Berita Terkini

Selasa, 22 November 2016 00:00
36

KPU TRENGGALEK MENERBITKAN SURAT AUTENTIFIKASI UNTUK PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK URUS DANA PARPOL

Kemarin (Senin, 21/11/2016) KPU Kabupaten Trenggalek memberikan Surat Keterangan Autentifikasi perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) Trenggalek dalam  Pemilihan Umum Legeslatif 2014. Surat ini akan digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan bantuan dana untuk partai politik oleh pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek. Menurut Gatot Subagtiono salah satu pengurus PAN yang meminta surat tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN) Trenggalek termasuk partai paling lambat dalam rangka mengurus pencairan bantuan keuangan untuk partai politik dibanding lainnya karena berkaitan dengan mekanisme organisasi. Gatot mengatakan bahwa partainya memang baru saja melengkapi  kepengurusan baru setelah sebelumnya melakukan reorganisasi dalam musyawarah partai tingkat kabupaten. “Setelah pengurus lengkap, kami langsung gerak cepat untuk melengkapi persyaratan dan akan segera diajukan karena tahun anggaran 2016 akan segera habis”, paparnya. KPU Kabupaten Trenggalek mengeluarkan surat keterangan autentifikasi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Trenggalek melalui surat Nomor 500/KPU-Kab.014329914/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Suripto. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 66/BA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Partai Amanat Nasional (PAN) Trenggalek mendapatkan 3 kursi dan 25.434 suara. Berdasarkan ketetapan yang sudah diatur, Partai Amanat Nasional (PAN) Trenggalek mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp 68.112.252. Hal itu dihitung dari jumlah perolehan suara dikali dengan harga tiap suara yang diperoleh (Rp 2.678 per suara). Bantuan tersebut sesuai aturan harus digunakan untuk kegiatan pendidikan politik sebesar 60 persen. [Hupmas]

Selengkapnya
Selasa, 22 November 2016 00:00
30

RAPAT KORDINASI MEMBAHAS TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN

Gema dari semangat pemerintah untuk melakukan Reformasi Birokrasi di segala lembaga negara dan pemerintahan terus berlanjut. Meskipun agak terlambat, KPU Kabupaten Trenggalek juga melakukan pembahasan tentang rencana membentuk Tim Reformasi Birokrasi setelah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) RI menginstruksikan semua KPU daerah untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan. Instruksi yang tertuang dalam Surat Nomor 1368/SJ/X/2016 sebenarnya sudah direspon dengan membentuk tim yang dimaksud. Tetapi untuk melihat sejauh mana hasil pembentukan tim reformasi birokrasi tersebut, KPU Kabupaten Trenggalek belum pernah mengadakan rapat khusus untuk membahas hal itu. Karena itulah para rapat kordinasi yang diadakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM&Parmas) pada hari Selasa (22/11/2016) ini, pembahasan terhadap Reformasi Birokrasi dilakukan. Dalam membuka rapat ini, Nurani Divisi SDM&Parmas KPU Kabupaten Trenggalek membuka wacana tentang niat KPU RI untuk berkomitmen melakukan reformasi birokrasi dan konsekuensi dari diberikannya tunjangan kinerja yang merupakan tambahan pendapatan bagi pegawainya. KPU RI sudah membuat Road Map Reformasi Birokrasi untuk 2015-2019. “Tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi harus ditindaklanjuti, dan sekarang sudah masuk  tahun kedua dari tahapan pelaksanaannya”, kata Nurani. Suripto Ketua KPU Trenggalek menambahkan bahwa dalam Road Map tersebut sudah ada arahan dan landasan apa saja yang mesti dilakukan. Rapat mengusulka agar road map tersebut digandakan dan dibaca oleh seluruh jajaran komisioner dan pegawai agar bisa memahami apa yang dimaksudkan. Sedangkan, instruksi untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan harus dilakukan segera. “Sebab tim inilah yang nantinya akan mengawal proses, jadi jangan hanya sampai di atas kertas saja”, tegas Suripto. Johanes Mustika Hadi, staf subagian Hukum, melapokan bahwa susunan SK dan penempatan personil untuk Tim sudah mulai dibuat. “Yang tim Agen Perubahan sudah jadi, yang Reformasi Birokrasi masih menunggu kordinasi dengan sekretaris dan komisioner untuk menindaklanjutinya”, paparnya. [Hupmas]

