Berita Terkini

Rabu, 24 Mei 2017 00:00
61

VALIDITAS DATA PEMILIH, PERLU FASILITASI UNTUK MEMUDAHKAN PENGURUSAN AKTA KEMATIAN

Berbagai isu tentang pemutakhiran data pemilih  muncul dalam acara sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang diadakan KPU kabupaten Trenggalek hari ini (Rabu, 24/05/2017). Salah satunya adalah soal kenapa dari tiap tahapan pemilu ke pemilu berikutnya, selalu muncul nama orang yang sudah meninggal dan dicoret dalam pemutakhiran data oleh petugas di lapangan. Sebagamana dijelaskan oleh Gembong Derita Hadi divisi Program dan Data KPU Kabupaten Trenggalek, menurut analisisnya hal itu terjadi karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tidak mencoret nama orang yang meninggal dalam database kependudukan selama almarhum masih belum diuruskan Akta Kematian oleh keluarga atau saudara si almarhum. Jadi, orang yangmeninggal, selama akta kematiannya tak diurus, ya namanya akan tetap ada. Sedangkan, data kependudukan itu akan disetor ke pusat (Kemendagri). Dan data dari Kemendagri inilah yang dalam tahapan pemilu nanti jadi basis data bagi Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) yang diserahkan kepada KPU RI. Kemudian KPU RI akan menyerahkan DP4 pada KPU daerah. Di posisi ini, data yang diterima tentunya masih terdapat data orang yang sudah meninggal. Pada hal data orang yang meninggal itu dulunya, dalam pemilu sebelumnya, sudah dicoret oleh petugas dari KPU daerah. Menanggapi hal ini, perwakilan dari Disdukcapil, Nur, mengatakan bahwa memang kesadaran untuk melaporkan akta kematian rendah sekali. Salah satunya karena tidak ada kepentingan dari keluarga untuk mengurus hal itu. Karena itu, menurut Nur, seharusnya  ada intervensi atau fasilitasi dari pemerintah desa untuk membuat kematian bisa diuruskan aktanya. Akte Kematian memang bermanfaat bagi warga yang ingin mendapatkan manfaat dari akta itu untuk mengurus sesuatu. Misalnya, bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi. Akta kematian juga bis adigunakan untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak. Ia  diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya. Selain itu Akta Kematian juga untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya. Pada kenyataannya tidak semua warga punya kepentingan untuk mengurus akta kematian guna mendapatkan manfaat dari tindakan itu. Selain itu, mengurus akta kematian harus di kantor Disdukcapil yang jaraknya bisa jadi sangat jauh bagi warga yang letaknya di daerah pinggiran. Gembong mengatakan bahwa masalah ini memang bukan masalah satu pihak saja. Juga tidak boleh saling menyalahkan. Karena satu masalah adalah masalah bersama. Ia setuju bahwa pihak pemerintah desa juga harus ikut membantu kemudahan mengurus akte kematian ini. Pemerintah daerah, terutama Disdukcapil, juga harus terus memperbaiki pelayanannya untuk memudahkan warga mengurus hal hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. “Ini adalah masalah kita bersama, tak boleh saling meyakinkan”, tegasnya. [Hupmas]

