Berita Terkini

37

DINAMIKA PEMILIHAN DI TRENGGALEK KEMBALI JADI BAHAN PENELITIAN MAHASISWA

Dinamika politik elektoral di Trenggalek kembali jadi bahan riset bagi kalangan kampus. Kali ini adalah riset mahasiswa dari  Jurusan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. Laporan riset ini nantinya akan jadi syarat kelulusan di jenjang pasca-sarjana (S2). Arga Sevtyan (26 tahun) datang ke kantor KPU Kabupaten Trenggalek untuk mencari data-data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitiannya. Penelitian tersebut berjudul “Dinamika Politik Pencalonan Kandidat Muda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2015”. Berbagai dinamika pencalonan pasangan Emil Elestianto dan Mochammad Nur Arifin akan menjadi perhatian utama riset mereka. Arga datang ke KPU Kabupaten Trenggalek untuk mendapatkan data-data seputar pemilu, mulai dari perolehan suara, informasi tentang kampanye, pencalonan, hingga menggali info seputar dinamika pra-pendaftaran calon. Diterima Puguh Hadi Utomo selaku Kasubag Teknis dan Hupmas, Arga melacak data-data yang ia butuhkan. “Di sini saya ingin melacak data-data terutama yang kuantitatif, untuk hal lainnya selebihnya akan banyak melakukan wawancara yang sebagian sudah saya lakukan”, tutur mahasiswa kelahiran Madiun ini. Sebelumnya, Arga sudah melakukan wawancara dengan beberapa pengurus partai pengusung pasangan calon Emil-Arifin, maupun tokoh-tokoh pendukungnya. Mahasiswa bertubuh tinggi ini juga akan melakukan wawancara dengan Emil dan Arifin yang merupakan pasangan muda yang bertarung dan memenangkan Pilkada Trenggalek tahun 2015 itu. [Hupmas]


Selengkapnya
35

KARTINI DAN PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN

Hari Kartini selau diperingati dengan berbagai cara.  Mulai dari lomba-lomba hingga acara renungan tentang semangat perjuangan yang dilakukan oleh Kartini. Sosok yang dikenal sebagai tokoh yang  melawan pengungkungan terhadap peran perempuan itu memang sudah disebut sebagai simbol emansipasi perempuan. Hari ini tanggal 21 April 2017 memang tidak ada peringatan terhadap Hari Kartini. Pada pagi hari, para pegawai dan komsioner hanya semapat membicarakan Kartini setelah membaca koran. Di koran Jawa Pos dan Kompas yang menjadi langganan KPU Kabupaten Trenggalek ada beberapa berita dan tulisan yang berkaitan dengan tema perempuan dan Kartini. Koran lokal Radar Trenggalek (Jawa Pos Group), misalnya, di headlinenya meliput tokoh perempuan yang menjadi kepala desa. Dengan memajang  foto RA Kartini besar-besar, beberapa kepala Desa Perempuan tampak foto dan kiprahnya. Sedangkan di Jawa Pos nasional, di halaman 2 ada berita tentang diskusi tentang partisipasi perempuan dalam pemilu. “Tema ini juga sudah kita bahas dalam siaran radio dua minggu lalu di Fortuna FM”, kata Nurani Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Trenggalek. Ucapan itu langsung ditanggapi Suripto Ketua KPU Kabupaten Trenggalek dengan menyarankan agar ada ulasan khusus tentang partisipasi perempuan dalam demokrasi dan pemilu di website KPU Kabupaten Trenggalek. Nurani menyatakan setuju dan mengatakan bahwa sedapatnya ada ulasan beberapa hal yang menunjukkan indikasi partisipasi perempuan dalam pemilu. “Mulai partisipasi sebagai pemilih, baik kualitatif maupun kuantitatif, sebagai peserta pemilu atau calon yang dipilih, hingga sebagai penyelenggara pemilu”, tegas Nurani. Karena itulah, tim website KPU Kabupaten Trenggalek hari ini mulai menggali data untuk menulis beberapa ulasan dan berita tentang patisipasi perempuan dalam demokrasi dan pemilu. Tulisan ini dibuat dalam rangka menyemarakkan wacana tentang perempuan dalam rangka mengenang Hari Kartini 2017. [Hupmas]


