Tanpa terasa, KPU se-Jawa Timur akan mempunyai “gawe” besar untuk memilih pimpinan propinsi, yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena pemungutan suara dipastikan akan dilakukan pada tahun depan, setidaknya tahapan pemilihan sudah akan masuk tahun ini.

Oleh karena itulah, KPU Propinsi Jawa Timur hari ini (Rabu, 19/04/2017) mengadakan acara Rapat Kordinsi Perencanaan Kebutuhan Logistik dan Anggaran Pilkada Serentak tahun 2018 bertempat di aula Lantai II Kantor KPU Jawa Timur, Jl. Raya Trenggilis No 1-3 Surabaya. Acara ini dimaksudkan untuk menghasilkan finalisasi Rencana Anggaran Biaya Pilkada Jatim 2018 dengan mempertimbangkan kebutuhan yang juga berasal dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Sekretaris KPU Propinsi Jawa Timur H. M Eberta Kawima mengatakan bahwa rapat ini adalah rakor terakhir dalam perencanaan Pilkada 2018 karena pihak Pemerintah Propinsi Jawa Timur sudah menyetujui alokasi anggaran yang dibutuhkan. Sementara itu Ketua KPU Propinsi Jawa Timur Eko Sasmito memberikan informasi bahwa dana pelaksanaan Pilkada Jawa Timur  2018 yang sudah  disepakati sebesar 870 miliar. “Sekitar bulan Juni tahun ini direncanakan sudah dilakukan NPHD”, kata Eko.

Selain itu dalam rapat ini juga dibahas tentang keberadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang untuk sebagian kecil Kabupaten/Kota juga masih ada yang belum melakukan launching. Sebagaimana dikatakan Gogot Cahyo Baskoro divisi SDM dan Parmas KPU Propinsi Jawa Timur, diharapkan KPU Kabupaten/Kota yang belum melaunching RPP untuk segera melakukannya.

Gogot juga mengharapkan agar setelah dilaunching, RPP yang ada juga harus menjadi pusat kegiatan. Sehingga, kata Gogot, diharapkan KPU Kabupaten/Kota segera mendesain formula kegiatan yang bisa mengisi RPP tersebut. “Optimalkan peran serta masyarakat untuk meramaikan RPP, kalau hanya mengandalkan kegiatan dari KPU dan yang berbasi anggaran tidak akan bisa”, tegas Gogot. [Hupmas]