Berita Terkini

29

PPK DURENAN INGATKAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PPS

DURENAN – Pada hari Sabtu (23/12/2017) kemarin, bertempat di Aula Kecamatan Durenan,  digelar acara sosialisasi dan koordinasi PPK-PPS se-Kecamatan Durenan. Acara dimulai pada pukul pukul 13.00 WIB. Seperti yang telah direncanakan, sosialisasi tersebut menghadirkan Ketua PPS se-Kecamatan Durenan beserta sekretaris dan tata kelola keuangannya. Dalam kegiatan tersebut, Hermin Kuntari selaku tata kelola keuangan PPK durenan menyerahkan POK dan dana anggaran pemilukada 2018 secara langsung dan tansparan. "Kita tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun dalam Penyelenggaraan Pilkada. Anggaran apapun yang tidak sesuai, akan menjadi beban dan masalah yang menyeret kita ke ranah Hukum”,  tukasnya. Ibu paruh baya ini juga menegaskan, bahwa selama Pilkada berlangsung, pasti terdapat oknum-oknum yang tidak sependapat dan menuding gerak gerik pelaksana Pilkada. “Anggaran sekecil apapun yang tidak sesuai dengan anggaran yang kita peroleh-kita keluarkan, meskipun itu 'bunga' dari bank, maka hukumnya akan sampai ke tingkat kejaksaan”, tambahnya. Dalam pertemuan itu juga Pihak PPK memberikan sosialisasi tentang perencanaan data dan sosialisasi partisipasi masyarakat mengenai Pilkada  Jatim 2018 yang merupakan tindaklanjut dari bimtek yang selama 5 hari berturut-turut dilalui oleh anggota PPK di hotel Hayam Wuruk dan aula Rumah Makan Mekarsari pada 18-22 Desember 2017 kemarin. [Fendi]


Selengkapnya
26

PPK PULE : PPDP HARUS PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS

PULE - PPDP harus merupakan individu yang berintegrasi dan profesional untuk dapat mengimbangi padatnya jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Demikian dikatakan Ajar Sidiq dalam  rapat kerja PPK bersama ketua PPS dan sekretaris PPS pada hari Sabtu  (23/12/2017) kemarin. Ajar Sidiq, divisi perencanaan dan data PPK Pule, menambahkan  bahwa PPDP harus seorang yang mau bekerja sesuai aturan. Petugas PPDP sekarang ini harus seseorang yang berintegritas, profesional dan mempunyai semangat kerja yang tinggi, karena dalam Pilkada kali ini  kinerja dari PPDP akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Pilkada. “Apabila kinerja PPDP dalam coklit data tidak valid dan aktual maka penyelenggara ad hoc ditingkat selanjutnya seperti PPS dan PPK akan mengalami kesulitan”, tegasnya. Selanjutnya disampaikan Ajar bahwa rekruitmen petugas PPDP kali ini mengalami sedikit perubahan, karena persyaratannya menjadi minimal usia 17 tahun, beda dengan Pilkada  sebelumnya. Dengan aturan baru ini dapat diperoleh SDM yang lebih mumpuni dengan kemampuan tambahan melek teknologi, sehingga dapat memudahkan penyelenggaraan Pilkada  dalam lingkup penggunaan teknologinya. Anggota PPS harus segera merekrut petugas PPDP yang akan membantu pendataan pemilih di setiap daerah yang sudah ditentukan. Dalam raker ini pula disepakati bahwa setiap PPS harus segera menyetorkan nama nama sebagai petugas PPDP kepada PPK paling lambat tanggal 27 Desember, agar segera dapat dilaporkan ke KPU kabupaten sehingga PPDP dapat segera di bimtek dan selanjutnya dapat diterjunkan dilapangan. [Puspita]


Selengkapnya
27

PPK SURUH TRENGGALEK IKUTI BIMTEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

