Berita Terkini

Rabu, 28 September 2016 00:00
38

PENULIS SKRIPSI TENTANG PILKADA TRENGGALEK 2015 BERKUNJUNG KE KPU

Reta Dia Alfrista, mahasiswi cantik dari Universitas Brawijaya Malang jurusan Ilmu Pemerintahan, beberapa bulan lalu beberapa kali datang ke kantor KPU Kabupaten Trenggalek. Waktu itu ia datang untuk melakukan wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Trenggalek dan memohon bantuan data tentang Pilkada Trenggalek yang terselenggarakan pada tahun 2015 lalu. Dia juga minta nomer kontak dan dihubungkan  dengan para ketua partai politik yang ada di Trenggalek untuk melakukan wawancara. Ternyata proses riset dan penulisan skripsi tersebut sudah rampung. Dan hari ini (Rabu, 28/09/2016) mahasiswi ini datang ke kantor KPU Kabupaten Trenggalek untuk menyerahkan hasil karyanya, yaitu satu bendel skripsi yang menandai bahwa ia hasil penelitiannya telah lulus sidang dan akan menghantarkannya menjadi sarjana yang akan diwisuda sekitar akhir Oktober 2016 nanti. Reta ditemui Divisi SDM dan Parmas, Nurani, bersama beberapa staf di ruang rapat KPU Kabupaten Trenggalek.  Reta datang selain untuk memberikan satu bendel skripsi hasil karyanya, juga ingin menyampaikan terimakasih pada KPU Kabupaten Trenggalek yang telah membantu kelancaran proses penelitian baik data maupun riset di lapangan. “Kalau tidak ada KPU Kabupaten Trenggalek, bisa dipastikan saya tak mendapatkan  data-data yang saya butuhkan dan kesulitan ketemu orang-orang yang menjadi informan”, papar Reta. Nurani mengatakan bahwa dirinya mewakili KPU Kabupaten Trenggalek juga mengucapkan terimakasih karena Reta menggunakan data KPU Trenggalek yang memang bisa diakses oleh siapa saja. “Apalagi untuk kepentingan yang cukup baik dan membawa manfaat, kami juga mengucapkan terimakasih termasuk untuk bendelan skripsi yang bisa menambah data dan dokumen di kantor kami”, jawab Nurani. Nurani menambahkan, selanjutnya bendelan skripsi itu akan bisa menambah koleksi dokumen dan buku di perpustakaan KPU Kabupaten Trenggalek, yang juga ingin didesain jadi bagian dari Rumah Pintar Pemilu. “Kami akan memanfaatkan skripsi 148 halaman ini,  kami yakin manfaatnya banyak sekali”, tambah Nurani.  [Hupmas]

