Berita Terkini

32

SISA SURAT SUARA PILEG-PILRRES 2014 DAN PILGUB 2013 HARI INI DIANGKUT PEMENANG LELANG

Hari ini (Kamis, 05/01/2017), pemenang lelang sisa surat suara yang harus dihapuskan mulai melakukan pengangkutan barang dari gudang logistik KPU Kabupaten Trenggalek yang terletak di Stadion Minak Copal Trenggalek. Ini adalah tindaklanjut dari proses transaksi yang didahului dengan lelang yang memenangkan  Bagus Prasetyo yang beralamatkan di RT 03 RW 05 Desa Klatak, Kecamatan  Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya, pihak pemenang lelang telah membayarkan pelunasan barang milik negara yang dilelang  sebesar Rp 81.692.801 pada 28 Desember 2016 lalu. Uang tersebut masuk ke khas negara dengan dibayarkan lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang. Adapun rincian jenis barang dan berat  dari barang yang telah dibeli adalah sebagau berikut: Surat Suara Pemilu Legeslatif 2014 dengan berat 28.530 kilogram; Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dengan berat 1.923 kilogram; dan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 dengan berat 2.718 kilogram. Menurut Sudjoko Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Trenggalek, penyelesaian surat suara sisa pemilihan tersebut cukup membawa manfaat bagi KPU Kabupaten Trenggalek. Karena, menurutnya, solusi dari keberadaan sisa logistik sudah terjawab. “Selain itu, gudang yang awalnya penuh bisa lebih longgar dan bisa digunakan untuk tempat barang yang lain”, kata Sujoko. [Hupmas]


Selengkapnya
36

SELURUH KOMISIONER DAN PEGAWAI KPU TRENGGALEK BEBAS NARKOBA

Tiap orang dengan berbagai latarbelakang profesi dan pekerjaan punya peluang untuk  tergoda mengonsumsi narkoba. Mengingat pengedar narkoba berupaya mencari siapa saja yang ingin dijadikan konsumen atau pemakain produk “haram” ini. Di kalangan pejabat negara, pemakaian narkoba adalah hal yang amat dilarang, mengingat pemerintah terus getol melakukan pemberantasan terhadap peredarannya. Pemakaian narkoba di kalangan pejabat negara juga harus dicegah  karena alasan yang berkaitan dengan kinerja, yaitu agar efek penggunaan narkoba tidak membuat kinerja pegawai menjadi terganggu. Pada pertengahan Desember 2016 lalu, para pegawai dan komisioner KPU Kabupaten Trenggalek bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Trenggalek telah melakukan tes urine. Hal itu  menunjukkan komitmen lembaga kami untuk bebas dari narkoba karena narkoba akan mengganggu produktivitas kerja sebagai  pelayan publik. Dan ternyata hasil dari tes tersebut sudah dikirim oleh BNN Kabupaten Trenggalek akhir tahun lalu. Dalam rapat Analisa Evaluasi Harian sore ini (Rabu, 04/01/2017) baru diumumkan secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Suripto, yang memimpin jalannya Rapat. Dari 20 orang yang dites urinnya, menurut Suripto yang membacakan surat rekapitulasi hasil tes urin tertanggal 19 Desember 2016 menyatakan bahwa semuanya negatif alias bebas dari narkoba. Suripto menyatakan bahwa warga KPU Kabupaten Trenggalek patut bergembira terhadap hasil tes tersebut. Dirinya mengingatkan agar bebas dari narkoba memang harus dijadikan prinsip bagi siapa saja karena efek negatifnya lebih banyak dan ada sifat adiktif (kecanduan). “Apalagi pejabat publik yang memang harus mengawal bukan hanya kinerja, tapi juga menjadi contoh bagi masyarakat”, tegasnya. [Hupmas]


