Berita Terkini

27

KPU TRENGGALEK AKAN MAKSIMALKAN AKSES BAGI DISABILITAS DALAM PEMILU

Sebagai tindaklanjut Workshop Formulir Alat Bantu Periksa Pelaksanaan Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan pada  Kamis (20/7/2017) di Surabaya, KPU Kabupaten Trenggalek langsung menindaklanjuti rencana aksi untuk memaksimalkan pelayanan kaum disabilitas. Rencana itu menjadi topik Rapat Pleno mingguan yang digelar pada hari Senin kemarin (24/07/2017). Dalam rapat ini, disosialisasikan hasil workshop oleh Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Suripto yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. Suripto menegaskan prinsip dasar pelayanan terhadap disabilitas adalah prinsip anti-diskriminasi dan kesetaraan antara mereka yang disabel dan yang tidak. Bahkan, menurut Suripto, menyampaikan pemikiran pembicara workshop, mereka yang penyandang disabel tersebut sebenarnya bukan “tidak normal”. “Mereka normal, mendiskriminasi kaum disabel sama dengan mendiskriminasikan Tuhan”, tegasnya. Selanjutnya dijelaskan tentang adanya formulir alat bantu periksa pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas di semua level kepanitiaan pemilu mulai Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Fomulir alat bantu ini, menurut Suripto yang juga Divisi Teknis, merupakan alat untuk mengukur apakah pemilih penyandang disabilitas terlayani dengan baik atau mendapatkan akses terhadap semua tahapan, program, dan jadwal pemilu untuk menjamin hak-hak mereka secara penuh. “Bahkan, kalau melihat formulir alat bantu yang ada, mulai dari penyusunan program dan anggaran harus mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas”, papar Suripto. Ditambahkan oleh Gembong Derita Hadi, Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Trenggalek, tuntutannya untuk pemilu ke depan adalah fasilitas untuk semua TPS tanpa melihat berapa jumlah penyandang disabilitas di tiap TPS. Misalnya, template untuk tuna netra harus ada di semua TPS. “Di sini, kelihatan kalau perencanaan anggaran juga tak boleh diskriminatif antara penyandang disabilitas atau bukan”, tegas Gembong. Rapat pleno menyepakai bahwa beberapa tindaklanjut. Pertama, KPU Kabupaten Trenggalek siap untuk menindaklanjuti kegiatan sebagaimana diinginkan oleh beberapa tuntutan pelayanan untuk mempermudah akses pemilih disabilitas sebagaimana tertera dalam formulir alat bantu. Kedua, untuk memudahkan pelayanan dan memberi akses pada pemilih penyandang disabilitas KPU Kabupaten Trenggalek akan berkordinasi dengan lembaga terkait yang menangani para penyandang disabilitas baik organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait maupun komunitas penyandang disabilitas yang juga ada di Trenggalek. [Hupmas]