Selengkapnya
Rabu, 28 September 2016 00:00
37

KPU TRENGGALEK SIAP MEMAKSIMALKAN DAN MENJADWAL LAGI PENDIDIKAN PEMILIH, MESKI TANPA ANGGARAN

Menanggapi instruksi KPU Republik Indonesia agar KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pendidikan pemilih secara intensif, massif, dan berkesinambungan kepada berbagai kelompok masyarakat, KPU Kabupaten Trenggalek siap melaksanakan instruksi tersebut, meskipun tidak ada anggaran untuk pelaksanaan pembiayaannya. Nurani, selaku divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM&Parmas) yang memang punya tugas pokok untuk bidang kegiatan itu, menyatakan siap melaksanakan instruksi yang tertuang dalam Surat Nomor 525/KPU/IX/2016 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Juri Ardiantoro pada tanggal 21 September 2016 itu. “Kami siap, dan kami memang sudah melakukan sejak beberapa bulan lalu ketika KPU menginstruksikan agar komisioner bekerja full time dan tidak double-job, yang maknanya waktu itu kami terjemahkan dengan memaksimalkan kegiatan sesuai tupoksi masing-masing meskipun tak ada instruksi dari KPU pusat”, tegas Nurani. Pria yang juga dikenal dengan aktivis literasi ini memang sudah melakukan kegiatan pendidikan pemilih dengan memanfaatkan berbagai forum dan lembaga yang bisa dimasuki, antara lain lewat kegiatan sekolah, komunitas, juga memanfaatkan media seperti radio. Nurani menambahkan, meskipun tidak ada biaya untuk kegiatan, tapi dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak lain kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bisa dilakukan. Untuk itu, menurut pria berkepala botak ini, KPU Kabupaten Trenggalek tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan mengikuti arahan KPU RI yang menginstruksikan untuk membuat jadwal kegiatan. Arahan lainnya adalah bahwa kegiatan pendidikan pemilih harus tetap menjaga independensi lembaga KPU. Dalam kaitan dengan hal itu, menurut Nurani, KPU Kabupaten Trenggalek juga sudah membuat jadwal pendidikan pemilih meskipun baru kegiatan siaran dan talk show di radio. “Kami sudah menjadwalkan siaran dan talkshow di dua radio” yakni di Radio Fortuna FM dan RKPD Trenggalek, papar Nurani. Oleh karena itulah, menurutnya, KPU Trenggalek akan  memaksimalkan kegiatan dengan menggandeng pihak lain. Salah satu pihak yang diajak kerjasama adalah dinas pendidikan, agar mau menginstruksikan agar dari KPU Kabupaten Trenggalek kembali diberi kesempatan untuk menyampaikan penyadaran pada  pelajar lewat upacara hari Senin dalam posisi sebagai pembina upacara. “Kami sudah menyiapkan surat, dan insyaallah minggu ini kami akan ‘sowan’ ke kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Trenggalek seperti sebelum-sebelumnya”, kata Nurani.   [Hupmas]

Selengkapnya
Rabu, 28 September 2016 00:00
35

KETUA KPU TRENGGALEK : TANPA ADA INSTRUKSIPUN KITA HARUS TINGKATKAN KINERJA

Seperti biasanya, rapat analisa dan evaluasi (Anev) harian digelar setiap pukul 15.00, kecuali hari Jumat yang digelar pukul 15.30. Meskipun sebelumnya sempat terdengar isu bahwa ada pegawai yang mengatakan bahwa rapat-rapat menjenuhkan, tetapi hal itu sudah disikapi dalam rakor divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM&Parmas) kemarin siang (Selasa, 27/09/2016). Artinya rapat Anev harian akan tetap dilaksanakan, bersamaan dengan rapat-rapat lain sebagaimana sebelumnya. Peserta yang datang sore ini justru adalah seperti biasanya. Beberapa informasi tentang kegiatan harian diinformasikan oleh Ketua KPU yang memberi pengantar rapat, sebelum menyerahkannya pada moderator yang  mendapatkan giliran memimpin rapat, yang kali ini adalah Gembong Derita Hadi (Divisi Program dan Data KPU Kabupaten Trenggalek). Salah satu informasi yang disampaikan adalah tentang instruksi KPU RI agar KPU propinsi dan Kabupaten/Kota melakukan kegiatan pendidikan pemilih dan sekaligus melakukan penjadwalannya. Jadwal tersebut juga harus segera dilaporkan. Hal itulah yang membuat Suripto mengatakan bahwa intinya meskipun tanpa ada anggaran, kegiatan harus tetap dilakukan dan kinerja komisioner beserta seluruh pegawai KPU sebagai lembaga publik harus terus dimaksimalkan sesuai tupoksinya masing-masing. “Jadi, peningkatan kinerja itu memang sudah melekat sebagai tugas kita sebagai pegawai yang digaji negara, yang uangnya dari rakyat yang membayar pajak, tugas kita adalah melayani masyarakat dan memang terus harus meningkatkan kinerja tanpa menunggu instruksi”, tegas Suripto. Dari sinilah Suripto menegaskan lagi bahwa rapat-rapat yang dilakukan di lingkungan KPU Kabupaten Trenggalek dilakukan karea tujuannya adalah mengawal dan mengontrol kinerja yang bahkan harus tampak pada tiap hari. “Kinerja harian ini ya kita jembatani dengan rapat harian, di sini akan ketahuan apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang akan kita lakukan besok”, tambah Suripto. Ia mengingatkan lagi, bahwa rapat harian ini juga bisa dimaknai sebagai salah satu bagian dari kerja yang juga bisa dilaporkan dalam time-sheet harian tiap-tiap pegawai. Dengan membiasakan seperti ini, tambah Suripto, tiap pegawai akan terbiasa dengan kinerja  secara team work yang bagus, terencana dan dievaluasi setiap saat. [Hupmas]

