Berita Terkini

Minggu, 23 Juni 2024 16:35
58

KPU Kabupaten Trenggalek Monitoring Bimtek Coklit kepada PPS

Hari ini, Minggu, tanggal 23 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan Bimtek Coklit terhadap PPS dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan PPK se-Kabupaten Trenggalek. Dengan menerjunkan seluruh Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek, hari ini KPU Kabupaten Trenggalek memastikan pelaksanaan Bimtek Coklit terhadap PPS berjalan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan oleh Istatiin Nafiah, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, saat monitoring dan supervisi kegiatan Bimtek Coklit terhadap PPS yang dilaksanakan PPK Karangan di Kantor Kecamatan Karangan (Minggu/23/06/2024). Istatiin mengatakan bahwa PPS harus mampu memahami keseluruhan tata cara pencoklitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ketika menyampaikan materi Bimtek kepada Pantarlih tidak ada lagi keraguan dan tidak menyimpang dari koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, ia berpesan agar PPS selalu melakukan komunikasi dan konsultasi kepada PPK apabila ditemukan kendala saat terjadi permasalahan dalam kegiatan pencoklitan. Untuk itu, PPS harus mengawal proses Coklit sehingga dapat mengetahui secara langsung kendala yang terjadi. Terkait penggunaan e-Coklit, PPS harus selalu mengingatkan Pantarlih untuk mengisi data hasil Coklit dalam e-Coklit dengan benar. Foto yang diambil juga harus jelas. Istatiin mengingatkan agar seluruh penyelenggara berhati-hati dan selalu menjaga kerahasiaan data pribadi yang ada dalam data pemilih agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.(Wro)

Selengkapnya
Sabtu, 22 Juni 2024 19:00
72

KPU Trenggalek Selenggarakan Bimbingan Teknis Coklit dan e-Coklit Lanjutan untuk Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