Selengkapnya
34

MENENGOK PARTIPASI PEMILIH PEREMPUAN DI TRENGGALEK

Meskipun bukan merupakan satu-satunya elemen bagi keberhasilan suatu pemilihan khususnya dan demokrasi pada umumnya, setidaknya partipasi  perempuan sebagai pemilih dalam pemilu juga penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu menarik untuk melihat bagaimana kualitas partisipasi pemilih perempuan dalam suatu momen atau tahapan pemilu baik untuk memilih “wakil rakyat” (DPRRI, DPD, DPRD), presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah dan  wakil kepala daerah (Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati). Menurut Suripto, Ketua dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Trenggalek, faktor naik dan turunnya pemilih dalam pemilu dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa faktor cuaca, teknis, ideologis, dan bahkan jenis pemilihan. “Belakangan ini, pemilihan legeslatif menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih besar dibandingkan pemilihan lainnya”, tegas Suripto. Suripto mencontohkan, partisipasi pada Pileg 2014 tingkat partisipasi pemilih sebesar 78%, sedang Pilpres 2014 hanya 73%. Artinya turun 5%. Sedangkan partisipasi dalam Pilkada 2015 turun lagi menjadi 67,93.   Lalu bagaimana dengan partispasi perempuan? Apakah jauh lebih sedikit, imbang, atau lebih besar daripada laki-laki. Menurut Nurani divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Pertama dilihat dari partisipasi sebagai pemilih dalam pemilu saja, jarang bahwa perempuan Trenggalek kalah jauh dari laki-laki dalam hal kehadirannya di TPS. Sebagai contoh, dalam Pileg 2014, partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Dari jumlah  pemilih (laki-laki dan perempuan) yang totalnya 559.440, jumlah  pemilih perempuan sejumlah 279.640 (50%) dan partisipasi pemilih laki-laki adalah 279.800 (50%). Dalam pemilu berikutnya, yaitu Pilpres 2014 angka partisipasi kaum perempuan menunjukkan peningkatan. Dari total jumlah pemilih 412.028,  pemilih laki-lakinya adalah 197.540 (48%) dan pemilih perempuannya adalah  214.488 (52%). Dari sini berarti bisa disimpulkan bahwa partisipasi pemilih perempuan lebih baik dibanding laki-laki, setidaknya  dilihat dari segi kuantitatif. Jika dilihat secara nasional, mengutip sebuah data dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR),  jumlah pemilih perempuan  dalam Pilkada 2015 lebih tinggi dibandingkan pemilih laki-laki berdasarkan hasil pemantauan rekapitulasi C-1 di 229 daerah. Partisipasi pemilih rata-rata sebesar 69 persen. Perempuan lebih banyak menggunakan hak pilihnya dengan selisih cukup tinggi yaitu 4 persen. Nurani  belum dapat menunjukkan perbandingan tingkat partisipasi pemilih laki-laki perempuan. Tetapi ia mengatakan jika merujuk data penduduk Trenggalek 2010 dan 2016, terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan selalu lebih banyak. “Meskipun itu kasarnya dan belum dipilah berdasarkan umur, tapi setidaknya kita mengetahui bahwa pemilih perempuan akan cenderung lebih banyak di sini”, tutur pria berkepala botak ini. Sementara itu, untuk mengukur partisipasi  pemilih secara kualitatif, menurut Nurani harus diteliti lebih lanjut. Kualitas pemilih, menurutnya, akan dilihat dari tingkat objektivitas dalam memilih, rasionalitas, tingkat ketergantungan pada orang dekat, misal suami atau orangtua (bapak). “Selain itu, juga apakah mereka aktif dalam kegiatan, organisasi, untuk mewujudkan aspirasinya baik sebagai warga manusia dan warga perempuan”, papar Nurani. Nurani menambahkan, ukuran kuantitas ini mudah untuk diterapkan pada kebijakan lainnya, karena ada indikator pengarusutamaan gender dalam kebijakan, juga di sisi calon dan pengurus parpol sebagai peserta pemilu, misalnya  ada kuota 30 persen untuk. Tapi untuk indikator kualitas, akan sulit.  Tapi setidaknya upaya untuk melakukan penyadaran pada pemilih perempuan terus dilakukan. Perempua mendapatkan prioritas sebagai sasaran pendidikan pemilih dari pemilu ke pemilu. Tugas penyadaran ini harus dipahami bukan hanya sbagai tugas KPU, tapi juga tugas  semua warga, terutama tokoh dan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. [Hupmas]