Selengkapnya
Senin, 21 November 2016 00:00
31

KPU TRENGGALEK SOSIALISASI DEMOKRASI DAN KEPEMILUAN SERENTAK DI TIGA SEKOLAH

Hari Senin awal mengawali hari minggu terakhir bulan November. Beberapa tim sosialisasi dari KPU Kabupaten Trenggalek harus bangun pagi-pagi sekali karena mereka tidak boleh datang terlambat melampaui waktu upacara bendera. Karena tiga orang komisioner yang diberi tugas menjadi inspektur ucapara akan menyampaikan materi tentang demokrasi dan kepemiluan. Sebagaimana sudah direncanakan, tiga sekolah harus dimasuki. Nur Huda, anggota KPU Kabupaten Trenggalek  harus bangun lebih pagi karena ia harus mengisi materi di SMPN 1 Pule, yang letaknya  di kecamatan yang paling jauh. Kecamatan pinggiran dan paling barat Trenggalek ini sudah berbatasan dengan Ponorogo. Sedangkan Nurani anggota KPU Kabupaten Trenggalek divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengisi di SMK Muhammadiyah Trenggalek, sebuah sekolah swasta yang letaknya di sisi barat alun-alun, tepat sebelah selatan Majid Agung Trenggalek. Sementara itu, Suripto sebagai Ketua KPU Kabupaten Trenggalek juga tak kalah untuk tiba paling pagi di kantor. Meski ia harus mengisi di sebuah sekolah yang letaknya tak sampai 50 meter barat kantor KPU Kabupaten Trenggalek, ia tetap berangkat pagi-pagi. Sayang sekali, ia tak jadi menyampaikan materi di SMAN 1 Karangan tersebut karena sekolah membatalkan  kegiatan upacara. Karena lapangan yang biasa digunakan upacara bendera tiap senin kali ini tergenang air hujan yang disebabkan hujan deras tanpa henti mengguyur  hampir seluruh wilayah Trenggalek. Akhirnya sosialisasi hari ini sosialisasi hanya dilakukan di dua sekolah. Di SMPN 1 Pule, Nurhuda menyampaikan wawasan tentang demokrasi bagi kaum muda dan pelajar. Selain memperkenalkan apa pemilu dan bagaimana peran KPU sebagai lembaga pengawal demokrasi, Nurhuda juga mengenalkan pentingnya kesadaran pemilih. Sementara itu, di SMK Muhammadiyah Trenggalek, Nurani memberikan informasi bahwa kegiatan pengenala wawasan demokrasi dan kepemiluan penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi kaum muda dan meningkatkan kualitas pemilih. Nurani menyinggung peran yang bisa dimainkan anak-anak muda termasuk pelajar di luar tahapan pemilu. Menurutnya, ikut pemilu adalah bentuk tanggungjawab  kita sebagai warga, tapi di luar tahapan pemilu seperti Pilkada, aspirasi, suara, dan partisipasi aktif anak-anak muda juga harus disalurkan untuk mewarnai arah gerak masyarakat, termasuk pemerintah daerah yang  telah terpilih melalui pemilu yang demokratis. “Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga mengawal apa yang sudah dipilih”, tegas Nurani. Selanjutnya, KPU Kabupaten Trenggalek akan masuk ke MTsN Panggul untuk mengawal  Demokrasi Sekolah  berupa pemilihan Ketua OSIS yang akan dilaksanakan pada Hari Rabu, 23 November 2016.

Selengkapnya
Senin, 21 November 2016 00:00
33

KETUA KPU TRENGGALEK HADIRI FORUM SINERGI NASIONAL "DIALOG KEBANGSAAN"