    Hari ini, Sabtu, 22 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Coklit dan e-Coklit Lanjutan untuk Penyusunan Daftar Pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Kegiatan yang diselenggarakan di Hall Rumah Makan Mekarsari Trenggalek tersebut dihadiri oleh Ketua, seluruh Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek, Ketua dan Anggota PPK Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Kepala Rutan II B Trenggalek, dan Bakesbangpol Trenggalek. Acara dimulai pukul 09.00 WIB oleh MC, diawali dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh dirigen. Acara dilanjutkan dengan Pembacaan Doa yang dipimpin oleh Mujiarto, Ketua PPK Tugu. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Istatiin Nafiah. Dalam sambutannya, Istatiin Nafiah, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek menyampaikan bahwa pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini terdapat 2.181 Pantarlih yang akan mencoklit pemilih di seluruh TPS (1.114 TPS) se-kabupaten Trenggalek. Dijelaskannya, Pantarlih harus menggunakan peralatan dan perlengkapan coklit berupa Rompi, Topi, ID Card, Model A-Daftar Pemilih, Form Coklit dan Buku Kerja Pantarlih. Metode coklit menggunakan metode Door to Door yaitu mendatangi langsung pemilih ke alamatnya untuk meneliti kebenaran data dalam Daftar Pemilih dengan kondisi faktanya. Pantarlih dibekali DPT by name by address. Lebih lanjut, Istatiin berpesan terkait dengan adanya data pribadi berupa NIK, NKK, dalam Daftar Pemilih yang harus dijaga kerahasiaannya. Jangan sampai form Model A-Daftar Pemilih yang masih menampilkan data NIK dan NKK secara lengkap disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Untuk itu, Istatiin berharap agar seluruh penyelenggara melaksanakan tugas dan wewenang dengan cermat, teliti dan hati-hati agar tidak terjadi permasalahan. Selain itu, Istatiin menegaskan bahwa penyelenggara Pemilu harus melaksanakan tugas dan wewenang dengan penuh integritas dan apabila ditemukan masalah segera berkonsultasi secara berjenjang kepada KPU Kabupaten Trenggalek. Dalam kesempatan tersebut, Istatiin juga menjelaskan tentang perkembangan jalannya tahapan pencalonan perseorangan. Saat ini, tahapan coklit dan pemutakhiran data pemilih beririsan dengan pelaksanaan tahapan verifikasi faktual berkas dukungan calon perseorangan. Ada 4 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang terdapat bakal calon perseorangan yaitu Trenggalek, Bojonegoro, Kota Malang, dan Jember. Verifikasi faktual meneliti kebenaran data dukungan bakal calon perseorangan dengan kondisi faktanya. Instrumen verifikasi faktual berkas dukungan calon perseorangan menggunakan Lembar Kerja. Pendukung yang terbanyak di kecamatan Bendungan dan Dongko. Sedangkan untuk Coklit yaitu kegiatan meneliti kebenaran data pemilih dalam Model A-Daftar Pemilih dengan kondisi faktanya. Untuk itu, Istatiin berharap agar seluruh penyelenggara harus bekerja dengan hati-hati, teliti dan cermat agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Acara dilanjutkan dengan Pengarahan Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten yang dipandu oleh Mahbubil Umam, Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Pengarahan pertama disampaikan oleh Ali Sadad, Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Teknis Penyelenggaraan. Ali Sadad menyampaikan bahwa PPK harus mampu mengoordinasi kinerja PPK dan PPS agar saling bersinergi. Hal tersebut karena adanya tahapan yang beririsan. Ketika terjun langsung ke masyarakat harus menyiapkan strategi antisipatif apabila terjadi kendala seperti penolakan masyarakat untuk ditemui, dituduh macam-macam, dan adanya respon negatif dari masyarakat. Pengarahan kedua disampaikan oleh Imam Nurhadi, Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Kang Nuha, panggilan akrabnya menyampaikan perkembangan tahapan pembentukan Pantarlih. Kang Nuha berpesan agar seluruh penyelenggara Pemilu/ Pemilihan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus mampu menjalankan tugas dengan benar dan tepat. Ditegaskannya, pencoklitan harus dilakukan oleh Pantarlih dengan mendatangi pemilih secara door to door. Yang bisa melakukan pekerjaan coklit adalah Pantarlih yang mendapat SK. Tahapan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih berpengaruh pada keberhasilan tahapan selanjutnya yaitu tahapan logistik, pemungutan, dan penghitungan suara. Coklit menggunakan e-Coklit sehingga Pantarlih harus menguasai Teknologi Informasi, mampu mengoperasikan aplikasi. Keputusan KPU Nomor 638 mengatur tentang pembentukan Pantarlih Pemilihan Serentak Tahun 2024. Apabila pada saat Pelantikan tanggal 24 Juni 2024 tidak dapat hadir maka harus dilakukan pelantikan daring atau dilakukan PAW. Pengumuman hanya 1 kali. Seleksi pembentukan Pantarlih hanya ada seleksi administrasi. Penetapan tidak diumumkan tetapi sebagai dasar untuk pelantikan. Pantarlih dilantik oleh PPS. PPS melantik atas nama KPU Kabupaten Trenggalek. Pengarahan ketiga disampaikan oleh Tri Andoko, Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Hukum dan Pengawasan. Dalam kesempatan tersebut, Tri Andoko menyampaikan langkah-langkah untuk melaksanakan tugas dan wewenang secara bertanggung jawab. Ditegaskannya bahwa perlu memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat. Harus