Selengkapnya
34

AWAL TAHUN KPU TRENGGALEK KEMBALI MENCERMATI DIPA 2017

Selasa, 03 Januari 2016, hari pertama masuk kerja bagi KPU Kabupaten Trenggalek. Mulai pukul 09.30 Trenggalek diguyur gerimis kecil-kecil. Halaman KPU Kabupaten Trenggalekpun basah. Hujan turun saat para pegawai dan komisioner sudah masuk ke kantor dan ruang kerja masing-masing. Rencana melakukan rapat Pleno yang akan digelar pada pukul 10.00 terlambat, baru dimulai pada pukul 11.00. Ini rapat pleno pertama di tahun 2017. Rapat ini, sebagaimana diumumkan lewat grup WA, akan membahas rencana kegiatan 2017 yang tertuang di DIPA yang sudah diterima KPU Kabupaten Trenggalek pada akhir Desember 2016 lalu. Suripto, ketua KPU Kabupaten Trenggalek, memulai rapat dan mengajak peserta rapat untuk mencermati isi rencana kegiatan dan anggaran yang ada. Suripto mengajak jangan sampai ada kegiatan yang tidak dilakukan atau tidak terserap, serta mengajak untuk mendiskusikan potensi apa saja dari rencana kegiatan dan anggaran yang bisa segera didesain untuk dilaksanakan. Secara umum anggaran 2017 masih didominasi oleh belanja modal da biaya rutin. Tetapi terkuak dalam pencermatan ini di antaranya bahwa KPU Kabupaten Trenggalek bisa mendatangkan Pejabat Pengadaan Barang dari luar yang juga terbiayai honornya. Selain itu, juga dididiskusikan sekilas tentang biaya perawatan kantor. Sementara itu, anggaran kegiatan untuk Pendidikan Pemilih juga muncul dalam bentuk belanja barang dan fasilitasi pendidikan pemilih. Ketua KPU Kabupaten Trenggalek mengatakan agar segera dipikirkan desain pendidikan pemilih yang tampaknya akan berupa pengadaan Rumah Pintar Pemilu. Menanggapi hal itu, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Nurani, mengatakan bahwa desain kegiatan pendidikan pemilih yang berupa pengadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) menunggu petunjuk teknis dan kordinasi dengan KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota lain. “Karena ini terintegrasi dengan desain pendidikan pemilih di RPP yang sudah mulai digagas setahun sebelumnya dan sudah terlaksana di sedikit KPU propinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan proyek percontohan”, kata Nurani. [Hupmas]


Selengkapnya
32

KETUA KPU TRENGGALEK HADIRI FGD EVALUASI PILKADA 2015

Mulai kemarin hingga hari ini (Selasa-Rabu, 27-28 Desember 2016) perwakilan KPU Kabupaten/Kota Se-Jatim bersama KPU Propinsi Jawa Timur berkumpul di Quest Hotel, Jalan Ronggolawe Surabaya. Mereka sedang melakukan diskusi kelompok terarah atau FGD (focus group discussion) tentang tahapan Pencalonan, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Tahun 2015, serta Proyeksi Kesiapan Pilkada Tahun 2018. Kemarin, acara dimulai dengan seremonial pembukaan pada pukul 15.00-15.30 diawali menyanyikan lagu Indonesia raya, lalu laporan dari sekretaris KPU Propinsi Jawa Timur HM. Eberta Kawima. Lalu dilanjutkan dengan acara pembukaan dan pengarahan dari Ketua KPU Jatim Eko Sasmito. Acara seremonial ditutup dengan doa. Untuk memulai diskusi, selanjutnya disampaikan paparan pengantar diskusi kelompok yang disampaikan oleh Divisi Teknis KPU Jatim Mohammad Arbayanto. Bukan hanya dari KPU  se-Jawa Timur saja yang hadir pada acara diskusi ini. Tetapi juga datang komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawasl Propinsi Jawa Timur, dari  Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tiur, Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Propinsi Jawa Timur, Badan Eksekutif Mahasiswa, mantan anggota KPU Jawa Timur, dari  DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur, dan LSM  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). [Hupmas]