Selengkapnya
30

SOSIALISASI DI RADIO, KPU MEMBAHAS KEBUTUHAN TPS

Hari ini (Rabu, 19/04/2017), jadwal mingguan untuk melakukan siaran sosialisasi bertema demokrasi dan kepemiluan juga dimanfaatkan KPU Kabupaten Trenggalek untuk mendiskusikan  tentang pentingnya keberadaan Tempat Penghitungan Suara (TPS). Dalam siaran yang dimulai pada pukul 10.00 hingga pukul 11.00 ini, narasumber yang hadir dari KPU Kabupaten Trenggalek adalah Suripto, Ketua sekaligus merangkap Divisi Teknis KPU Kabupaten Trenggalek. Kebetulan keberadaan TPS ini juga sudah dibahas dalam Rapat Pleno pada hari Senin lalu. “Sehingga pembahasan ini memang cupu relevan, karena kebetulan KPU akan menyelenggarakan Pilgub Jatim 2018 yang tahapannya mulai masuk tahun ini”, ugkap Suripto menjawab pertanyaan penyiar Radio Praja Angkasa yang memandu jalannya siaran. Suripto menguraikan bahwa kebutuhan memetakan TPS didasari pada upaya untuk melaksanakan proses pemungutan suara secara efektif dan efisien, memudahkan proses, dan meningkatkan patisipasi masyarakat dalam memilih. Undang-undang  mengatur, misalnya, batas pemilih untuk tiap TPS. Misalkan dalam Pilkada 2015 kemarin dalam satu TPS maksimal adalah 800 pemilih. Tetapi, menurut Suripto, batas maksimal itu kalau diambil akan sulit karena semakin banyak pemilih dalam tiapTPS, maka jumlah TPS-nya semakin sedikit. Sedangkan jumlah TPS yang semakin banyak dan persebarannya semakin dekat dengan tempat tinggal masyarakat, maka akan semakin baik karena menjangkau pemilih. Untuk Trenggalek, kata Suripto, pemetaan dan penetapan jumlah TPS sangat mempertimbangkan medannya yang bergunung-gunung dan persebaran tempat tinggal yang seringkali tidak merata. “Jadi, tidak selalu basisnya adalah RT, sebab dalam satu RT misalnya ada sejumlah penduduk yang lebih menjangkau TPS di RT lain dan sulit kalau menjangkau TPS yang satu RT’, papar Suripto. Suripto juga memaparkan jumlah TPS dari pemilu satu ke pemilu lainnya, yang jumlahnya tidak selalu sama. Sedangkan untuk Pilkada 2018, Suripto mengatakan bahwa Trenggalek akan membutuhkan 1.500 TPS. [Hupmas]