SURUH -- Jum’at, 22 Desember 2017, merupakan hari yang ke empat dari rentetan kegiatan sosialisasi serta pembekalan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 oleh jajaran KPU Kabupaten  Trenggalek kepada PPK serta seluruh sekretaris dan staf PPK se-Kabupaten Trenggalek. Dalam agenda ini terlihat lain dari biasanya, baik dari Jajaran KPU maupun PPK hampir tidak ada yang datang terlambat, sehingga acara bisa dimulai sesuai rencana, yakni pukul 13.00 WIB. Acara yang sengaja diselenggarakan di RM Mekarsari tersebut merupakan giliran untuk membahas bagaimana agar daftar pemilih nanti sesuai dengan fakta, atau dalam istilah pemilihan disebut “Pemutakhiran Daftra Pemilih (Mutarlih)”.  Dalam membuka acara tersebut, Suripto, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Menyatakan bahwa Proses pemutakhiran data bisa dikatakan sebagai tahapan yang sangat krusial. Kekrusialan daftar pemilih menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu, baik tahapan pemilu yang sedang berlangsung maaupun pemilu yang akan datang. “Karena dengan data itulah dapat diproyeksikan seberapa banyak kebutuhan, baik logistik atau anggaran yang dibutuhkan, selain itu pemutakhiran data juga berimplikasi langsung dengan Masyarakat Umum atau Pemilih”, laki-laki yang baru mendapatkan gelar Doktor dari sebuah Universitas ternama di Jogya tersebut. Mengingat pntingnya tahapan itu, divisi Data KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi meminta kepada PPK se-Kabupaten Trenggalek khususnya Divisi Perencanaan dan Data untuk mempelajari serta memahami aturan aturan atau petunjuk pemutakhiran data sesuai yang tertuang dalam PKPU No 2 Tahum 2017. Disamping memaparkan dengan jelas bagaimana proses pemutakhiran data, Gembong meminta kepada jajaran PPK dan PPS untuk segera membentuk Petugas Pemutakhir Data Pemilih (PPDP) dengan komposisi satu TPS satu Petugas. Dijelaskan, syarat utama dalam pembentukan PPDP adalah warga setempat (TPS) yang dibuktikan dengan KTP-El serta berkomitmen untuk pencoklitan dari KK satu ke KK yang lain. [Harmanto]


Selengkapnya
26

PPK PULE GENJOT KEGIATAN JELANG AKHIR TAHUN

PULE -- Untuk menyongsong penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun  2018,  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pule hari ini (23/12/2017) melakukan rapat kerja yang dihadiri oleh sekretaris kecamatan, ketua PPS, serta sekretaris PPS se-Kecamatan Pule. Acara bertempat di aula Kecamatan pule. Raker pada hari ini berfokus pada masalah anggaran dan operasinal kerja PPS dalam perekrutan PPDP yang harus segera dilakukan dalam waktu dekat. Dalam raker ini ketua PPK Pule berkesempatan untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya Ketua PPK Pule, Eris Agus Prasetyo, mengatakan bahwa  mau tidak mau kita harus bekerja ekstra. “Karena anggaran yang baru dicairkan, kita pihak PPK maupun PPS harus memutar otak untuk bisa mengggenjot  kegiatan”, tegas Eris. Lebih lanjut ketua PPK memaparkan tanggungjawab dari setiap elemen yang terlibat, mulai dari PPK, PPS, PPDP maupun masyarakat secara umum. “Semua elemen penyelenggara Pilkada harus bersinergi dengan baik demi terciptanya Pilkada  yang aman dan tanpa hambatan”, pungkas Eris.