Selengkapnya
Kamis, 18 Mei 2017 00:00
53

KETUA KPU TRENGGALEK HADIRI SEMINAR KEBANGSAAN

Mencermati situasi kebangsaan akhir-akhir ini, banyak pihak yang menghawatirkan terjadinya ancaman terhadap kebhinekaan dan keutuhan NKRI, terutama meningkatnya sentiman berdasarkan prasangka kelompok baik dalam bingkai suku dan agama. Karena itulah,  pada hari Rabu (17/05/2017), pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan Seminar yang bertajuk “Membingkai  Toleransi Antar Umat Beragama menuju Cita-cita Kebhinekaan dan Keutuhan NKRI”. Selain Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, acara tersebut juga dihadiri oleh  Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto, M.Sc, Wakil Bupati Trenggalek HM Nur Arifin, Ketua Komisi 1 DPRD Kab Trenggalek Sukadji BSc,  Kajari Trenggalek yang diwakili oleh Parmanto SH,  Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Ahmad Vyrsa Rudiansyah SH CN, para pejabat OPD dilingkungan Pemkab Trenggalek, Muspika se-Kabupaten Trenggalek, perwakilan ormas dan pemuda se Kabupaten Trenggalek. Acara dibuka dengan sambutan Kepala Bakesbang yang merupakan ketua panitia acara. Menurut Widarsono Kepala Bakesbang, acara tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, serta untuk menambah wawasan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang akhir-akhir ini mendapatkan tantangan dari berbagai macam kepentingan ideologi dan politik yang ada. Setelah dibuka oleh Bupati Trenggalek, seminar   dilangsungkan dengan  nara sumber antara lain Wakapolres Trenggalek Kompol Kuswara S.H., S.I.K., dan Kasdim 0806 Trenggalek Mayor Inf Misirin. Acara ini dimoderatori oleh Agus Budi Santosa, S.Pd., M.Pd. yang juga merupakan salah satu dosen pengajar di STKIP PGRI Trenggalek. Kasdim 0806 Trenggalek Mayor Inf Misirin menjelaskan pentingnya implementasi nilai Pancasila untuk keutuhan NKRI. Ke depan, menurut Misirin, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia akan semakin berat. Karena itu diperlukan penyatuan seluruh komponen masyarakat dengan berpedoman pada kepada kebersamaan untuk keutuhan NKRI. “Untuk menjaganya, ada empat konsensus dasar bangsa yang harus kita pegang teguh yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika” jelas Mayor Inf Misirin. Sementara itu, Wakapolres Trenggalek Kompol Kuswara, S.H., S.I.K. menekanan  pentingnya komitmen untuk mengelola kebhinekaan karena sesungguhnya kebhinekaan adalah ramhat yang jika dikelola dengan baik bisa mendorong kemajuan bangsa. [Hupmas]

Selengkapnya
Rabu, 17 Mei 2017 00:00
46

DIVISI SDM-PARMAS KPU TRENGGALEK MENJADI PEMATERI SAFARI GEMAR MEMBACA

Selasa (16/05/2017) merupakan momen yang penting  bagi Trenggalek. Sebab pada hari itu, Trenggalek menjadi tempat yang dijadikan Perpustakaan RI sebagai tempat acara Safari Gemar Membaca. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengampanyekan budaya gemar membaca di lingkungan masyarakat. Berbagai elemen masyarakat yang peduli pada budaya membaca sebagai cara mencerdaskan bangsa dirangkul. Tak ketinggalan, Nurani Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM & Parmas) KPU Kabupaten Trenggalek juga dilibatkan sebagai narasumber yang mengampanyekan budaya baca di hadapan undangan. Undangan berjumlah 200 orang, yang terdiri dari tokoh masyarakat, komunitas literasi, penulis, kepala sekolah, aktivis mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya. Acara utama adalah talkshow kampanye budaya baca oleh para penggiat literasi, penulis, pustakawan, dan pembuat kebijakan. Selain Nurani yang didaulat sebagai aktivis literasi, mereka adalah Pustakawan dari Perpustakaan RI, Komisi X DPRRI, Pustakawan Perpustakaan Propinsi Jawa Timur, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Trenggalek.  Selain acara talkshow, juga ditampilkan kampanye gemar membaca melalui yel-yel oleh pelajar SMKN 1 Pogalan. Ada penampilan Dongeng Anak  dari SDN 2 Prigi Watulimo. Ada juga pertunjukan Wayang Krucil yang sekaligus sebagai hiburan acara ini. Selain itu, juga ada pameran produk literasi karya penulis Trenggalek. Dihubungi di ruang kerjanya, Nurani mengatakan bahwa acara gemar membaca merupakan kegiatan yang penting karena ada korelasi positif antara meningkatnya budaya baca dengan tingkat kemajuan demokrasi, termasuk kesadaran pemilih yang penting untuk kualitas pemilu. “Apalagi, KPU Trenggalek sendiri juga punya Rumah Pintar Pemilu yang juga menjadikan literasi sebagai aktivitas untuk pendidikan pemilih”, tegas Nurani. [Hupmas]