Selengkapnya
32

TERUS BERTEKAD TINGKATKAN KINERJA, KPU TRENGGALEK MENCERMATI DIPA 2017

Upaya meningkatkan kinerja telah menjadi komitmen di kalangan pegawai  KPU Kabupaten Trenggalek. Salah satu ukuran kinerja adalah mengetahui  rencana kegiatan di masa mendatang dan mendiskusikan kemampuan sumber daya, sumber dana, dan merencanakan kegiatan agar dalam pelaksanaannya bisa maksimal. Berikutnya, ukuran keberhasilan kinerja secara formal dikaitkan dengan sejauh mana serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatannya. Karena itulah, meskipun tahun anggaran 2017 belum tiba,  KPU Kabupaten Trenggalek melakukan pencermatan terhadap anggaran dan rencana kegiatan berdasar DIPA 2017. Nur Huda Divisi Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Trenggalek  dalam membuka rapat mengajak masing-masing divis dan kasubag untuk mencermati apa saja kegiatan yang ada di DIPA. “Monggo kita cermati bareng-bareng berdasarkan divisi dan bagian masing-masing”, ajak Huda. Masing-masing peserta rapat kemudian mencermati berbagai akun dan item kegiatan dan jumlah anggarannya. Hasil pencermatan secara umum tidak ada yang baru, masih seperti tahun 2016. Anggaran total sejumlah 2.517.197.000 masih didomonasi oleh kegiatan rutin. Meski demikian, menurut Puguh Budi Utomo, Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Trenggalek, untuk tahun 2017 ada kegiatan PPID dan Pusat Pendidikan Pemilih yang menurut kabar dari rakor Divisi Sumber Daya dan Partisipasi Masyarakat (SDM&Parmas) beberapa hari sebelumnya adalah pos anggaran utuk pendirian Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan dua paket kegiatan fasilitasi. Meskipun demikian, untuk memastikan jenis kegiatan dan pelaksanaannya, KPU Kabupaten Trenggalek masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang biasanya datang awal tahun. “Untuk lebih jelasnya, akan kita tunggu petunjuk teknis nanti”, tegas Nur Huda saat menutup Rapat.   [Hupmas]


Selengkapnya
34

KPU TRENGGALEK HADIRI LAUNCHING RUMAH PINTAR PEMILU

Partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan elemen penting  dalam demokrasi elektoral. Menigkatkan  jumlah pemilih dan kualitas pemilih  dalam setiap momen pemilihan (pemilu legeslatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pilkada) menjadi suatu kegiatan yang terus dilakukan. Berbagai desain dan kreativitas kegiatan terus saja dibuat oleh KPU sebagai  penyelenggara pemilu. Salah satu desain kegiatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang akhir-akhir ini dicanangkan oleh KPU adalah pendirian Rumah Pintar Pemilu (RPP). Kegiatan ini sudah dimulai di beberapa daerah. Meskipun hanya beberapa daerah yang menjadi proyek percontohan kegiatan ini dengan didukung anggaran dari DIPA KPU RI, setidaknya kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi semua KPU daerah untuk mengupayakan hal yang sama. KPU Propinsi Jawa Timur adalah salah satu KPU yang beruntung karena telah menjadi lembaga yang menjadi salah satu yang mendapatkan dukungan anggaran untuk program ini. Setelah beberapa bulan berupaya mendesain dan membangun Rumah Pintar Pemilu (RPP), maka pada Hari Kamis kemarin (22/12/2016) KPU Propinsi Jawa Timur melaunching RPP tersebut. Acara launching ini dihadiri oleh Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro yang ditemani satu Komisioner KPU RI lain, Arif Budiman. Para undangan yang menyaksikan acara ini adalah dari perwakilan ormas dan parpol, jurnalis, mahasiswa, pelajar. Dan tentunya Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM&Parmas) dari KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur juga hadir. Termasuk dari KPU Kabupaten Trenggalek. Dalam sambutannya, Ketua KPU RI mengatakan bahwa keberadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) adalah sebagai upaya untuk mendekatkan pemilu pada masyarakat, mulai dari menyediakan informasi dan wawasan tentang demokrasi, politik, dan kepemiluan, hingga melakukan penyadaran. Sebab, kata Juri, tantangan yang ada di hadapan mata adalah kecenderungan apatisme masyarakat terhadap politik dan pemilu. “Rumah pintar harus banyak dikunjungi agar pemilu menjadi hal yang biasa dan bukan yang asing bagi masyarakat”, kata Juri. Selain melaunching Rumah Pintar Pemilu, KPU Propinsi  Jawa Timur juga mengukuhkan komunitas Relawan Demokrasi (Korelasi) yang baru saja dibentuk beberapa minggu lalu. Relawan ini diharapkan menjadi agen-agen pendidikan pemilih di kalangan masing-masing, baik sektor perempuan, kalangan agama, pemilih pemula, masyarakat pinggiran, maupun kelompok disabilitas. [Hupmas]


Selengkapnya