Pada hari Sabtu, 19 November 2016 kemarin, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek menghadiri acara “Forum  Sinergi Nasional Dialog Kebangsaan” dengan tema “Membangun Kembali Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia”. Acara bertempat  di DPRD Jawa Timur yang beralamat di Jl. Indrapura No 1 Surabaya. Selain dihadiri oleh Ketua KPU Propinsi Jawa Timur dan Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, acara juga dihadiri oleh  Ketua DPRD Kab/Kota Se-Jatim, Ketua DPRD Provinsi  Se-Indonesia, Anggota DPR RI Dapil Jatim, para pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Parpol Jatim, Perwakilan Mahasiswa, SKPD Provinsi  Jatim, dan anggota Forpimda Provinsi Jawa Timur. Rangkaian acara dimulai Jam 10.31 dengan hadirnya Kapolri Tito Karnavian bersama Gubernur Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, Ketua DPRD Jatim. Kedatangan mereka disambut dengan pagelaran Wayang Kontemporer dengan mengambil lakon "Balada Nusantara Dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika” oleh  Dalang dari Bimas Polda Jatim. Pada pukul 10.52 acara inti dimulai secara seremonial dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan diteruskan dengan doa  yang dipimpin H. Moh Irsyad, M.HI. Kemudian Laporan Penyelenggara dari Ketua Komisi A DPRD Jatim Dr. H. Freddy Poernomo. SH, MH. Menurut Freddy acara ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat Jatim dan hasil dialog dengan  perguruan tinggi di Jatim. “Kegiatan hari ini sudah yang ketiga kalinya dan sudah dirancang dua bulan yang lalu, jadi bukan sebagai reaksi atas peristiwa aksi damai 4 November”, papar Freddy. Setelah itu,  Gubernur Jatim (Soekarwo) memberikan sambutannya, dan disusul dengan  sambutan Ketua DPRD Jatim (Halim Iskandar) yang sekaligus membuka acara. Menurut Soekarwo, timbulnya prinsip kebangsaan diawali dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah yang  dipelopori oleh Budi Utomo dan Sumpah Pemuda. Prinsip tersebut diartikulasikan BPUPKI dalam merancang konstitusi negara. Kemudian ditetapkan dalam pembukaan UUD 45 menjadi lima  prinsip sebagai  dasar negara kesatuan RI. Sedangkan Halim Iskandar dalam sambutannya menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti kejujuran, gotong-royong, toleransi. “Jangan sampai hal tersebut digerus oleh arus liberalisasi yang identik dengan westernisasi. Karena Indonesia dibangun dengan spirit kolektivitas, keberagaman dan gotong royong”, tegas Halim.   Acara kemudian dilanjutkan dengan  paparan materi pertama dari Kapolri dengan Tema Kebijakan Polri dalam Membangun Nilai-Nilai  Kebangsaan Indonesias dalam Bingkai Kebhinekaan. Sedangkan paparan berikutnya adalah dari Panglima TNI yang diwakili Pangdam V Brawijaya Mayjend. I Made Sukadana.  Menurut Kapolri, Potensi konflik dimanapun selalu terbuka dalam kelompok manusia. Baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Dalam kelompok terkuat yang dibangun berdasarkan ikatan darah dan perkawinan saja sering terjadi letupan, apalagi kelompok yang dibangun dalam ikatan di luar itu. Maka dalam manajemen konflik, menurut Tito, konflik akan mudah terjadi apabila perbedaan dieksploitasi diperbesar dan persamaan diperkecil. “Sebaliknya konflik dapat diminimalisir apabila persamaan diperbesar dan perbedaan diperkecil”, tegas Tito. Dalam kaitanya dengan demokrasi dan kesejahteraan, Tito menguraikan tentang persoalan pilihan mana yang akan didahulukan. Pertama,apabila jalan demokrasi yang dipilih seperti Indonesia ketika masyarakat kelas bawah mayoritas, kelas menengah kecil dan kelas atas kecil, maka kebebasan akan tanpa batas seperti yang kita lihat sekarang. Kedua apabila yang dipilih jalan kesejahteraan seperti Singapura ketika masyarakat kelas bawah kecil. Kelas menengah besar dan kelas atas kecil, maka yang terjadi adalah terjadinya proses percepatan kemajuan suatu bangsa dalam membangun disegala bidang. Acara pada sesi pertama  kemudian diteruskan dengan pemaparan materi dari peneliti senior LIPI  dan ditutup dengan pembacaan naskah deklarasi kebangsaan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim A Bambang Yuwono.[Hupmas]