Selengkapnya
Selasa, 27 September 2016 00:00
31

SERAPAN ANGGARAN KEGIATAN KPU TRENGGALEK 2016 KEMBALI DIBAHAS

Masalah serapan anggaran memang menjadi bahasan yang tak mungkin dihindari ketika bicara kinerja di sebuah lembaga negara yang menggunakan anggaran negara. Biasanya lembaga yang tidak bisa menghabiskan anggaran karena kegiatan tak bisa dilaksanakan, akan mendapatkan sorotan atau kritikan. Karena itulah, rapat Pleno hari Senin pagi kemarin (26/09/2016) juga kembali melakukan analisa terhadap realisasi anggaran untuk tahun 2016. Sebagaimana dilaporkan Wiratno, sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek,  untuk akhir Agustus realisasi  anggaran adalah mencapai 60,85% dengan asumsi bahwa anggara DIPA ditambahi dengan sisa dana hibah Pilkada 2015 yang ditambahkan pada awal tahun 2016. “Jika acuannya adalah DIPA murni, maka serapan anggaran sudah mencapai 72,57 persen”, kata Wiratno. Wiratno yakin, serapan anggaran di akhir tahun 2016 nanti akan lebih besar mengingat memang dari jumlah anggaran yang tersisa ada pos-pos rutin yang mengeluarkan anggaran seperti uang kehormatan komisioner, gaji pegawai, tunjangan kinerja, tunjangan makan pegawai, pemeliharaan kendaraan, dan alat tulis kantor (ATK). Sementara itu ada beberapa pos anggaran yang kemungkinan besar tidak bisa terserap seperti anggaran untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Trenggalek. Selain itu, kegiatan laporan hasil review keuangan, evaluasi LAKIP, kegiatan rapat kordinasi dengan propinsi merupakan anggaran biaya perjalanan dinas. “Sehingga, penyerapannya tergantung pada apakah propinsi mengadakan acara tersebut, agar anggaran terserap”, kata Wiratno. Menurut divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM&Parmas), Nurani, karena ini adalah bulan September akhir, masih ada sekitar tiga bulan bagi KPU kabupaten Trenggalek untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis anggaran. Meskipun, kata Nurani, sebenarnya banyak sekali kegiatan yang tak berbasis anggaran yang sudah dilakukan. “Seperti misalnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pengelolaan PPID da e-PPID, pendidikan pemilih melalui pengenalan demokrasi dan Kepemiluan, talkshow di radio, dan kegiatan-kegiatan lainnya”, papar Nurani. [Hupmas]

Selengkapnya
Selasa, 27 September 2016 00:00
42

DIVISI SDM DAN PARMAS KPU TRENGGALEK JADI NARASUMBER SEKOLAH LITERASI

Untuk kesekian kalinya, Nurani, Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM&Parmas) menjadi narasumber atau fasilitator dalam kegiatan yang mencerdaskan dan menambah wawasan masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Kali ini ia menyemaikan budaya literasi di kampus STKIP PGRI Ponorogo pada Hari Minggu, 25 September 2015 mulai pukul 09.00 hingga pukul 14.00 WIB. Kegiatan tersebut adalah bagian dari kegiatan “Sekolah Literasi” yang diadakan tiap hari Minggu dan akan berlangsung selama setahun, dengan pemateri dari tokoh literasi, penulis, jurnalis baik dari Jawa Timur maupun tingkat nasional. Nurani didatangkan pada pertemuan keempat, sejak kegiatan tersebut dimulai pada akhir Agustus lalu. Jumlah peserta tiap pertemuan adalah 100 orang. Ditemui pagi ini (Selasa, 27/09/2016) di ruang kerjanya, Nurani menerangkan bahwa dirinya diundang karena dianggap sebagai penulis profesional dan aktivis literasi Trenggalek. Sosok yang profilnya sebagai penulis dan aktivis literasi diliput panjang di beberapa koran nasional termasuk Kompas dan SINDO ini mengatakan bahwa kegiatan literasi adalah kegiatan yang mencerdaskan yang dapat mendukung kerja-kerja peningkatan kualitas pemilih. “Kebetulan para pesertanya rata-rata adalah pemilih pemula, pelajar mahasiswa, dan ada sedikit yang umum atau orang dewasa”, papar pria peraih Juara I Lomba Menulis Esai Pemuda Kemenpora 2007 ini. Kedatangannya di Sekolah Literasi Ponorogo sebagai pemateri juga dimanfaatkan Nurani untuk membawa teman-teman muda dari Trenggalek, ada tujuh orang. Dalam forum literasi itu, Nurani menyampaikan manfaat membaca dan menulis, pentingnya berpikir kritis terhadap persoalan, serta kiat-kiat menulis yang kreatif dan bagaimana mengirimkan tulisan di media agar bisa dimuat. Tak lupa ia menyelipkan wawasan tentang demokrasi dan kepemiluan pada para peserta, setelah ia juga diperkenalkan oleh moderator sebagai komisioner KPU Kabupaten Trenggalek. [Hupmas]