ada pijakan yang jelas. Penyelenggaraan harus berpedoman pada Peraturan, Keputusan dan Surat Edaran serta konsultasi, koordinasi dan komunikasi sehingga harus ada sinergitas antar divisi, dan antar lembaga. Pengarahan Kelima disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek, Nanang Eko Prasetyo. Dalam kesempatan tersebut, Nanang menyampikan tentang mekanisme pertanggungjawaban anggaran kegiatan coklit. Nanang berpesan agar seluruh penggunaan anggaran harus disertai pertanggungjawaban yang jelas dan tepat. Acara di-break sejenak dan dilanjutkan penyampaian success story dengan narasumber Muhammad Indra Setiawan, Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Periode 2019-2024. Muhammad Indra Setiawan menyampaikan kilas balik proses penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih. Dalam kesempatan tersebut Muhindras, panggilan akrabnya, membagikan tips-tips sukses melalui Best Practice yang terdiri dari Apel dan Coklit Serentak, mendahulukan Coklit Tokoh, membangun platform laporan harian by Google Form/Google Spreadsheet, inventarisasi lokasi TPS Potensial, kebijakan titik koordinat, aktivasi help desk, optimalisasi QnA, dan maksimalisasi zoom meeting. Acara dilanjutkan sesi diskusi (tanya-jawab). Terdapat penanya yaitu Ahmad Nur Kholiq, Ketua PPK Watulimo. Kholiq, panggilan akrabnya, menanyakan pembagian tugas Pantarlih karena dalam 1 TPS terdapat 2 Pantarlih. Dalam 1 TPS rata-rata 500 pemilih, jumlah Pantarlih sebanyak 2 per TPS, pembagian tugasnya bagaimana? Pembagian per KK atau per rumah? Terkait pertanyaan tersebut, narasumber menjawab bahwa pembagian beban tugas Pantarlih didasarkan pada koordinasi awal dengan RT/RW, klasifikasi wilayah RT/RW pemilih, dan konsultasikan dengan KPU Kabupaten Trenggalek, Penanya kedua yaitu Zaenul Fuad, Anggota PPK Kampak. Zaenul, panggilan akrabnya, bertanya mekanisme penggantian Pantarlih yang berhalangan atau mengundurkan diri. Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022, pengambil-alihan tugas Pantarlih, penggabungan jumlah RT, dan pemetaan pemilih. Bagaimana apabila terdapat Pantarlih yang berhalangan. Terkait pertanyaan tersebut narasumber menyarankan agar dilakukan konsultasi dengan KPU Kabupaten Trenggalek dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka menjadi tanggung jawab PPS untuk segera melaporkan kondisi dan perkembangan jalannya tahapan Coklit. Tanggapan/penanya ketiga disampaikan oleh Dwi Sudaryono, Ketua PPK Panggul. Dwi menyatakan bahwa tata cara pemutakhiran data pemilih melalui Coklit telah dijelaskan secara gamblang oleh narasumber. Apabila ada kendala segera konsultasikan secara berjenjang ke KPU Kabupaten Trenggalek. Acara dilanjutkan foto bersama dan di-break untuk ISHOMA. Pukul 13.30 WIB, acara dilanjutkan sesi kedua yang dipimpin oleh Mahbubil Umam, Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Pemaparan pertama disampaikan oleh Dhandy Setiawan, Dispendukcapil Trenggalek. Dhandy menyampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih wajib memiliki KTP elektronik. Setiap pemilik KTP elektronik dicatat dalam Data Kependudukan. Yang memenuhi kriteria sebagai pemilih dicatat dalam DP4. DP4 diserahkan ke KPU untuk dijadikan dasar penyusunan Daftar Pemilih Selanjutnya KPU menyusun Daftar Pemilih dan disinkronkan/disandingkan dengan DPT Pemilu terakhir. Langkah selanjutnya adalah pemutakhiran data pemilih atau yang disebut dengan Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Terkait adanya WNA yang mempunyai KTP elektronik adalah pada status kewarganegaraannya. Apabila WNA pada status kewarganegaraannya di KTP ditulis Warga Negara Asing. Acara dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin langsung oleh Mahbubil Umam, Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Terkait pertanyaan tentang pembagian beban tugas Pantarlih, Abu, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa pembagian beban tugas Pantarlih berdasarkan jumlah KK (per KK). Diharapkannya, agar pembagian tersebut secara berimbang, jangan sampai terlalu membebani salah satu Pantarlih. Selanjutnya, penyampaian materi oleh Rudi Susanto, operator Sidalih KPU Kabupaten Trenggalek. Rudi Susanto menyampaikan materi tentang tata cara penggunaan aplikasi e-Coklit. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengenalkan fitur-fitur yang ada dalam e-Coklit. Rudi mengajak peserta Bimtek mencoba masuk ke aplikasi e-Coklit dengan username ujicoba. Rudi mengatakan bahwa ujicoba dapat dilakukan sampai besok, Minggu, 23 Juni 2023, pukul 12.00 WIB. Kesempatan yang ada itu harus dimanfaatkan oleh PPS dan Pantarlih untuk mencoba menggunakan aplikasi e-Coklit. Peserta Bimtek antusias mencoba menggunakan aplikasi e-Coklit dan sesekali bertanya ketika ditemukan permasalahan atau belum paham. Acara dilanjutkan pengarahan sekaligus penutupan acara dari Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Mahbubil Umam. Abu, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa PPK, PPS dan Pantarlih harus selalu berkoordinasi dan berkomunikasi serta apabila ditemukan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan maka segera melapor ke KPU Kabupaten Trenggalek. Ia mengingatkan agar seluruh penyelenggara selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Acara berakhir pada pukul 16.53 WIB.(Wro)    

