Berita Terkini

Rabu, 19 April 2017 00:00
43

SOSIALISASI DI RADIO, KPU MEMBAHAS KEBUTUHAN TPS

Hari ini (Rabu, 19/04/2017), jadwal mingguan untuk melakukan siaran sosialisasi bertema demokrasi dan kepemiluan juga dimanfaatkan KPU Kabupaten Trenggalek untuk mendiskusikan  tentang pentingnya keberadaan Tempat Penghitungan Suara (TPS). Dalam siaran yang dimulai pada pukul 10.00 hingga pukul 11.00 ini, narasumber yang hadir dari KPU Kabupaten Trenggalek adalah Suripto, Ketua sekaligus merangkap Divisi Teknis KPU Kabupaten Trenggalek. Kebetulan keberadaan TPS ini juga sudah dibahas dalam Rapat Pleno pada hari Senin lalu. “Sehingga pembahasan ini memang cupu relevan, karena kebetulan KPU akan menyelenggarakan Pilgub Jatim 2018 yang tahapannya mulai masuk tahun ini”, ugkap Suripto menjawab pertanyaan penyiar Radio Praja Angkasa yang memandu jalannya siaran. Suripto menguraikan bahwa kebutuhan memetakan TPS didasari pada upaya untuk melaksanakan proses pemungutan suara secara efektif dan efisien, memudahkan proses, dan meningkatkan patisipasi masyarakat dalam memilih. Undang-undang  mengatur, misalnya, batas pemilih untuk tiap TPS. Misalkan dalam Pilkada 2015 kemarin dalam satu TPS maksimal adalah 800 pemilih. Tetapi, menurut Suripto, batas maksimal itu kalau diambil akan sulit karena semakin banyak pemilih dalam tiapTPS, maka jumlah TPS-nya semakin sedikit. Sedangkan jumlah TPS yang semakin banyak dan persebarannya semakin dekat dengan tempat tinggal masyarakat, maka akan semakin baik karena menjangkau pemilih. Untuk Trenggalek, kata Suripto, pemetaan dan penetapan jumlah TPS sangat mempertimbangkan medannya yang bergunung-gunung dan persebaran tempat tinggal yang seringkali tidak merata. “Jadi, tidak selalu basisnya adalah RT, sebab dalam satu RT misalnya ada sejumlah penduduk yang lebih menjangkau TPS di RT lain dan sulit kalau menjangkau TPS yang satu RT’, papar Suripto. Suripto juga memaparkan jumlah TPS dari pemilu satu ke pemilu lainnya, yang jumlahnya tidak selalu sama. Sedangkan untuk Pilkada 2018, Suripto mengatakan bahwa Trenggalek akan membutuhkan 1.500 TPS. [Hupmas]

Selengkapnya
Rabu, 19 April 2017 00:00
49

KPU TRENGGALEK HADIRI RAPAT PERSIAPAN PILGUB JATIM 2018

Tanpa terasa, KPU se-Jawa Timur akan mempunyai “gawe” besar untuk memilih pimpinan propinsi, yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena pemungutan suara dipastikan akan dilakukan pada tahun depan, setidaknya tahapan pemilihan sudah akan masuk tahun ini. Oleh karena itulah, KPU Propinsi Jawa Timur hari ini (Rabu, 19/04/2017) mengadakan acara Rapat Kordinsi Perencanaan Kebutuhan Logistik dan Anggaran Pilkada Serentak tahun 2018 bertempat di aula Lantai II Kantor KPU Jawa Timur, Jl. Raya Trenggilis No 1-3 Surabaya. Acara ini dimaksudkan untuk menghasilkan finalisasi Rencana Anggaran Biaya Pilkada Jatim 2018 dengan mempertimbangkan kebutuhan yang juga berasal dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dalam sambutannya, Sekretaris KPU Propinsi Jawa Timur H. M Eberta Kawima mengatakan bahwa rapat ini adalah rakor terakhir dalam perencanaan Pilkada 2018 karena pihak Pemerintah Propinsi Jawa Timur sudah menyetujui alokasi anggaran yang dibutuhkan. Sementara itu Ketua KPU Propinsi Jawa Timur Eko Sasmito memberikan informasi bahwa dana pelaksanaan Pilkada Jawa Timur  2018 yang sudah  disepakati sebesar 870 miliar. “Sekitar bulan Juni tahun ini direncanakan sudah dilakukan NPHD”, kata Eko. Selain itu dalam rapat ini juga dibahas tentang keberadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang untuk sebagian kecil Kabupaten/Kota juga masih ada yang belum melakukan launching. Sebagaimana dikatakan Gogot Cahyo Baskoro divisi SDM dan Parmas KPU Propinsi Jawa Timur, diharapkan KPU Kabupaten/Kota yang belum melaunching RPP untuk segera melakukannya. Gogot juga mengharapkan agar setelah dilaunching, RPP yang ada juga harus menjadi pusat kegiatan. Sehingga, kata Gogot, diharapkan KPU Kabupaten/Kota segera mendesain formula kegiatan yang bisa mengisi RPP tersebut. “Optimalkan peran serta masyarakat untuk meramaikan RPP, kalau hanya mengandalkan kegiatan dari KPU dan yang berbasi anggaran tidak akan bisa”, tegas Gogot. [Hupmas]