Selengkapnya
Rabu, 17 Mei 2017 00:00
44

SAMBUT HARI BUKU NASIONAL, KPU TRENGGALEK AMBIL TEMA SIARAN RADIO “LITERASI DAN DEMOKRASI”

Hari ini (Rabu, 17/05/2017) KPU Kabupaten Trenggalek kembali mendapatkan ruang untuk melakukan sosialisasi di Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Tema yang diambil cukup menarik, yaitu “Literasi dan Demokrasi”. Nurani, petugas siaran talkshow radio hari ini, mengatakan bahwa tema itu diambil sekaligus untuk memperingati Hari Buku Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Mei. Mengawali siaran, Nurani menguraikan tentang asal-usul Hari Buku yang jatuh pada tanggal itu. Sejarah Hari buku diperingati dari diresmikannya pembangunan Perpustakaan Republik Indonesia di Jakarta yang tepat pada tanggal 17 Mei 1980. Hari berdirinya perpustakaan nasional  diperingati sebagai hari buku karena perpustakaan memang merupakan pusat mengakses buku yang tersedia bagi masyarakat yang tidak memiliki buku sendiri. “Pilar dunia pustka adalah buku, buku adalah jendela dunia”, tegas Nurani. Ditanya oleh penyiar kenapa budaya baca dan literasi punya kontribusi terhadap kemajuan demokrasi, Nurani mengatakan bahwa demokrasi yang maju membutuhkan adanya masyarakat yang mau berpikir dan terbuka wawasannya. Pemilih yang terliterasikan, cerdas, biasanya didukung oleh tradisi berpikir maju yang salah satunya karena sering mengakses bacaan. Dalam siaran ini, tak lupa Nurani menyosialisasikan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek juga memiliki Rumah Pintar Pemilu (RPP) “Vote” yang juga menyediakan buku-buku bacaan dan papan papan informasi untuk menambah wawasan. RPP ‘Vote’ KPU kabupaten Trenggalek juga mendesain kegiatan workshop literasi yang meningkatkan ketrampilan membaca dan menulis untuk para pemilih pemula. Kegiatan workshop literasi adalah salah satu jenis kegiatan di RPP ‘Vote’ yang memang merupakan pusat pendidikan masyarakat, terutama pendidikan untuk kalangan pemilih.  [Hupmas]

Selengkapnya
Senin, 15 Mei 2017 00:00
51

KUNJUNGAN LITERASI KE RPP “VOTE”

Jumat (12/05/2017) lalu, puluhan anak muda datang ke Rumah Pintar Pemilu VOTE KPU Kabupaten Trenggalek. Sebagian dari mereka adalah peserta  fasilitasi pendidikan pemilih yang diseleggarakan oleh RPP Vote sebulan sebelumnya. Kunjungan kali ini adalah tindaklanjut dari disepakatinya para pemuda itu dengan pengelola RPP Vote untuk mengadakan kegiatan-kegiatan rutin sebagai upaya untuk menjadikan RPP Vote sebagai pusat kegiatan. Para pengunjung berdatangan sejak pukul 13.30 karena memang hari itu telah disepakati akan belajar tentang literasi sebagai cara memberdayakan diri dan menjadi generasi yang kritis. Sebagian dari mereka adalah wajah baru yang datang karena diajak dan diberitahu tentang keberadaan RPP Vote. Mereka melihat-lihat berbagai panel informasi, menonton tayangan audio visual, membaca buku-buku yang ada. Memasuki jam 14.00, acara workshop literasi dimulai. Nurani selaku Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Trenggalek mengajak pengunjung memahami dunia literasi yang berpilar pada budaya membaca, menulis, dan penggunaan aksara sebagai cara untuk memahami persoalan-persoalan di masyarakat. “Semoga dengan jalan ini, kita nantinya bisa memiliki pikiran kritis, sekaligus mampu menjadi orang yang memimpin kesadaran masyarakat kita—termasuk jadi para leader untuk membimbing masyarakat kita berpikir kritis”, tegas Nurani. Dalam sesi diskusi, para peserta banyak yang bertanya tentang bagaimna  teknis-teknis agar bisa menulis dan bagaimana agar budaya baca bisa menjadi budaya dalam diri kita. Sebagian pengunjung juga menceritakan tentang cara mengatasi kesulitan ketika berhadapan dengan situasi kebuntuan saat menulis. Sedangkan ada seorang anak muda yang berasal dari Kampak yang menceritakan bahwa dirinya memiliki laman (web) dan sudah menjadikan lamanya untuk menampung tulisan-tulisannya. Ia bertanya, bagaimana agar tulisan kita bisa menjadi suatu yang enak dinikmati. Nurani selaku fasilitator acara ini menjawab pertanyaan dan memotivasi mereka dengan berbagai contoh dan masukan. Peserta acara ini tampaknya semangat sekali untuk menindaklanjuti kegiatan ini dengan berkarya. Sebab, karya mereka akan diterbitkan dalam sebuah buku setelah proses workshop ini selesai dengan empat pertemuan lagi. Setelah pertemuan pertama ini, workshop akan dilanjutkan dengan tema Menulis Fiksi, Menulis Non-Fiksi, Menulis Jurnalistik, dan Public Speaking. [Hupmas]