Selengkapnya
Sabtu, 22 Juni 2024 18:00
62

Persiapkan Pelantikan Pantarlih Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Trenggalek Gelar Rakor

Hari ini, Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor KPU Kabupaten Trenggalek tersebut dihadiri Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Sekretaris dan kasubbag hukum dan sdm, Anggota PPK Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, serta Bendahara PPK se-Kabupaten Trenggalek. Acara dimulai pukul 14.00 WIB yang dipimpin oleh Imam Nurhadi, Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Dalam pengarahannya, Nuha, panggilan akrabnya, menyampaikan tata cara pengumuman hasil seleksi administrasi, penetapan dan pelantikan Pantarlih. Nuha mengingatkan bahwa pelantikan Pantarlih harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Apabila ditemukan masalah saat menjelang pelantikan, Nuha meminta agar PPS segera konsultasi dengan PPK dan PPK melapor kepada KPU Kabupaten Trenggalek. Lebih lanjut, bahwa semua peralatan dan perlengkapan pelantikan harus dipersiapkan dengan baik. Kesiapan tempat, petugas yang melantik, undangan, SK, dan Pantarlih yang akan dilantik. Pelaksanaan pelantikan harus tepat waktu. Pengarahan kedua disampaikan oleh Nanang Eko Prasetyo, Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek. Nanang, Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek, menyampaikan tentang mekanisme pertanggungjawaban anggaran kegiatan Pelantikan Pantarlih yang akan dilaksanakan serentak tanggal 24 Juni 2024 pukul 09.00 WIB. Yang melantik adalah Ketua PPS atas nama KPU Kabupaten Trenggalek. Nanang berpesan agar seluruh rangkaian acara termasuk laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan bertanggungjawab. Senada dengan hal tersebut, Yohanes Mustika Hadi, Kasubbag Hukum dan SDM mengingatkan tentang perlunya pengadministrasian yang tertib dan tepat terhadap seluruh rangkaian kegiatan pembentukan dan pelantikan Pantarlih. Selain itu juga agar PPK melalui PPS selalu mengingatkan Pantarlih untuk mengisi buku kerjanya. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bukti pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan. Bawaslu Kabupaten Trenggalek juga mengingatkan agar seluruh rangkaian acara dilaksanakan berdasarkan dengan penuh tanggung jawab, berintegritas sehingga dapat berjalan tertib dan lancar. Acara berakhir pada pukul 17.00 WIB.(Wro)    

Selengkapnya
Kamis, 20 Juni 2024 22:00
89

Bekali Verifikator Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Trenggalek Selenggarakan Raker dan Bimtek