Selengkapnya
Selasa, 18 April 2017 00:00
46

KPU TRENGGALEK USULKAN 1.500 TPS UNTUK PILGUB 2018

Berdasarkan rapat Pleno mingguan yang dilaksanakan pada Hari Senin (17/04/2017) kemarin, KPU Kabupaten Trenggalek hari ini mengirimkan usulan tentang jumlah TPS yang akan diperlukan di Trenggalek untuk  penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa  Timur 2018 nanti. Usulan ini dibuat setelah KPU Propinsi Jawa Timur memang meminta usulan jumlah TPS untuk semua KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Menurut Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Suripto, usulan jumlah TPS itu merupakan hasil rapat pleno yang berarti hasil diskusi berdasarkan pembacaan akan  pemetaan wilayah, jumlah pemilih, dan perkiraan anggaran. “Usulan itu juga dibuat dengan mempertimbangkan  jumlah TPS dalam pemilihan sebelum-sebelumnya”, papar Suripto. Suripto juga mengatakan bahwa hal itu juga merupakan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pilkada 2015 di mana ketika TPS-nya hanya 1.300, cukup menyulitkan panitia dalam rangka memastikan tingkat kedatangan pemilih. Waktu itu, menurut Suripto, karena anggarannya kurang maksimal, sehingga untuk memaksimalkan jumlah TPS terbentur pada anggaran. “Ada desa-desa yang kesulitan memetakan jumlah TPS kalau kuota jumlah TPS sedikit, kalau jumlah TPS semakin banyak bisa lebih tersebar dan dekat dengan pemilih, sehingga tingkat partisipasinya semakin besar karena TPS tidak jauh dari tempat tinggal warga”, tambah pria alumni kampus Yogyakarta ini. Ditambahkan oleh pria asal Kecamatan Watulimo ini bahwa setidaknya seperti Pilgub 2013, jumlah TPS 1.500 itu sudah mendekati ideal. Usulan ini juga sudah disepakati sebagai keputusan rapat pleno dan hari ini disetorkan pada KPU Propinsi Jawa Timur. KPU Propinsi Jawa Timur tengah membuat pemetaan jumlah TPS dalam rangka untuk menyusun anggaran Pilkada 2018. [Hupmas]

