Meskipun sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak  terkait perpindahan salah satu pegawai KPU Kabupaten Ponorogo ke kantor KPU Kabupaten Trenggalek, secara resmi perpindahannya belum bisa langsung dilakukan karena harus melampaui proses yang harus dijalankan. Demikian papar Nurani, divisi umbr Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU  Kabupaten Trenggalek.

Menurut Nurani, memang secara prinsip pihak KPU Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo sudah menyepakati, sedangkan si pegawai sendiri memang menginginkan untuk pindah  dan itu adalah tahapan pertama dari proses ini. Tapi, menurut Nurani, masih ada proses yang harus dilalui, yaitu pengajuan surat ke KPU RI karena memang di sanalah  kewenangan sentral untuk mereposisi pegawai organiknya.

Nurani mengaku telah berkordinasi dengan Yuyun Dwu Puspitasari, pegawai yang akan pindah ke KPU Kabupaten Trenggalek tersebut,  untuk menggali informasi tentang perkembangan proses tersebut. Dari keterangan yang ia dapat, surat ke KPU RI sudah diajukan lewat KPU Propinsi Jawa Timur. “Dengan demikian kita masih menunggu keputusan dari KPU RI, kemungkinan besar disetujui”, papar Nurani.

Nurani menambahkan bahwa nantinya setelah secara resmi Yuyun Dwi Puspitasari statusnya menjadi pegawai di KPU Kabupaten Trenggalek, iapun belum bisa aktif masuk kantor. Sebab, kata Nurani, status pegawai tersebut masih sedang tugas belajar. Saat ini Yuyun sedang melanjutkan kuliah pasca-sarjana (S2) di Ilmu Politik kampus Universitas Airlangga Surabaya, dengan mengambil  konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum. “Yuyun lulus maksimal tahun 2018”, tambah Nurani.

Perlu diketahui bahwa saat ini KPU Kabupaten Trenggalek memang bisa dikatakan pegawai jika dilihat dari kuota maksimal jumlah pegawai yang ada. Sedangkan hingga tahun 2018 nanti, akan ada dua orang pegawai yang akan purna tugas alias pensiun. “Sehingga, kedatangan pegawai baru terutama yang masih muda dan enerjik memang sangat dibutuhkan”, tambah Nurani. [Hupmas]