Hari ini, Kamis, tanggal 20 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan Raker dan Bimtek Persiapan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024. Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor KPU Kabupaten Trenggalek tersebut dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek, Ketua dan Anggota PPK Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Istatiin Nafiah pada pukul 15.00 WIB. Dalam sambutannya, Istatiin menyampaikan bahwa dari hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu bahwa sejumlah 52.160 dukungan yang tersebar di 14 kecamatan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Jumlah tersebut lebih banyak dari syarat minimal 44.075 dukungan yang tersebar di 8 kecamatan. Dengan demikian, bakal pasangan calon Cahyo-Suripto dinyatakan lolos tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu sehingga dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu verifikasi faktual kesatu. Metode yang digunakan dalam verifikasi faktual adalah metode sensus atau door to door. Dijelaskannya, apabila pendukung tidak bisa ditemui maka KPU menyampaikan nama tersebut kepada LO Bapaslon Perseorangan dan apabila tidak dapat dihadirkan maka dapat dihubungi melalui perangkat seluler berupa panggilan video call yang memperlihatkan wajah dan KTP elektronik dari pendukung. Istatiin menjelaskan bahwa verifikasi faktual dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 4 Juli 2024. Para verifikator harus membawa Surat Tugas, ID Card, dan Lembar Kerja. Selain itu juga dibutuhkan HP berkamera dan video yang digunakan sebagai piranti saat melakukan verifikasi faktual. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ali Sadad, Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Teknis Penyelenggaraan yang menjadi leading sector tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024. Dalam pemaparannya, Ali Sadad menyampaikan tata cara verifikasi faktual. Ali Sadad menyampaikan bahwa verifikator harus mendatangi satu per satu pendukung secara door to door. Artinya tidak ada samplinh. Jumlahnya yang diverifikasi faktual sebanyak 52.160 yang tersebar di 14 kecamatan se-kabupaten Kabupaten Trenggalek. Terkait adanya kecamatan dengan pendukung terbanyak, Ali meminta agar PPK dan PPS yang jumlah pendukung yang diverifikasi faktual sedikit untuk membantu melakukan verifikasi faktual sehingga bisa selesai tepat waktu. Ali berpesan agar verifikator berhati-hati dan teliti dalam melakukan verifikasi faktual dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi selanjutnya disampaikan oleh Nanang Eko Prasetyo, Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek. Dalam kesempatan tersebut, Nanang menyampaikan terkait mekanisme pertanggungjawaban anggaran kegiatan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024. Materi selanjutnya disampaikan oleh Yohanes Mustika Hadi, Kasubbag Hukum dan SDM. Hanes menyampaikan tentang dasar hukum pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual kesatu berkas dukungan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dalam kesempatan tersebut muncul pertanyaan terkait dengan jumlah personil yang dilibatkan sebagai verifikator faktual. Terkait hal tersebut, Ali Sadad, Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Teknis Penyelenggaraan menyampaikan bahwa verifikator dalam verifikasi faktual ini adalah PPK dan PPS. Seluruh kegiatan tahapan verifikasi faktual diawasi secara langsung oleh Bawaslu beserta jajarannya secara berjenjang. Acara berakhir pada pukul 21.00 WIB.(Wro)  

Selengkapnya
Rabu, 19 Juni 2024 20:00
91

KPU Trenggalek Serahkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024

Hari ini, Rabu, tanggal 19 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek menyerahkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap berkas dukungan persyaratan bakal calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024. Kegiatan tersebut dibuka oleh Istatiin Nafiah, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek. Istatiin menyampaikan bahwa tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu telah selesai, demikian pula masukan dan tanggapan masyarakat telah diklarifikasi sampai dengan tanggal 18 Juni 2024, pukul 23.59 WIB. Dari hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu bahwa sejumlah 52.168 dukungan yang tersebar di 14 kecamatan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Jumlah tersebut lebih banyak dari syarat minimal 44.075 dukungan yang tersebar di 8 kecamatan. Dengan demikian, bakal pasangan calon Cahyo-Suripto dinyatakan lolos tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu sehingga dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu verifikasi faktual kesatu. Metode yang digunakan dalam verifikasi faktual adalah metode sensus atau door to door. Dijelaskannya, apabila pendukung tidak bisa ditemui maka KPU menyampaikan nama tersebut kepada LO Bapaslon Perseorangan dan apabila tidak dapat dihadirkan maka dapat dihubungi melalui perangkat seluler berupa panggilan video call yang memperlihatkan wajah dan KTP elektronik dari pendukung. Istatiin menjelaskan bahwa verifikasi faktual dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 4 Juli 2024. Berdasarkan berkas dukungan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Trenggalek bahwa jumlah pendukung bakal pasangan calon Cahyo-Suripto dari kecamatan Bendungan dan Dongko terbanyak untuk pendukungnya. Istatiin juga menyampaikan bahwa terjadi pergantian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek karena masa jabatan periode 2019-2024 telah berakhir dan periode 2024-2029 telah dilantik pada tanggal 13 Juni 2024. Istatiin menyebutkan bahwa untuk Anggota KPU Kabupaten Trenggalek yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan adalah Ali Sadad. Divisi Teknis Penyelenggaraan merupakan divisi yang menjadi leading sector penyelenggaraan tahapan verifikasi berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024. Acara dilanjutkan dengan prakata dari Bakal Calon Bupati dari jalur Perseorangan Cahyo Handriadi. Cahyo menyampaikan terima kasih kepada KPU Kabupaten Trenggalek dan menerima apa pun hasil verifikasi terhadap berkas dukungan persyaratan perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024. Prayogi, Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek yang turut hadir mengawasi jalannya tahapan tersebut menyampaikan bahwa pengawasan selalu dilakukan oleh Bawaslu. Dirinya berpesan agar KPU selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus dilakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Acara dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Berkas Dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Trenggalek kepada Bakal Calon Perseorangan yang dalam kesempatan ini diterima langsung oleh Cahyo Handriadi, Bakal Calon Bupati Trenggalek Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 dari jalur perseorangan. Acara berakhir pada pukul 19.35 WIB.(Wro)  

