Berita Terkini

Kamis, 20 Oktober 2016 00:00
28

JURNAL IDE KEMBALI MEMUAT ARTIKEL DARI KPU TRENGGALEK

Jurnal Ide KPU Jawa Timur Edisi 10 Bulan Agustus 2016 kembali terbit. Kali ini tema yang diangkat adalah “Mengenang Husni Kamil Manil". Jurnal yang rutin terbit bulanan sebanyak 36 halaman ini menampilkan sebanyak 10 tulisan dari KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Salah satu artikel pada edisi ini menampilkan tulisan Nurani, divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Trenggalek. Dalam artikel yang dimuat pada halaman 29-31 tersebut Nurani mengangkat tulisan berjudul “Husni Kamil Manik, Sosok 'Humble' Pengawal Demokrasi”. Nurani mengulas tentang sisi  personalitas dan gaya komunikasi Husni Kamil Manik yang membuat karakternya pantas sekali dalam posisinya sebagai Ketua KPU. Personalitas itulah yang, menurut Nurani, membuat Husni Kamil Manik berhasil menjadikan KPU sebagai lembaga yang selalu bisa mengatasi tantangan seperti situasi politik yang memanas di Pilpres 2014, juga yang membuat lembaga ini bisa menjaga integritas dan transparansinya. Adapun penulis jurnal pada edisi ini selain Nurani dari Komisioner KPU Trenggalek adalah M. Fatoni Anggota KPU Kabupaten Jombang, Damhudi Ketua KPU Kabupaten  Pacitan, Aman Ridho Hidayat Anggota KPU Kabupaten Ngawi, Santoko Ketua KPU Kabupaten Malang, Abdul Hadi Anggota KPU Sumenep, Suyitno Arman Anggota KPU Kabupaten Tulungagung, Wahyu Nugroho Anggota KPU Kabupaten Pacitan, Nurita Paramita Kasubag Teknis dan  Hupmas KPU Kota Surabaya, da Choirul Umam Anggota KPU Kota Blitar. Jurnal satu-satunya yang dimiliki KPU Provinsi Jatim ini tergolong sangat istimewa. Di samping dicetak menggunakan kertas art paper full colour dipadukan dengan design cover depan serta lay out yang menggunakan sentuhan artistik yang sangat indah. Dari sisi tampilan, setting dan tata letak foto-fotonya menjadikan pembaca tidak mudah bosan mengetahui isinya. Menurut Suripto, tidak semua karya artikel yang dikirim ke redaksi Jurnal Ide lolos untuk diterbitkan. Redaksi selalu menyeleksi karya yang layak muat dan berbobot. “Dan, alhamdulillah, dari KPU Trenggalek selalu lolos”, tegasnya. [Hupmas]

Selengkapnya
Kamis, 20 Oktober 2016 00:00
34

SEKJEN KPU RI DORONG KPU KABUPATEN/KOTA JALIN KERJASAMA DENGAN PEMDA

Salah satu kendala untuk memaksimalkan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah adanya dukungan anggaran yang kurang memadai. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jendral KPU RI Arief Rahman Hakim dalam acara rapat kordinasi KPU se-Jawa Timur di Banyuwangi tadi malam (Rabu, 19/10/2016). Menurut Arif, kebutuhan anggaran KPU untuk tahun ini yang diajukan adalah sebesar  3,3 triliun. Tapi yang bisa  dipenuhi APBN hanya 1,8 triliun atau sekitar 69 prosen. Karena itu, menurut Arief, untuk memaksimalkan kinerja, KPU Kabupaten harus kerjasama dengan pemerintah daerah. “Karenanya,  setiap satker harus punya hubungan baik dengan pemerintah daerah, agar bisa tersupport APBD”, sarannya. Sementara itu Suripto Ketua KPU Kabupaten Trenggalek menyambut baik informasi yang diberikan oleh Sekjen KPU RI tersebut. Ia menyambut baik usulan tersebut karena menyadari bahwa anggaran negara terbatas dan butuh kreativitas di kalangan komisioner dan pegawai KPU di daerah untuk membuat agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana. Menurut Suripto, selama ini pihaknya memang belum memaksimalkan komunikasi agar kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Trenggalek di luar tahapan seperti Pilkada bisa dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi ia mengatakan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek sebenarnya telah melakukan kerjasama dalam sekup tertentu untuk beberapa kegiatan, seperti memanfaatkan struktur Pemda untuk beberapa kegiatan. “Misalnya, sosialisasi demokrasi dan kepemiluan di radio pemerintah daerah, juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk diijinkan masuk sekolah”, paparnya. Suripto menambahkan bahwa saat ini KPU Trenggalek memang sedang mendesain kerjasama untuk pemberdayaan politik lokal tingkat desa yang beberapa kegiatannya akan ditawarkan pada pemerintah daerah agar bisa dibiayai. “Ini hanya ikhtiar, akan kami komunikasikan siapa tahu bisa diterima”, kata pria alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu. [Hupmas]