Selengkapnya
Selasa, 27 September 2016 00:00
44

LEBIH JAUH TENTANG GERAKAN LITERASI : MENDUKUNG LITERASI POLITIK (POLITICAL LITERACY) DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Tim Hupmas KPU Kabupaten Trenggalek tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Gerakan Literasi yang akhir-akhir ini semarak di berbagai daerah, termasuk Trenggalek.   Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek, Nurani, mengatakan bahwa gerakan literasi semakin semarak dan mendapatkan dukungan dari  berbagai lembaga termasuk pemerintah yang menyusun secara khusus tentang konsep literasi di sekolah. “Mugkin KPU RI juga perlu menyusun agenda literasi politik, terutama untuk pemilih dan peserta pemilu, meskipun konsepnya harus dibahas secara lebih mendalam”, ungkap Nurani ketika ditemui Tim Hupmas di meja kerjanya kemarin sore. Nurani menerangkan bahwa dulunya yang dimaksud “buta huruf” (illiterate) adalah   ketidakmampuan dalam hal membaca dan menulis. Sekarang pengertian tentang “illiterate” bukan lagi ketidakmampuan baca-tulis, melainkan ketidakmampuan dalam hal mengakses informasi untuk menambah wawasan, kecerdasan, pemahaman yang lebih utuh, ketrampilan menggunakan bahasa dan pengetahuan untuk mengatasi suatu permasalahan. Nurani menunjukkan bagaimana  UNESCO mendefinisikan literasi (literacy) sebagai “ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts”.  Dalam pengertian UNESCO tersebut, literasi melibatkan proses pembelajaran yang bisa membuat individu dapat menggapai tujuannya, mengembangkan pengetahuan dan potensinya, dan membuatnya mampu berpartisipasi  secara penuh dalam masyarakatnya secara  lebih luas (“enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society”).  Dari sinilah Nurani mengatakan hubungan  gerakan literasi dan partisipasi masyarakat amat dekat sekali. “Dilihat dari definisi itu, frase  “participate fully” atau berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan menjadi kunci dari tujuan  gerakan literasi itu sendiri”, tegasnya. Nurani mengungkapkan bahwa kondisi masyarakat kita  literasinya amat rendah, bahkan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tingkat berliterasi kita kian kalah jauh dengan masyarakat lain. Nurani menerangkan, menurut pemeringkatan terbaru kita malah kian terpuruk dalam budaya literasi. Menurut data World's Most Literate Nations 2016, peringkat literasi kita berada di posisi kedua terbawah dari 61 negara yang diteliti! Indonesia hanya lebih baik dari Bostwana, negara di kawasan selatan Afrika. Aspek yang diuji dari penelitian tersebut antara lain mencakup lima kategori, yaitu: perpustakaan, koran, input sistem pendidikan, output sistem pendidikan, dan ketersediaan komputer.  “Jadi tak mengherankan jika partisipasi politik kita rendah baik dalam makna kuantitas maupun kualitas, dan hasil dari proses partisipasi politik yaitu pemilu juga kurang memuaskan rakyat, ya karena literasi kita rendah itu”, tegas pria asal Kecamatan Watulimo ini. Ia menambahkan lagi bahwa literasi politik harus menjadi perhatian utama bagi semua pihak, dan hal itu bisa dilakukan dengan berjejaring dengan gerakan literasi yang mulai semarak di berbagai tempat. [Hupmas]

Selengkapnya