Selengkapnya
Kamis, 06 Juni 2024 18:00
94

KPU Trenggalek Selenggarakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Masyarakat Nelayan, Tani dan Yayasan At Tawwabin

Hari ini, Kamis, tanggal 6 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek (KPU Trenggalek) menyelenggarakan sosialisasi bersama Masyarakat Nelayan dan Tani serta Yayasan At Tawwabin di Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Kegiatan yang diselenggarakan di Yayasan At Tawwabin tersebut dihadiri oleh Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek, pengurus masyarakat nelayan dan tani serta pengurus Yayasan At Tawwabin Watulimo kabupaten Trenggalek. Kegiatan dimulai pukul 14.00 WIB oleh MC diawali Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh dirigen. Dilanjutkan pembacaan doa. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Trenggalek yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Nurani, Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Dalam sambutannya, Nurani, menyampaikan bahwa tahapan pemilihan serentak tahun 2024 saat ini sudah berjalan dan sudah dilakukan. Pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Trenggalek terdiri atas 2 (dua) jenis pemilihan yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2024 serta pemilihan bupati dan wakil bupati Trenggalek tahun 2024. Adanya dua jenis pemilihan tersebut memiliki konsekuensi digunakannya 2 kotak suara untuk menampung surat suara. Selain itu juga terdapat perbedaan surat suara antara pilgub dengan pilbup. Dijelaskannya untuk pilgub pemilihnya merupakan warga Provinsi Jawa Timur yang telah memenuhi kriteria sedangkan untuk pilbup Trenggalek hanya untuk warga masyarakat yang ber KTP Trenggalek hal tersebut harus dipahami oleh masyarakat dan juga penyelenggara pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek. KPU Kabupaten Trenggalek juga menggiatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa hari pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2024 jatuh pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 selain itu juga untuk menumbuhkan keinginan masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2024. Dirinya berharap agar tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan serentak tahun 2024 meningkat dibandingkan pemilihan tahun 2020. Dirinya bersyukur karena masih ada peningkatan tingkat partisipasi pada pemilihan tahun 2020 dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada pemilihan tahun 2015. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Katib, Ketua Yayasan At Tawwabin Watulimo Kabupaten Trenggalek, Katib menyampaikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Trenggalek yang telah mempercayai dan mengajak warga Watulimo untuk bersama-sama menyosialisasikan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Katib menegaskan bahwa masyarakat siap mendukung sukses terselenggaranya pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Trenggalek tahun 2024. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang disampaikan oleh anggota KPU Kabupaten Trenggalek divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia, Nurani. Dalam pemaparannya, Nurani menyampaikan tahapan-tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Selain itu Nurani juga membagikan kiat-kiat jitu dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka menumbuhkan kesadaran partisipasi pada masyarakat. Nurani menegaskan bahwa tidak hanya partisipasi pemilih secara kuantitas yang harus naik tetapi juga partisipasi pemilih secara kualitas juga harus meningkat menjadi lebih baik lagi. Praktik-praktik kecurangan yang selama ini mungkin banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan/pemilu diharapkannya agar tidak terjadi lagi. Untuk itu Nurani berharap agar masyarakat dapat menjadi agen-agen literasi demokrasi yang memberikan pencerahan dan penyadaran kepada masyarakat tentang hakikat demokrasi dalam penyelenggaraan tahapan pemilu/pemilihan. Pemilu/pemilihan tidak hanya baik secara prosedur tetapi juga harus baik dan benar secara substansi. Demokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Diakuinya, pelaksanaan demokrasi seringkali