Selengkapnya
Kamis, 20 Oktober 2016 00:00
29

SEKJEN KPU RI PETAKAN SDM KPU KAB/KOTA

Masih dari acara rapat kordinasi KPU Se-Jawa Timur di Banyuwangi. Dalam pemaparannya tadi malam (Rabu, 19/10/2016),  kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki KPU. Sekjen KPU, Arief  Rahman Hakim mengatakan bahwa secara umum, diseluruh Indonesia KPU masih mengalami kekurangan SDM sekitar  1400 orang. Tetapi kalau merekrut pegawai untuk menutupi kekurangan tersebut, anggaran akan habis tersedot untuk kebutuhan SDM.    Sementara itu, menurut hasil pemetaan KPU RI, ditemukan bahwa ada 201 satker yang berlebih pegawai. Hal itu membuat negara harus mengeluarkan belanja besar, semetara  produktifitasnya biasa saja. Jumlahnya sekitar 1000 pegawai negeri (PNS).  Arief mengatakan bahwa tahun ini KPU harus menata distribusi pegawai agar kinerja secara umum bisa meningkat. “Kebijakan penataan SDM  harus ada progresnya. Jangan ada pembiaran kelebihan SDM, sementara di satker yang lain kekurangan pegawai”, paparnya. Arief menambahkan bahwa penataan SDM sebenarnya  tidak bisa diselesaikan di level kabupaten atau kota saja, tetapi minimal di propinsi. “Jika tidak bisa, KPU RI  akan bantu menyelesaikan’, tegasnya. Sementara itu, untuk mengatasi persebaran jumlah SDM yang tidak merata, Sekjen KPU RI mengatakan bahwa pegawai negeri sipil KPU idealnya harus siap ditugaskan di mana saja. Misalnya ada satu KPU Kabupaten yang SDM-nya terlalu banyak, maka harus dikurangi dan dipindah ke KPU yang SDM-nya kurang. “Seperti Bangkalan yang punya 30, harus mampu menjelaskan sejauh mana urgensi kebutuhannya, dan kalau kelebihan bisa dipindah”, tegasnya. Arief mengakui bahwa selama ini banyak ketidakjelasan dalam penataan SDM di KPU tingkat daerah. Ia mencontohkan KPU Kabupaten Garut yang jumlah SDM-nya  lebih banyak dari SDM KPU Propinsi.  Kota tegal lebih banyak SDM-nya  dari KPU Kabupaten Tegal yang jumlah pemilihnya  lebih banyak dan daerahnya lebih luas. Semetara itu, menanggapi paparan Sekjen KPU RI tentang SDM, Sekretaris KPU Jawa Timur HM Eberta Kawima mengataka bahwa  akan diadakan rakor khusus yang membahas masalah SDM. “Entah waktunya kapan nanti, kalau bisa kita atur pertemuan kordinasi khusus membahas SDM ini untuk KPU di Jawa Timur”, paparnya. [Hupmas]