Selengkapnya
30

KPU TRENGGALEK SIAPKAN DIRI HADAPI MOMENT PEMILU BERUNTUN

Kesiapan KPU Kabupaten Trenggalek untuk menghadapi pemilu mendatang tampaknya mulai dibicarakan. Seperti dalam Rapat Pleno mingguan kemarin (Senin, 24/07/2017). Rapat yang dilaksanakan sehari setelah RUU Pemilu disahkan menjadi Undang-Undang itu dimanfaatkan oleh ketua KPU Kabupaten Trenggalek Suripto untuk mengingatkan agar seluruh pejabat KPU Trenggalek bersiap-siap memasuki tahapan dalam waktu dekat. Sebagaimana diberitakan oleh media, setelah Rancangan Undang-Undang Pemilu disahkan menjadi UU di DPR, Komisi Pemilihan Umum akan memulai tahapan persiapan untuk pemilihan umum 2019. Sebagaimana dikatakan  KPU RI Arief Budiman, KPU harus memulai tahapan pemilu 2019 pada Agustus 2017. Sebab, menurut  ketentuan dalam undang-undang, KPU harus memulai tahapan pemilu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Menanggapi informasi itu, Suripto mengatakan bahwa tahapan pemilu sudah tiba, dan keseriusan dalam mengawal demokrasi ini harus dipersiapkan lahir batin. Apalagi, jadwal dan tahapan antara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 dan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden serentak 2019 beririsan. “KPU telah menyepakati pemungutan suara akan dilangsungkan pada 17 April 2019 dan mulai bulan-bulan depan atau waktu dekat kita akan memasuki dua tahapan pemilu sekaligus”, tegas Suripto. Suripto mengusulkan, segera setelah UU Pemilu disahkan dan sudah bisa diakses, para pejabat KPU Trenggalek segera membaca aturan untuk memahahi teknis penyelenggaraan. Suripto yakin pemilu mendatang akan lebih karena sebelum pemilu masuk, KPU sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan pra pemilu, seperti pemutakhiran data berkelanjutan, penataan SDM, dan pendidikan pemilih dengan adanya Rumah Pintar Pemilu “Vote” yang menyediakan fasilitas pendidikan pemilih. “Termasuk apa yang sudah kita lakukan dengan masuk ke sekolah-sekolah melakukan pendidikan dan sosialisasi”, tambah pria alumni UIN Yogyakarta ini. [Hupmas]


Selengkapnya
37

KPU TRENGGALEK HADIRI WORKSHOP TENTANG PEMILU DAN AKSES DISABILITAS

Kamis kemarin (20/07/2017), KPU Kabupaten Trenggalek menghadiri kegiatan Workshop Formulir Alat Bantu Periksa Pelaksanaan Pemilu Akses Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas yang diadakan oleh KPU dan dua orgasasi non-pemerintah, yaitu JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) dan AGENDA. Acara yang diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan KPU Propinsi Jawa Timur ini dilaksanakan di Hotel Santika Surabaya. KPU Kabupaten Trenggalek diwakili oleh Divisi Teknis yang juga sekaligus ketua, yaitu Suripto. Menurut keterangan Suripto, kegiatan ini merupakan kerjasama antara kelompok masyarakat dan KPU yang peduli dengan kualitas pemilih dan akses demokratis warga terhadap pemilu, terutama para penyandang disabilitas. Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito. Dalam sambutannya, Eko menegaskan bahwa   KPU sebagai penyelenggara memiliki tugas yang senantiasa tak pernah dilupakan, yaitu berusaha melayani pemilih tanpa mendiskriminasikan siapapun yang sudah punya hak pilih.  Hak-hak penyandang disabilitas merupakan hak yang harus dijamin sebagaimana warga lainnya. “Bahkan bukan hanya sebagai pemilih, tapi   para penyandang disalibitas juga bisa sebagai penyelenggara di berbagai tingkatan, mulai dari PPDP, KPPS, PPS maupun PPK, karena mereka juga punya hak yang sama”, tegas Eko Sasmito. Masuk acara inti, peserta diberikan paparan tentang dunia disabilitas yang perlu dipahami. Penasehat Hak Asasi Penyandang Disabilitas, Thomas Damanik, M.Ed, menegaskan bahwa kondisi disabilitas merupakan sebuah keunikan, suatu kenormalan, dan tak harus dipandang sebagai produk yang gagal. Ia menyajikan data bahwa data bahwa partisipasi pemilih disabilitas di  KPU Kabupaten/Kota masih minim.   Thomas Damanik, kemudian mengajak untuk mendiskusikan bagaimana cara  mendongkrak partisipasinya maka perlu strategi-strategi khusus. Penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan kepemiluan, sehingga mempermudah penyelenggara dalam mewujudkan pemilu akses. Ditambahkan, mereka juga harus mendapatkan pelayanan yang baik. “Seperti  akomodasi yang layak, pendataan pemilih difabel yang akurat, memasukkan isu difabel dalam tema debat publik,  sehingga mampu menggugah kesadaran seluruh masyarakat dalam mendukung pemilu akses”, tambah Thomas. Workshop ini bertujuan untuk melahirkan cara pandang yang utuh tentang posisi disabilitas dalam pemilu. “Acara ini sangat bermanfaat untuk menambah  wawasan sekaligus memberikan arahan tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap mereka yang butuh perhatian khusus itu”, kata Suripto. [Hupmas]