Selengkapnya
Rabu, 10 Mei 2017 00:00
45

KPU TRENGGALEK HADIRI RAKOR PERENCANAAN KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILU

KPU Kabupaten Trenggalek menghadiri acara rapat kordinasi perencanaan kebutuhan logistik yang diselenggarakan oleh KPU Propinsi Jawa Timur. Acara dilaksanakan pada hari  Selasa sampai dengan Rabu, tanggal 9 dan 10 Mei 2017. Rakor ini diadakan  di Tanjung Kodok Beach Resort, jalan Raya Paciran Lamongan. Rakor kali ini sebagai tindak lanjut surat Sekjen KPU RI Nomor 231/SJ/II/2017 perihal Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/ Pemilihan serta Penganggarannya. Dari KPU Kabupaten Trenggalek, yang hadir adalah Komisioner Divisi  Keuangan, Umum dan Logistik, Pejabat Pengadaan, dan operator Silog.  Demikian juga dari KPU Kab/Kota se Jawa Timur. Dalam sambutanya, Ketua KPU Propinsi Jawa Timur Eko Sasmito mengatakan bahwa acara rakor kali ini istimewa, karena dihadiri oleh Ketua KPU RI yang merupakan  Ketua KPU RI.  Eko mengharapkan Ketua KPU RI mampu memberikan inspirasi dan arahan kepada peserta rakor yang nantinya akan bermanfaat bagi proses penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, terutama yang terdekat adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Dalam pidato arahannya, Arif Budiman sebagai Ketua KPU RI berpesan agar hati-hati  dalam mengelola perencanaan dan pelaksanaan pilkada, sebab sedikit kesalahan berakibat pada penganggaran. Ia mencontohkan di daerah  Papua, Maibran, di mana terjadi penghitungan suara ulang  1 TPS yang menghabiskan anggaran yang sangat besar. “Di Jatim yang  ada 38 Kab Kota, lebih besar dari jumlah provinsi di Papua, tentu memerlukan perhatian yang sangat urgent, mengingat besarnya jumlah Daerah di Jatim dengan perbedaan karakteristik masyarakatnya”, papar Arif. Sementara itu dari sisi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang, Komisi Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Propinsi Jawa Timur Dwita Hayu Sinta mengatakan bahwa terkait pembentukan pokja ULP bisa dibentuk di setiap satker. Pokja ULP selalu  “connect” dengan LPSE KPU RI. Dewita mengatakan, jika sumber daya terbatas, maka  KPU Kabupaten/Kota bisa  mengambil pejabat dari  luar untuk dijadikan pokja ULP. “Misal PPK dirangkap KPA kemudian mantan PPK menjadi ketua pokja ULP KPU Kab/Kota”, paparnya. Sementara itu terkait dengan  penambahan jumlah DPT, Divisi Teknis KPU Propinsi Jawa Timur Choirul Anam mengatakan bahwa  asumsinya  per tahun cuma  1%. Ia menyarankan agar bagi kabupaten/kota yang tidak Pilkada pada tahun 2018, agar rata-rata per TPS untuk Pilgub Jatim sekitar 475 pemilih. Ia juga meminta KPU kabupaten/kota untuk melakukan pleno untuk menentukan jumlah pemilih per TPS. [Hupmas]

Selengkapnya