  pelayan publik”, papar Suripto. Dalam acara tes urine ini, 20 pegawai KPU Kabupaten Trenggalek diminta mengambil urinenya untuk dites, juga dilakukan tes untuk melihat tensi darahnya. BNN Kabupaten Trenggalek  yang dikepalai oleh Drs. Triyogo, S.St, MK ini menerjunkan beberapa  personil, di antaranya adalah Trikoranto, S. Sos staf Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Nuri Meutya, Niken Sipi R, Muhammad Hilal, Zaenul Adib. Dokter yang mendampingi kegiatan ini untuk melakukan cek kesehatan adalah dr. Tri Siswo Juwono. BNN Kabupaten Trenggalek akhir-akhir ini memang sedang gencar sekali melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Lembaga yang bermarkas di Jl. Dewi Sartika No. 10 Trenggalek ini juga rajin melakukan tes urin pada para pegawai yang tersebar di Kabupaten Trenggalek. [Hupmas]


Selengkapnya
68

KPU TRENGGALEK MENDAPATKAN DATA PENYANDANG DISABILITAS SE-KABUPATEN DARI DINAS SOSIAL

Salah satu sektor masyarakat yang mendapatkan perhatian khusus oleh KPU sebagai yang dituntut untuk menjamin hak pilih warga negara tanpa diskriminasi adalah kaum penyandang disabilitas. Kelompok kurang beruntung ini bahkan selalu diberikan sosialisasi lebih dan dalam setiap proses pemungutan suara juga difasilitasi untuk menutupi keterbatasannya. Karena itulah KPU Kabupaten Trenggalek juga melakukan tindakan dini untuk membuat kaum penyandang disabilitas ini bisa terjamin hak-haknya. Salah satunya adalah memastikan bahwa mereka juga menjadi sasaran dari proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Menurut Gembong Derita Hadi, Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Trenggalek, pihaknya telah berkordinasi terus untuk meminta data penyandang disabilitas ini dengan dinas sosial. Diinformasikan oleh Gembong bahwa kordinasi terakhir yang dilakukan kemarin (Kamis, 15/12/2016) telah menghasilkan data tentang jumlah dan persebaran warga disabel di 14 Kecamatan (Se-Kabupaten Trenggalek). Bertemu dengan Purnomo, salah satu pejabat di Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, didapatkan informasi bahwa data itu dikumpulkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 14 Kecamatan. Data yang dikumpulkan terdiri dari 2.824 penyandang disabilitas dengan kategori tuna netra ‘low vision’, tuna netra total, tuna tubuh, tuna wicara, dan cacat mental (psikotik). Persebaran jumlah penyandang disabilitas ini, antara lain di Kecamatan Panggul 310 orang; Dongko 47,  Pule 169 orang, Munjungan 52 orang, Watulimo 129 orang, Durenan 350 orang, Pogalan 320 orang, Kampak 104 orang, Gandusari 286 orang, Suruh 151 orang orang, Tugu 129 orang, Karangan 146 orang, Bendungan 139 orang, Trenggalek 492 orang. Gembong menambahkan bahwa data ini masih mentah. Ia akan terus kordinasi dengan pihak Dinas Sosial yang memiliki data yang memuat nama, alamat, dan umur. “Data ini masih mentah, masih ada kordinasi lagi agar mengetahui berapa warga disabilitas yang punya hak pilih”, tegasnya.   [Hupmas]


Selengkapnya
56

KPU TRENGGALEK MENERIMA JURNAL IDE EDISI “MEWUJUDKAN PENYELENGGARA PEMILU BERINTEGRITAS”