Selengkapnya
26

KPU TRENGGALEK PERKENALKAN DEMOKRASI DAN KEPEMILUA DI SEKOLAH

Acara Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) pada dasarnya adalah untuk memperkenalkan siswa baru pada lingkungan akademik. Materi yang diberikan pada siswa baru umumnya juga bersifat fleksibel selama bisa menambah wawasan siswa terhadap dunia akademik baik dalam arti khusus maupun dalam arti yang luas. Pengenalan terhadap nilai-nilai demokrasi dan materi pengembangan diri yang membuka ruang berpikirpun juga diberikan. Karena itulah panitia Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) SMK Wahid Hasyim mengundang KPU untuk memberikan wawasan tentang demokrasi dan kepemiluan. Acarapun berlangsung pada hari ini, Rabu tanggal 19 Juli 2017. Dimulai pada pukul 10.00, komisioner KPU Kabupaten Trenggalek Nurani selaku Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) didampingi staf Bagian Teknis dan Hupmas Antok Kris Supanto menyampaikan materi dan berdiskusi dengan 70-an pelajar yang baru diterima masuk di sekolah yang terletak di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17B Trenggalek itu. Memulai penyampaian materi, Nurani memberikan motivasi dan pesan pada para pelajar tentang apa yang seharusnya dilakukan sebagai pelajar. Nurani menekankan pada pentingnya perubahan kesadaran dan kontrol diri karena masa remaja menghadapi situasi diri yang labil. “Karena masih berada pada fase mencari identitas, jangan sampai kalian terjebak pada hal-hal yang negatif yang membuat cita-cita dan harapan awal gagal”, tegas Nurani. Masuk ke materi inti, Nurani mengenalkan konsep-konsep demokrasi dan kepemiluan. Materi tentang pengertian demokrasi dan pentingnya untuk Indonesia, nilai-nilai demokrasi, dan praktek-praktek demokrasi baik pada level kecil maupun negara diuraikan secara detail. Masuk pada materi tentang pemilu, tak lupa Nurani juga mengajak pelajar untuk menyikapi fenomena golput dan politik ung yang berkembang. “Jadi, politik uang itu dosa nggak?”, sebuah pertanyaan meluncur dari mulutnya. Lalu ia meminta pendapat peserta untuk menanggapi pertanyaan itu. Seorang murid di pojok agak belakangpun menjawab bahwa politik uang dosa. “Karena selain memilih dengn tidak ikhlas,  juga ada perbuatan bohon. Baik bohong pada hati nurani maupun pada orang lain”, urai siswi berjilbab. Acara berakhir pada pukul 11.00. Materi pengenalan demokrasi dan kepemiluan ini merupakan serangkian materi dari materi-materi lainnya. Sebelumnya, para pelajar baru juga mendapatkan materi tentang bahaya Narkoba dari BNN Kabupaten Trenggalek. Besok (Kamis, 20/07/2017) mereka akan mendapatkan materi dari Koramil Trenggalek dengan tema Bela Negara. [Hupmas]