Selengkapnya
Minggu, 20 November 2016 00:00
35

KETUA KPU HADIRI ACARA PEMBUKAAN DIKLAT BELA NEGARA

Dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air  dan bangsa serta meningkatkan karakter masyarakat untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tidak menyimpang dari Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, pemerintah mulai pusat hingga daerah menyelenggarakan program Bela Negara. Di Trenggalek, kegiatan ini mulai dilakukan. Seperti yang mulai dibuka  pada  hari Jumat lalu (18/11/2016), dimana sekitar 100 orang didiklat Bela Negara di Kodim Trenggalek. Acara yang secara teknis dikordinasi oleh Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Trenggalek  dan didukung oleh seluruh elemen pemerintah daerah ini akan dibagi jadi dua tahap. Tahap pertama akan diikuti oleh 50 orang dan demikian tahap yang kedua. Para peserta yang berjumlah total 100 orang tersebut terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Dalam pembukaannya pada Hari Jumat, Bupati yang menyampaikan sambutan tertulis dengan dibacakan Komandan Kodim mengatakan bahwa selaku pimpinan daerah dia mendukung kegiatan tersebut karena Bela Negara memiliki arti penting bagi tumbuhnya karakter bangsa yang dilandasi Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Suripto,  juga turut menghadiri acara pembukaan Diklat Bela Negara. Menurutnya, kegiatan bela negara memang menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari pembangunan yang lain, termasuk pembangunan demokrasi. “Tak ada demokrasi tanpa adanya keamanan nasional dan rasa kebangsaan”, tegas Suripto. Selain dihadiri Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, acara ini juga dihadiri oleh Wakapolres, Kasdim,  Muspika (camat, danramil,  kapolsek) 14 kecamatan, Ketuia STKIP PGRI Trenggalek, Direktur kampus Akademi Keperawatan Pemkab Trenggalek, Kerua Nahdlatul Ulama (NU) Trenggalek, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek, dll. [Hupmas]

Selengkapnya
Jumat, 18 November 2016 00:00
32

RAPAT AKHIR PEKAN MENDISKUSIKAN PERSIAPAN SOSIALISI DI EMPAT SEKOLAH MINGGU DEPAN

KPU Kabupaten Trenggalek harus kembali berbagi tugas untuk memenuhi undangan tiga  sekolah untuk  kerjasama penyampaian sosialisasi tentang demokrasi dan kepemiluan pada upacara Bendera Hari Senin minggu depan ini dan satu undangan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pemilihan Ketua OSIS di Madrasah Tsnawiyah Negeri (MTsN) Panggul pada hari Rabu dalam minggu yang sama. Karena itulah dalam rapat analisa harian (Anev), Jumat (18/11/2016) sore ini, didiskusikan pembagian tugas untuk menghadiri undangan kegiatan tersebut. “Ada empat  sekolah yang harus kita masuki untuk minggu depan ini, sehingga butuh pembagian tenaga dan SDM untuk terjun, apalagi sekolahnya jauh-jauh”, kata Nurani Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Trenggalek.  Nurani menambahkan bahwa secara materi KPU Kabupaten Trenggalek sudah siap, karena sudah berkali-kali masuk sekolah. Yang diperlukan, kata Nurani, adalah pembagian tugas terutama untuk hari Senin di mana ada dua sekolah yang harus dimasuki secara bersamaan. Dengan demikian, untuk minggu depan, minggu terakhir bulan November ada empat sekolah. Dua dua   di antaranya adalah sekolah yang terletak di daerah pinggiran dan pegunungan. Oleh karena itu, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Suripto mengajak agar tim sosialisasi berangkat lebih pagi. “Untuk sekolah yang jauh, kita berkumpul di kantor KPU setidaknya paling lambat pukul 5.30”, kata Suripto. Menjelang akhir tahun, terutama sebelum memasuki masa ujian sekolah, akhir-akhir ini  ini KPU Kabupaten Trenggalek memang kembali menjalin komunikasi ke beberapa sekolah untuk menawarkan kerjasama kegiatan sosialisasi demokrasi dan kepemiluan yang tujuannya adalah menyebarkan informasi dan melakukan penyadaran pada kelompok sasaran pelajar baik yang sudah masuk kategori pemilih pemula ataupun pra-pemilih. Beberapa sekolah ada yang merespon tawaran ini dengan baik. “Kendalanya adalah ketika undangan dan agenda yang disusun sekolah satu dengan lainnya bersamaan, sehingga kita memang harus masuk tiga  sekolah sekaligus dalam sehari”, kata Nurani selaku salah satu pengarah kegiatan ini. [Hupmas]  

Selengkapnya