Selengkapnya
34

PPK SURUH TRENGGALEK LAKUKAN SOSIALISASI DAN PERSIAPAN BENTUK PPDP

SURUH – Hari ini, Sabtu tanggal  23 Desember 2017, PPK Suruh beserta jajarannya melaksanakan sosialisasi tahapan penyelenggraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa timur tahun 2018 untuk pertama kalinya, bertempat di Aula Kecamatan Suruh. Acara ini dihadiri oleh Muspika Suruh, Kepala Desa se-Kecamatan Suruh , ketua Panwascam Suruh, dan para PPS se-Kecamatan Suruh. Acara dimulai sekitar pukul 09.00 dan berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Ketua PPK Suruh, Indra Hadi Subakti, dalam sambutannya mengatakan bahwa Pilkada pada substansinya adalah harapan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah lebih baik dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubenur baru yang memberikan harapan kepada masyarakat luas menuju masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. “Kita sebagai penyelenggara Pemilukada harus cukup berbangga juga menjadi agen perubahan menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera”, ungkap Indra. Sementara itu pada kesempatan yang sama dalam paparannya, Camat Suruh Agus Utoyo mengharapkan agar semua penyelenggara Pilkada di Kecamatan Suruh untuk menjaga kekompakan demi kelancaran semua tahapan Pilkada. “Perlunya kekompakan dijaga agar tahapan Pemilukada bisa berjalan dengan komunikasi yang baik antar semua lini,“ ungkap Agus. Sejalan dengan itu, Danposramil Suruh Bapak Marsam menambahkan perlunya para jajaran penyelenggara Pilkada belajar dari rujukan kegiatan pemilu-pemilu sebelumnya sehingga bisa jadi bahan evalusi kedepannya. “Dengan Bekal perjalanan Pemilukada sebelumnya bisa menjadi landasan keberhasilan pemilukada selanjunya”, papar Marsam. Ketua Panwascam Kecamatan Suruh, Palil, juga menambahkan untuk menjaga netralitas di Pilkada Jatim untuk para penyelenggara, PNS, dan perangkat desa, tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. “Bagi semua penyelenggara harus memiliki prinsip SIMP yang harus dijalankan,yaitu  meliputi soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas”,  tambahnya. Acara sosialisasi kemudian diteruskan dan diakhiri oleh kegiatan koordinasi PPK dan PPS se-Kecamatan Suruh untuk membahas persiapan tahapan Pilkada selanjutnya di mana akan ada perekrutan petugas Pemutahiran Data (PPDP) oleh PPS di akhir bulan desember 2017 ini. [PPK-Suruh]


Selengkapnya
29

PPK WATULIMO LAKUKAN RAKER DENGAN PPS

WATULIMO - Hari ini (Sabtu, 23/12/2017), PPK Watulimo melaksanakan rapat kerja dengan seluruh penyelenggara pemilu se-Kecamatan Watulimo. Peserta dalam rapat kerja ini adalah PPK beserta sekretariat, PPS se-Kecamatan Watulimo beserta sekretaris. Peserta berjumlah 56 orang. Acara dimulai dengan sambutan Ketua PPK Watulimo, Rohmad, dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Lutfi Widodo (Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik PPK Watulimo), Isti Amangku Tiwi (Divisi Hukum), Khoirul Masruri (Divisi SDM dan Parmas), dan diakhiri oleh Sugeng Santoso (Divisi Perencanaan dan Data). Rapat kerja yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Watulimo ini dimulai pukul 08.30 sampai pukul 11.00. Dalam sambutannya, Ketua PPK Watulimo, Rohmad, mengatakan bahwa seluruh penyelenggara harus mempersiapkan diri menghadapi tahapan yang sudah mulai berjalan, berdasarkan regulasi yang ada. “Kita di PPK tidak bisa bekerja tanpa ada dukungan dari kawan-kawan PPS se-Kecamatan”, kata Rohmad. Antusiasme tanya jawab dalam rapat kerja ini berjalan sangat baik, hal ini terbukti dengan adanya pertanyaan dari PPS terutama terkait dengan mekanisme perekrutan PPDP yang harus dilaksanakan dalam tahapan ini. Dan masukan tersebut dapat ditanggapi dengan baik oleh PPK Kecamatan Watulimo. Acara ditutup dengan penyampaian blanko perekrutan PPDP kepada seluruh PPS se-Kecamatan Watulimo dan diakhiri dengan berjabat tangan. [Irul].


Selengkapnya