Selengkapnya
29

KPU TRENGGALEK HADIRI RAKOR MUTARLIH

Untuk mendukung kegiatan pemutakhiran data pemilih sebagai elemen penting keberhasilan pemilu, KPU RI terus melakukan konsolidasi untuk menghasilkan arahan-arahan kerja pada seluruh jajarannya. Demikian juga KPU di berbagai Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang dikordinasi oleh KPU Propinsi Jawa Timur. Karena itulah, pada hari Jumat-Sabtu (14-15 Juli 2017), diadakan Rapat Kordinasi Pemutkahiran Data Pemilih Berkelanjutan yang bertempat di Kabupaten Blitar. Dalam rakor ini, KPU Kabupaten Trenggalek juga menjadi peserta, yang diwakili oleh Ketua KPU Suripto, Divisi Perencanaan dan Data Gembong Derita Hadi, dan operator sistem informasi data pemilih (Sidalih) Rudi Susanto. Sebagaimana ditegaskan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman yang hadir langsung dalam rakor ini, pertemuan terebut merupakan wahana konsolidasi bagi KPU seluruh Indonesia untuk mempersiapkan  kualitas pemilu yang lebih baik dengan cara memperbaiki pendataan pemilih yang selalu dihadapkan pada berbagai masalah. Di hadapan seluruh peserta Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Provinsi Jawa Timur bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Pendopo Kabupaten Blitar, Arif menegaskan bahwa Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan Sistem Informasi Perhitungan (SITUNG) adalah  instrumen yang efektif untuk menjawab problem Data Pemilih dan Perhitungan yang kerap dipertanyakan lapisan masyarakat. “Kedua hal tersebut adalah berkaitan dengan pentingnya meningkatkan semangat dan kinerja KPU untuk menuju tata kelola yang lebih baik dalam berbagai aspek”,  tegas orang nomor satu KPU yang berasal dari Jawa Timur ini. Acara rakor berlangsung dua hari, hingga Hari sabtu. Pemukulan gong oleh Arief Budiman disaksikan seluruh Komisioner KPU Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota menandai dibukanya agenda Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini. [Hupmas]


Selengkapnya
37

KPU TRENGGALEK SIARAN KEMBALI DI RADIO FORTUNA

Setelah terinterupsi oleh puasa dan lebaran, hari ini Radio Fortuna FM trenggalek kembali mengadakan acara talkshow radio bersama KPU Kabupaten Trenggalek. Acara yang bernama Aspirasi ini mengudara mulai pukul 10.00 hingga pukul 11 kosong-kosong hari ini (Senin, 17/07/2017). Hadir sebagai narasumber dari KPU Kabupaten Trenggalek dalam rubrik acara ini adalah Nurani, Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM-Parmas). Dan sebagai pemandu (host) adalah Malik Fajar yang juga owner radio Fortuna FM. Topik yang dipilih adalah “Literasi dan Partisipasi”. Menurut Nurani, sengaja topik ini dipilih lagi, meskipun pernah juga jadi bahan diskusi di talkshow radio di Radio RPKT Praja Angkasa. Topik ini diangkat lagi di Radio Fortuna agar topik literasi dianggap penting oleh masyarakat. “Literasi harus jadi trend, karena ini memang berkaitan dengan kualitas masyarakat, kaum muda, terutama pemilih”, paparnya ketika ditanya host kenapa memilih topik ini. Nurani menjelaskan, gerakan literasi jelas memiliki arti penting dalam penigkatan partisipasi dan kualitas masyarakat. Sebab basisnya adalah budaya membaca dan menulis. Tapi bukan itu saja, kata Nurani. Yang penting adalah perannya untuk meningkatkan tradisi berpikir rasional dan kritis. “Kalau orang banyak membaca  akan banyak informasi yang didapat, pikirannya pu terlatih berpikir”, tegas pria kelahiran kecamatan Watulimo Trenggalek ini. Ditambahkan oleh Nurani bahwa partisipasi sebagai kata kunci kemajuan demokrasi sudah melekat dalam istilah literasi itu sendiri. Bukan hanya peningkatan budaya membaca dan menulis, tapi Unesco sendiri juga sudah mendefinisikan literasi sebagai upaya untuk mendorong “partisipasi secara penuh” (“fully participate”) bagi individu dalam menyikapi dunianya. Dari diskusi yang dipicu oleh tanya jawab antara pemandu dan narasumber, diskusi ini banyak menguak tentang budaya baca di masyarakat kita yang tergolong rendah. Juga tak ketinggalan mendiskusikan strategi-taktik apa yang dilakukan gerakan literasi, serta apa saja yang sudah dan akan dilakukan KPU Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesadaran literasi ini. [Hupmas]


Selengkapnya