Selengkapnya
Selasa, 18 April 2017 00:00
56

MELIHAT JUMLAH TPS DI TRENGGALEK DARI BERBAGAI PEMILU

Keberadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak bisa dianggap remeh dalam sebuah pemilihan. Sebab,  di situlah sebuah momentum paling penting bagi proses pemilihan itu terjadi. “Istilahnya di situlah klimaknya, bukan berarti yang lain tidak penting, tapi di situlah suara akan ditentukan”, tegas Gembong Derita Hadi divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itulah KPU Kabupaten Trenggalek selalu mendiskusikan keberadaan TPS setiap momen pemilihan sudah mulai masuk tahapan. Bahkan kemarin (Senin, 17/04/2017), jauh hari sebelum tahapan Pilkada Jatim 2018 masuk, KPU Kabupaten Trenggalek juga melakukan rapat pleno untuk menentukan jumlah TPS yang dibutuhkan. Rapat itu memang dilakukan karena permintaan KPU Propinsi Jawa Timur yang menginstruksikan KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Trenggalek, untuk mengirimkan berapa kebutuhan jumlah TPS. Salah satunya untuk menjadi bahan dalam menyusun anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 yang jadwal pemungutan suaranya juga belum ditentukan. Rapat pleno memutuskan bahwa Trenggalek butuh 1.500 TPS untuk mendukung proses Pilgub Jatim tahun depan. Jumlah ini sama dengan kebutuhan TPS pada Pemilihan Gubernur 2013 dan Pemilihan Presiden 2014. Sementara itu untuk Pemilu Legeslatif tahun 2014 jumlah TPS di Trenggalek jauh lebih besar, yaitu 1.635. Sedang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek (Pilkada Trenggalek) tahun 2015, jumlah TPS berkurang mejadi 1.300 TPS. Menurut Gembong, faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan jumla TPS biasanya juga faktor anggaran. Selain itu juga jenis pemilihan. “Selain itu juga tingkat kerumitan pelaksanan kegiatan di TPS-nya, seperti Pileg 2014 yang lebih banyak karena cara mencoblosnya rumit dan penghitungannya juga lama sebab jumlah yang dipilih banyak dan surat suaranya lebar sekali”, tegas Gembong. [Hupmas]

Selengkapnya
Kamis, 13 April 2017 00:00
49

SIARAN KPU TRENGGALEK ANGKAT TEMA KAUM MUDA DAN DEMOKRASI

KPU Kabupaten Trenggalek kembali melakukan siaran untuk melakukan sosialisasi seputar tema Pemilu dan Demokrasi. Kali ini dilakukan di Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek (RPKT) Praja Angkasa yang memang telah menyediakan waktu siaran tiap hari Rabu (seminggu sekali). Materi yang diangkat kali ini adalah “Kaum Muda dan Demokrasi”, dengan narasumber adalah Nurani dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas). Menurut Nurani, tema itu diangkat karena dua alasan. Pertama, karena dirinya memang ada di divisi yang membidangi partisipasi masyarakat, termasuk bagaimana kaum muda bisa maksimal dalam berpartisipasi di  ruang demokrasi. Kedua, karena KPU Kabupaten Trenggalek lagi gencarnya menyosialisasikan keberadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) VOTE yang diharapkan dikunjungi kaum muda untuk peningkatan kesadaran dan menambah wawasan seputar pemilu dan demokrasi. “Kami ingin kaum muda tidak apatis, karena mereka yang pemilik masa depan bangsa ini harus aktif berpartisipasi”, tegas Nurani. Siaran ini dimanfaatkan untuk menguriakan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muda sekarang, salah satunya  karena apatisme akibat politik yang didomonasi kepentingan “kaum tua” yang kemudian membuat politik itu sepertinya tidak “keren” bagi anak-anak muda. Selain itu, Nurani mengatakan, ada bentukan ideologi media massa yang melemahkan cara pandang kaum muda, sehingga kaum muda sangat dibentuk oleh budaya pop yang hanya membuat mereka lebih masuk pada budaya dangkal. Nurani mencontohkan budaya baca yang amat rendah dan daya tarik organisasi dan komunitas penyadaran rendah. Menurut Nurani, nasib kaum muda adalah tanggungjawab bersama. Dari sisi KPU sebagai lembaga yang diberi amanah untuk meningkatkan partisipasi kaum muda dan pemilih pemula, yang dilakukan hanyalah sebatas upaya dalam konteks pemilih yang berasal dari kaum muda, termasuk pemilih pemula. Targetnya adalah memastikan maksimalnya partisipasi pemilih pemula dalam pemungutan suara (menekan angka golput), mendorong mereka berpartipasi dalam tahapan dengan peran yang bisa dilakukan, meningkatkan kesadaran mereka terhadap fenomena politik, serta mendorong mereka ke arah partipasi yang konsisten dan maju. “Partisipasi yang tidak hanya pemilu, tapi juga panjang, kaum muda perkuat masyarakat sipil dengan berbagai kegiatan yang meningkatkan penyadaran bagi mereka”, tegas Nurani. Keberadaan Rumah Pintar Pemilu ‘VOTE’ KPU Kabupaten Trenggalek, menurut Nurani, akan didesain untuk tujuan itu. Nurani menceritakan bahwa akan ada forum kaum muda tiap bulan di rumah pintar itu dan mereka akan dikelola sedemikian rupa. “Targetnya mereka akan  jadi “relawan” demokrasi yang akan mendiseminasikan kesadaran ke teman-teman sebayanya, mengingat mereka adalah perwakilan dari organisasi sekolah dan mahasiswa, juga ormas pemuda”, tambah Nurani. [Hupmas]

