Pada hari Sabtu, 19 November 2016 kemarin, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek menghadiri acara “Forum  Sinergi Nasional Dialog Kebangsaan” dengan tema “Membangun Kembali Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia”. Acara bertempat  di DPRD Jawa Timur yang beralamat di Jl. Indrapura No 1 Surabaya.

Selain dihadiri oleh Ketua KPU Propinsi Jawa Timur dan Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, acara juga dihadiri oleh  Ketua DPRD Kab/Kota Se-Jatim, Ketua DPRD Provinsi  Se-Indonesia, Anggota DPR RI Dapil Jatim, para pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Parpol Jatim, Perwakilan Mahasiswa, SKPD Provinsi  Jatim, dan anggota Forpimda Provinsi Jawa Timur.

Rangkaian acara dimulai Jam 10.31 dengan hadirnya Kapolri Tito Karnavian bersama Gubernur Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, Ketua DPRD Jatim. Kedatangan mereka disambut dengan pagelaran Wayang Kontemporer dengan mengambil lakon "Balada Nusantara Dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika” oleh  Dalang dari Bimas Polda Jatim.

Pada pukul 10.52 acara inti dimulai secara seremonial dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan diteruskan dengan doa  yang dipimpin H. Moh Irsyad, M.HI. Kemudian Laporan Penyelenggara dari Ketua Komisi A DPRD Jatim Dr. H. Freddy Poernomo. SH, MH. Menurut Freddy acara ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat Jatim dan hasil dialog dengan  perguruan tinggi di Jatim. “Kegiatan hari ini sudah yang ketiga kalinya dan sudah dirancang dua bulan yang lalu, jadi bukan sebagai reaksi atas peristiwa aksi damai 4 November”, papar Freddy.

Setelah itu,  Gubernur Jatim (Soekarwo) memberikan sambutannya, dan disusul dengan  sambutan Ketua DPRD Jatim (Halim Iskandar) yang sekaligus membuka acara. Menurut Soekarwo, timbulnya prinsip kebangsaan diawali dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah yang  dipelopori oleh Budi Utomo dan Sumpah Pemuda. Prinsip tersebut diartikulasikan BPUPKI dalam merancang konstitusi negara. Kemudian ditetapkan dalam pembukaan UUD 45 menjadi lima  prinsip sebagai  dasar negara kesatuan RI.

Sedangkan Halim Iskandar dalam sambutannya menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti kejujuran, gotong-royong, toleransi. “Jangan sampai hal tersebut digerus oleh arus liberalisasi yang identik dengan westernisasi. Karena Indonesia dibangun dengan spirit kolektivitas, keberagaman dan gotong royong”, tegas Halim.  

Acara kemudian dilanjutkan dengan  paparan materi pertama dari Kapolri dengan Tema Kebijakan Polri dalam Membangun Nilai-Nilai  Kebangsaan Indonesias dalam Bingkai Kebhinekaan. Sedangkan paparan berikutnya adalah dari Panglima TNI yang diwakili Pangdam V Brawijaya Mayjend. I Made Sukadana.  Menurut Kapolri, Potensi konflik dimanapun selalu terbuka dalam kelompok manusia. Baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Dalam kelompok terkuat yang dibangun berdasarkan ikatan darah dan perkawinan saja sering terjadi letupan, apalagi kelompok yang dibangun dalam ikatan di luar itu. Maka dalam manajemen konflik, menurut Tito, konflik akan mudah terjadi apabila perbedaan dieksploitasi diperbesar dan persamaan diperkecil. “Sebaliknya konflik dapat diminimalisir apabila persamaan diperbesar dan perbedaan diperkecil”, tegas Tito.

Dalam kaitanya dengan demokrasi dan kesejahteraan, Tito menguraikan tentang persoalan pilihan mana yang akan didahulukan. Pertama,apabila jalan demokrasi yang dipilih seperti Indonesia ketika masyarakat kelas bawah mayoritas, kelas menengah kecil dan kelas atas kecil, maka kebebasan akan tanpa batas seperti yang kita lihat sekarang. Kedua apabila yang dipilih jalan kesejahteraan seperti Singapura ketika masyarakat kelas bawah kecil. Kelas menengah besar dan kelas atas kecil, maka yang terjadi adalah terjadinya proses percepatan kemajuan suatu bangsa dalam membangun disegala bidang.

Acara pada sesi pertama  kemudian diteruskan dengan pemaparan materi dari peneliti senior LIPI  dan ditutup dengan pembacaan naskah deklarasi kebangsaan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim A Bambang Yuwono.[Hupmas]