Selengkapnya
Rabu, 19 Oktober 2016 00:00
33

SEREMONIAL OPENING BIMTEK KPU KAB/KOTA SE-JATIM DI BANYUWANGI

Hari ini (Rabu, 10/10/2016), KPU Kabupaten Trenggalek mengikuti acara rapat kordinasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Propinsi Jawa Timur, bertempat di Banyuwangi Yusuf Widyatmoko. Acara yang berisi  Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016 serta Penghapusan/Pengelolaan Logistik Ex-Pilkada 2013 dan Pemilu 2014 ini diikuti oleh KPU Propinsi Jawa Timur dan 38 KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur masing-masing 3 orang komisioner dan sekretaris. Acara pembukaan berlangsung di Pendopo Shaba Swagata Blambangan Banyuwangi dimulai Jam 14.27. Rangkaian  acara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Sambutan Selamat datang oleh Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko. Turut hadir pada seremonial acara pembukaan tersebut komisioner KPU RI Dr. Ferry Kurnia Riskiyansyah, MSi, Arief Budiman, SIP, MBA,  Sekretaris KPU RI Areif Rahman Hakim, dan Ketua KPU Jatim Eko Sasmito, SH, MH. Selain Ketua, juga hadir anggota KPU Jawa Timur Choirul Anam, SPd, Gogot Cahyo Baskoro, S.Sos, Moh Arbayanto, SH, MH, dan Dewita Hayu Shinta, SP, MSi serta Sekretaris KPU Jatim HM. Eberta Kawima, SH, MSi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati  Banyuwangi mengucapkan selamat datang di Banyuwangi. Ia tak menyia-nyiakan waktu untuk memperkenalkan Banyuwangi. Wakil Bupati menjelaskan bahwa Banyuwangi  terdiri dari 20 Kecamatan, dengan  obyek wisata yan menarik diantaranya Kawah ijen yang didalamnya “blue fire” dan tanah merah. Sementara itu Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito dalam sambutannya menyampaikan bahwa dipilihnya Banyuwangi karena ada beberapa alasan. Salah satunya, karena selama ini KPU wilayah timur Jatim banyak yang protes karena rapatnya selama ini sering di wilayah barat. “Di samping itu karena promosi Wabup karena disini banyak obyek wisata menarik”, kata Eko. Eko menjelaskan bahwa  ada tiga hal yang akan dibahas dalam rakor tersebut, yaitu menyangkut pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, penataan SDM sekretariat KPU Kabupaten/ Kota dan penghapusan logistik bekas pilkada dan pemilu. Eko juga menjelaskan bahwa Sekjen KPU RI juga akan  menyampaikan pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan KPU. Ditambahkan oleh pria asal Lamongan itu bahwa teknis pelaksanaan acara nanti acara akan dipisah supaya efektif. Berikutnya adalah sambutan dan sekaligus  membuka acara oleh komisioner KPU RI  Dr. Ferry Kurnia Riskiyansyah. MSi. Dalam sambutannya Ferry menekankan agar acara ini menghasilkan rekomendasi yang menjadi ‘triger policy’ yang akan menjadi keputusan KPU ke depannya. Acara rakor ini akan berlangsung selama dua hari, mulai hari ini Rabu 19 Oktober 2016 hingga besok hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016. Dari KPU Kabupaten Trenggalek yang hadir pada rakor Banyuwangi ini adalah Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Suripto, dua anggota Nur Huda dan Gembong Derita Hadi, serta Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek Wiratno. [Hupmas]

Selengkapnya
Selasa, 18 Oktober 2016 00:00
33

LEBIH JAUH TENTANG PEMBINAAN KESISWAAN DI BIDANG DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN POLITIK

Pada pidato pengarahan sebagai inspektur upacara di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kampak kemarin (Senin, 17/10/2016), Ketua KPU  menyampaikan bahwa kegiatan pemilu sekolah untuk memilih Ketua OSIS harus dikawal oleh sekolah dan berbagai pihak karena hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pembinaan kesiswaan kaitannya dengan pemilihan tersebut, Nurani dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM&Parmas) mencoba menggali lebih jauh tentang hal itu. Kemudian ia mengunduh peraturan itu dan mencoba membaca isi dari peraturan tersebut.  Ditemui di ruang kerjanya, Nurani menunjukkan pada Pasal 1 dari peraturan tersebut yang mengatakan bahwa  bahwa salah satu tujuan pembinaan kesiswaan di sekolah antara lain adalah “menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi  manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (civil society)”. Ada 10 materi pembinaan kesiswaan sebagaimana dituliskan pada   Pasal 3. Salah satu di antaranya (pada poin ke 5)  adalah  Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Ternyata poin ini dijabarkan lebih jauh di lampiran yang menyebutkan  apa saja jenis kegiatan pembinaan kesiswaan  yang berkaitan dengan materi pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Ada tujuh kegiatan, antara lain: memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai dengan tugasnya masing-masing;   melaksanakan latihan kepemimpinan siswa;  melaksanakan kegiatan dengan prinsip kejujuran, transparan, dan profesional;  melaksanakan kewajiban dan hak diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat;  melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat dan pidato;   melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan; dan melaksanakan penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah. Menurut Nurani, sebenarnya KPU RI bisa melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk memperkuat kegiatan tersebut agar bisa berlanjut pada kerjasama antara KPU tingkat bawah, termasuk KPU Kabupaten Trenggalek, dengan Dinas Pendidikan yang punya intervensi ke sekolah-sekolah. Jika tidak, maka KPU Kabupaten/Kota bisa menginisiasi kerjasama dengan Dinas Pendidikan Setempat. “KPU bisa menggunakan Permendiknas itu sebagai dasar untuk masuk, dan KPU bisa mengawal konsepnya agar bisa lebih baik”, papar Nurani. Nurani menceritakan bahwa sejauh ini KPU Kabupaten Trenggalek juga sudah masuk ke sekolah-sekolah untuk ikut terlibat pembinaan itu, misalnya untuk kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan di SMAN 2 Trenggalek dua bulan lalu. Juga kegiatan mengawal Pemilihan Ketua OSIS di MTsN Kampak. Tapi ia berharap, jika dinas mau mengonsep bareng desain pembinaan kesiswaan tersebut, kegiatan pembinaan kesiswaan di bidang demokrasi dan pendidikan politik bisa dijalankan secara lebih massif dan sistematis. “Mungkin ini akan bisa kami konsep untuk waktu-waktu ke depan ini, intinya harus dikomunikasikan”, tambah pria lulusan Universitas Jember itu. [Hupmas]