dicederai oleh praktik-praktik kecurangan, politik uang, politik dinasti, dan juga penggelembungan suara. Perjalanan kehidupan berdemokrasi tidak mudah dan seringkali mendapat tantangan yang cukup berat dikarenakan kurangnya atau tidak adanya pendidikan politik dan rekrutmen politik yang benar. Pendidikan dan rekrutmen politik merupakan tugas dari partai politik dalam rangka melahirkan kader-kader politik yang siap untuk menjadi wakil rakyat dan pemimpin rakyat. Seharusnya peran strategis tersebut dilakukan oleh partai politik dengan melahirkan kader-kader yang mumpuni dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat. Jalan pintas yang sering diambil dengan jual beli suara atau memunculkan tokoh-tokoh populer seperti para artis/selebriti yang relatif baru dalam berpolitik dan hanya mengandalkan kepopuleran sehingga ketika terpilih tidak atau belum mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat. Kondisi yang lebih parah lagi ketika politik jual beli suara atau yang dikenal dengan nama politik uang melanda di hampir seluruh peserta pemilihan atau pemilihan umum. Rakyat pemilih dihadapkan pada fenomena pemberian uang, beras dan baju serta iming-iming jabatan yang diberikan oleh para calon pemimpin politik agar para pemilih tersebut memilih dirinya dalam pemilihan atau pemilihan umum. Politik transasional pragmatis menyebabkan lahirnya pemimpin-pemimpin yang tersesat dalam lingkaran korupsi. Para wakil rakyat atau pemimpin politik yang dipilih berdasarkan uang atau pemberian lainnya ketika sudah menjabat disibukkan mencari keuntungan pribadi atau golongannya. Oleh karena itu Nurani mengajak agar masyarakat menjadi pemilih yang rasional, cerdas, berdaulat dan bermartabat. Dalam kesempatan tersebut, terdapat pertanyaan sekaligus tanggapan dari peserta sosialisasi tentang penindakan terhadap praktik-praktik politik uang. Terkait hal tersebut Nurani memberikan jawaban bahwa penindakan kecurangan, pelanggaran berupa politik uang maupun kecurangan lainnya ditindak secara tegas oleh Bawaslu. Masyarakat yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan harus dengan segera melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti sangat diperlukan agar para pelaku dan juga penerima politik uang dapat ditindak dengan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun biasanya, kendala yang terjadi adalah kurangnya bukti formil dan materiil sehingga kecurangan/pelanggaran yang terjadi tidak cukup bukti. Akibatnya, banyak pelaku pelanggaran dan banyak kecurangan melenggang bebas tanpa adanya hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Biasanya orang yang mengetahui adanya kecurangan takut untuk melapor atau tidak memiliki cukup bukti sehingga kesannya pelanggaran yang terjadi hanya dianggap sebagai narasi-narasi yang menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Inilah fenomena politik yang harus diwaspadai karena politik jual beli suara baik berupa uang ,beras, baju dan iming-iming jabatan rusak sendi-sendi demokrasi. Pertanyaan dari peserta lainnya yaitu tentang strategi sosialisasi yang efektif di era digital sekarang ini. Terkait hal tersebut Nurani mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan media sosial sebagai sarana sosialisasi kepemiluan dengan mengunggah konten-konten yang berisi informasi-informasi yang benar. Selain itu masyarakat juga harus mampu menyaring informasi sebelum menyebarluaskan dan tidak mudah percaya pada pemberitaan pemberitaan yang sifatnya bombastis. Hal tersebut karena berita bohong atau hoax biasanya dikemas dalam bahasa bahasa yang bombastis dan disertai narasi-narasi yang menghebohkan. Berita bohong biasanya tidak disertai gambar atau foto yang relevan dan naratornya berupa mesin artificial intelligence atau AI. Waspada cermat dan hati-hati dalam bermedsos merupakan salah satu cara untuk menghindari termakan berita bohong. Mencari berita atau informasi pada situs resmi KPU dan menjadikan data ini dari KPU sebagai sumber informasi merupakan salah satu cara mewujudkan sosialisasi yang tepat. Acara dilanjutkan dengan foto bersama. Acara berakhir pada pukul 17.00 WIB.(Wro)  

Selengkapnya