Jurnal Ide edisi 13 (November 2016) dengan tema “Mewujudkan Penyelenggara Pemilu Berintegritas” sudah terbit dan hari ini sudah sampai ditangan komisioner dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek. Meskipun kedatangannya agak terlambat, setidaknya jurnal ini tentunya tak akan terlambat untuk dibaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait kepemiluan. Menurut Nurani Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, dalam edisi ini tulisan dari KPU Kabupaten Trenggalek tidak ada karena tidak mendapatkan giliran untuk menulis artikel  pada edisi ini. Ditambahkan Nurani, pemuatan artikel dalam Jurnal IDE tiap bulannya tidak memuat semua artikel yang dikirim. “Tapi, redaksi jurnal ini yang notabene adalah KPU Jawa Timur akan menyeleksi dari 19 artikel dan yang dimuat antara 9 atau 10 artikel”, papar Nurani. Seperti edisi 13 bulan November 2016 ini, hanya ada 10 artikel yang dimuat, antara lain artikel berjudul “Penyelenggara Pemilu Berintegritas Adalah Kebutuhan” karya Yayuk Dwi Agus Sulistiorini (Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Tuban), “Integritas Penyelenggara Pemilu Sebuah Keharusan” karya Suhardi (Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Pacitan), “Meneropong Integritas Penyelenggara Pemilu” karya Faisal Rahman (Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Bangkalan), “Internalisasi Nilai Dasar Organisasi: Upaya Mewujudkan Penyelenggara Pemilu Berintegritas” karya Much. Anam Rifal (Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Tulungagung), “Keterbukaan, Jembatan Meneguhkan Penyelenggara Pemilu Berintegritas” karya Ahmad Hanafi (Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Jember), “Keterbukaan Menjadikan Pemilu Berintegritas” karya Abdillah Adhi (Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Sidoarjo), “Harga Mati Penyelenggara Pemilu: Independen, Integritas, Profesional” karya Moh. Hamzah (Ketua KPU Kabupaten Pamekasan), “Open Data dan Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu” karya Muhammad Imam Subkhi (Subbag Program dan Data KPU Kota Kediri), “Seleksi Panitia Ad Hoc, Mewujudkan Penyelenggara Berintegritas” karya Sofyan Sauri, SE (Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Pasuruan). Secara umum tulisan yang termuat membahas pentingnya penyelenggara pemilu harus berintegritas, apa yang mesti dilakukan supaya menjadi berintegritas, dan bagaimana menciptakan sistem dan budaya agar integritas terkontrol dan terjaga. Dalam sambutannya, Redaksi jurnal ini mengatakan bahwa  dengan adanya penyelenggara pemilu yang berintegritas,  harapannya  dapat menghasilkan para pemimpin yang berintegritas pula. [Hupmas]


Selengkapnya
54

KETUA KPU TRENGGALEK HADIRI SILATURAHMI FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH TRENGGALEK

Hari ini (Kamis, 15 Desember 2016), Ketua KPU  Kabupaten Trenggalek menghasiri  Forum Silaturohmi Forkopimda Bersama Masyarakat Trenggalek. Acara yang digelar di Lantai II  Gedung Bawa Rasa ini dimaksudkan untuk mewujudkan Trenggalek Yang Aman dan Kondusif. Menurut Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Suripto, kehadirannya dalam acara tersebut adalah sebagai wujud dari upaya KPU Kabupaten Trenggalek sebagai lembaga negara di kabupaten Trenggalek yang ikut serta membangun silaturahmi untuk mempererat hubungan dengan berbagai elemen masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya di Kabupaten Trenggalek. Tampak hadir didepan Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Ketua PN, Komandan Kodim 0806 dan Kajari. Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan laporan dari Kepala Kantor Kesbangpol Trenggalek Drs.Widarsono. Dalam laporannya Widarsono menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti 300 orang terdiri dari Forkopimda, Kepala SKPD, Muspika, kepala desa, ketua dan sekretaris parpol, tokoh agama, tokoh masyarakat,  LSM dan Instansi vertikal dengan narasumber Kapolres dan Dandim. Dalam acara Sambutannnya, Bupati Trenggalek menegaskan bahwa acara ini dimaksudkan untuk mempererat tali silaturohmi diantara kita. Karena kami selaku pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat. Berkembangnya arus informasi secara pesat yang sering disebut dengan viral, kita harus bisa memilah dan memilih mana informasi yang bermanfaat dan mana informasi yang bisa menyesatkan dan merusak persatuan dan persatuan kita. “Silaturohmi ini merupakan bentuk komunikasi yang bisa menetralisir adanya masalah-masalah  yang ada diantara kita”, tegas bupati yang terpilih dalam Pilkada 2015 lalu ini. [Hupmas]


Selengkapnya