Selengkapnya
Selasa, 11 April 2017 00:00
49

RPP ‘VOTE’ KPU TRENGGALEK ADAKAN FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH

Sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, hari ini (Selasa, 11/04/2017) KPU Kabupaten Trenggalek untuk keua kalinya melaksanakan pendidikan pemilih. Kegiatan ini mengundang sekitar 50-an simpul-simpul massa dari kalangan pemilih pemula, pra-pemilih, dan kaum muda. Mereka adalah para pimpinan organisasi sekolah, ormas pelajar dan pemuda, komunitas literasi, dan lain-lain. Berlangsung di Rumah Pintar Pemilu ‘Vote’, acara dimulai dengan menyanyikan langu Indonesia Raya. Setelah itu Ketua KPU Kabupaten Trenggalek memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya Suripto Ketua KPU Kabupaten Trenggalek menguraikan fungsi Rumah Pintar Pemilu ‘Vote’ dan mengundang para peserta agar bisa setiap waktu berkunjung untuk menyerap informasi. Selain itu, kata Suripto, Rumah Pintar Pemilu ‘Vote’ juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan partisipasi kaum muda di berbagai bidang. Rumah Pintar Pemilu ‘Vote’, kata Suripto, bisa jadi tempat diskusi komunitas apa sajam terutama kaum muda. “Tempat ini adalah rumah kita bersama, setelah ini ada agenda-agenda  yang bisa kita laksanakan bareng agar kita jadi individu berdaya dan punya partispasi aktif dalam masyarakat”, tegas pria alumni  IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu. Masuk pada acara inti, Nurani dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Trenggalek dengan metode partisipatif mengajak para kaum muda untuk mendiskusikan masalah-masalah demokrasi dan kepemiluan. Nurani membagi peserta menjadi empat kelompok dan masing-masing kelompok diberi permasalahan untuk didiskusikan.  Hasil diskusinya kemudian dipresentasikan oleh perwakilan masing-masing kelompok dan ditanggapi oleh peserta yang lain. Dengan metode ini, menurut Nurani, harapannya agar anak-anak muda memahami masalah-masalah yang sering mereka hadapi berkaitan dengan pemilu, misalnya fenomena Golput, Money Politik, dan lain-lain. Setelah sesi diskusi, sebagai fasilitator Nurani melakukan review dan memberikan pemahaman tentang pemilu, hak-hak rakyat, dan bagaimana sikap yang harus diambil oleh kaum muda. “Harapannya, kita ajak mereka berpikir mengurai tentang budaya politik yang harus mereka sikapi, dan mendorong mereka aktif terlibat untuk membantu menjadi warga yang cerdas dan rasional”, kata Nurani. Sesi berikutnya adalah wawasan tentang teknis pemilu, yang dipandu oleh Gembong Deita Hadi, Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Trenggalek.  Di sesi ini, peserta diajak untuk mengenal seluk beluk kejadian dan aturan yang harus dilakukan di tempat pemungutan suara. Dimulai dengan memperkenalkan tahapan pendataan pemilih, kemudian peserta diajak memahami pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Dengan menggunakan alat peraga yang ada di Rumah Pintar Pemilu ‘Vote’, peserta  dipahamkan  tentang kejadian di TPS. [Hupmas]

Selengkapnya