Selengkapnya
Selasa, 18 Oktober 2016 00:00
34

KPU KABUPATEN TRENGGALEK LAUNCHING e-PPID

Komitmen KPU Trenggalek untuk mewujudkan transparansi sebagai penyelenggara pemilu dibuktikan dengan dibentuknya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sejak tahun 2015 yang lalu. Dalam upaya untuk memberikan kemudahan akses publik terhadap ketersediaan layanan informasi dan dokumentasi, prinsip-prinsip keterbukaann yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik senantiasa terus dilakukan perbaikan. Terhitung sejak awal tahun 2016 ini badan publik yang berkantor di Jl.Trenggalek-Ponorogo Km.03 ini mengembangkan E-PPID, yaitu pelayanan informasi dan dokumantasi berbasis online yang hasilnya dilaunching pada hari ini Selasa (18/10/2016). Acara yang dimulai pukul 09.30 dan diakhiri pada pukul 11.30 ini dihadiri oleh pimpinan parpol tingkat Kabupaten, Kadishub Info dan Kabag Humas protokoler Pemkab Trenggalek, Kasat Intelkam Polres Trenggalek, Pasi Intel Kodim 0806 Trenggalek, media masa dan elektronik serta BPS Kabupaten Trenggalek.  Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikal lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua KPU Kabupaten Trenggalek sekaligus melaunching e-PPID, diteruskan pemaparan menu-menu layanan e-PPID dan tata cara mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi melalui aplikasi e-PPID. Menurut sekretaris KPU kabupaten Trenggalek Wiratno, acara launching tersebut sudah direncanakan sejak tiga bulan yang lalu. Tetapi karena padatnya agenda kinerja komisioner dalam menyelesaikan tugas-tugas harian, mingguan dan bulanan yang harus diselesaiakan sejak diberlakukannya reformasi birokrasi di internal KPU, maka agaenda penting tersebut baru dapat diselenggarakan hari ini. Melalui acara ini kami bermaksud ingin menyampaikan kepada publik bahwa selaku badan publik yang bertugas menyelenggarakan pemilu, telah menyediakan diri untuk open informasi dan dokumentasi yang telah dihasilkannya. Semoga ini juga bisa diikuti oleh badan-badan publik lainnya, khususnya di Kabupaten Trenggalek. Karena kami sangat merasakan sekali dampak dari tersumbatnya arus keterbukaan ketika kami membutuhkan informasi dan dokumentasi publik yang seharusnya diberikan akses kepada publik. Sehingga kami mengalami kendala birokrasi yang berbelit-belit, jauh dari semangat demokrasi yang prinsip dasarnya adalah adanya transparansi, kata Ratno. Sementara itu pada waktu memberikan sambutannya, Suripto Ketua KPU Trenggalek menegaskan bahwa e-PPID KPU Kabupaten Trenggalek dibangun dengan menggunakan SDM dari internal dan tidak menggunakan biaya sama sekali. Kami beserta seluruh jajaran keluarga besar KPU Trenggalek berkomitmen untuk memberikan layanan informasi kepada publik semudah dan semurah mungkin agar publik tidak mengalami hambatan ketika membutuhkan informasi dan dokumentasi yang kami hasilkan. Menurut pria paruh baya bapak dari dua anak ini  setiap lembaga publik wajib menyediakan informasi publik yang terdiri dari informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat, tutur Ripto.   Lebih lanjut Ripto sambil menunjukkan conten-content e-PPID menguraikan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu lembaga publik siap memberikan kesempatan kepada siapapun baik perorangan maupun lembaga untuk dapat mengakses informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan cukup dengan mengunjungi portal kami pada www.kpu-trenggalekkab.go.id.  Aplikasi website yang dibangun berbasis CMS (Content Managemen System) ini menyediakan 8 layanan menu navigasi utama yaitu: Home, Profil, Regulasi, Info pilkada,  Opini, Galeri, E-PPID dan Kontak. Dari layanan menu-menu navigasi tersebut didalamnya juga masih terbagi dalam sub-sub menu yang apabila dibuka terdapat informasi-informasi penting yang selalu di up date. Disamping itu disebelah kiri masih menyediakan layanan menu link terkait, menu layanan berbasis aplikasi online KPU (SIPP KPU, SILOG KPU, SIMPAW KPU,  SITAP KPU, WARUNG SILON), Pilkada 2015, Data Publik, dan Vidio terbaru. Ayo, kita gunakan hak atas informasi publik, untuk membangun transparansi dalam mengelola pemilu yang lebih baik, pungkas Ripto.

Selengkapnya