Selengkapnya
35

KPU TRENGGALEK HADIRI RAPAT PERSIAPAN PILGUB JATIM 2018

Tanpa terasa, KPU se-Jawa Timur akan mempunyai “gawe” besar untuk memilih pimpinan propinsi, yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena pemungutan suara dipastikan akan dilakukan pada tahun depan, setidaknya tahapan pemilihan sudah akan masuk tahun ini. Oleh karena itulah, KPU Propinsi Jawa Timur hari ini (Rabu, 19/04/2017) mengadakan acara Rapat Kordinsi Perencanaan Kebutuhan Logistik dan Anggaran Pilkada Serentak tahun 2018 bertempat di aula Lantai II Kantor KPU Jawa Timur, Jl. Raya Trenggilis No 1-3 Surabaya. Acara ini dimaksudkan untuk menghasilkan finalisasi Rencana Anggaran Biaya Pilkada Jatim 2018 dengan mempertimbangkan kebutuhan yang juga berasal dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dalam sambutannya, Sekretaris KPU Propinsi Jawa Timur H. M Eberta Kawima mengatakan bahwa rapat ini adalah rakor terakhir dalam perencanaan Pilkada 2018 karena pihak Pemerintah Propinsi Jawa Timur sudah menyetujui alokasi anggaran yang dibutuhkan. Sementara itu Ketua KPU Propinsi Jawa Timur Eko Sasmito memberikan informasi bahwa dana pelaksanaan Pilkada Jawa Timur  2018 yang sudah  disepakati sebesar 870 miliar. “Sekitar bulan Juni tahun ini direncanakan sudah dilakukan NPHD”, kata Eko. Selain itu dalam rapat ini juga dibahas tentang keberadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang untuk sebagian kecil Kabupaten/Kota juga masih ada yang belum melakukan launching. Sebagaimana dikatakan Gogot Cahyo Baskoro divisi SDM dan Parmas KPU Propinsi Jawa Timur, diharapkan KPU Kabupaten/Kota yang belum melaunching RPP untuk segera melakukannya. Gogot juga mengharapkan agar setelah dilaunching, RPP yang ada juga harus menjadi pusat kegiatan. Sehingga, kata Gogot, diharapkan KPU Kabupaten/Kota segera mendesain formula kegiatan yang bisa mengisi RPP tersebut. “Optimalkan peran serta masyarakat untuk meramaikan RPP, kalau hanya mengandalkan kegiatan dari KPU dan yang berbasi anggaran tidak akan bisa”, tegas Gogot. [Hupmas]


Selengkapnya
31

KPU TRENGGALEK USULKAN 1.500 TPS UNTUK PILGUB 2018

Berdasarkan rapat Pleno mingguan yang dilaksanakan pada Hari Senin (17/04/2017) kemarin, KPU Kabupaten Trenggalek hari ini mengirimkan usulan tentang jumlah TPS yang akan diperlukan di Trenggalek untuk  penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa  Timur 2018 nanti. Usulan ini dibuat setelah KPU Propinsi Jawa Timur memang meminta usulan jumlah TPS untuk semua KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Menurut Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Suripto, usulan jumlah TPS itu merupakan hasil rapat pleno yang berarti hasil diskusi berdasarkan pembacaan akan  pemetaan wilayah, jumlah pemilih, dan perkiraan anggaran. “Usulan itu juga dibuat dengan mempertimbangkan  jumlah TPS dalam pemilihan sebelum-sebelumnya”, papar Suripto. Suripto juga mengatakan bahwa hal itu juga merupakan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pilkada 2015 di mana ketika TPS-nya hanya 1.300, cukup menyulitkan panitia dalam rangka memastikan tingkat kedatangan pemilih. Waktu itu, menurut Suripto, karena anggarannya kurang maksimal, sehingga untuk memaksimalkan jumlah TPS terbentur pada anggaran. “Ada desa-desa yang kesulitan memetakan jumlah TPS kalau kuota jumlah TPS sedikit, kalau jumlah TPS semakin banyak bisa lebih tersebar dan dekat dengan pemilih, sehingga tingkat partisipasinya semakin besar karena TPS tidak jauh dari tempat tinggal warga”, tambah pria alumni kampus Yogyakarta ini. Ditambahkan oleh pria asal Kecamatan Watulimo ini bahwa setidaknya seperti Pilgub 2013, jumlah TPS 1.500 itu sudah mendekati ideal. Usulan ini juga sudah disepakati sebagai keputusan rapat pleno dan hari ini disetorkan pada KPU Propinsi Jawa Timur. KPU Propinsi Jawa Timur tengah membuat pemetaan jumlah TPS dalam rangka untuk menyusun anggaran Pilkada 2018. [Hupmas]


Selengkapnya