Berita Terkini

Jumat, 17 Juni 2016 00:00
117

Catatan Hasil Rapat Pimpinan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (1)

KPU-TRENGGALEKKAB.GO.ID. Sebagai tindak lanjut dari rapat pimpinan KPU dengan KPU Provinsi Se-Indonesia pada tanggal 26 s/d 28 Mei 2016 di KPU Provinsi Sulawesi Utara bulan yang lalu, KPU Provinsi Jawa Timur mengadakan rapim dengan 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jatim pada tanggal 15 s/d 16 Mei 2016 bertempat di Aula KPU  Kota Batu. Rapat pimpinan yang diikuti seluruh jajaran Ketua dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap pedoman Teknis administrasi kepemiluan. Sebagai bahan yang akan dibahas dalam rapim, melalui Suratnya Nomor 08/UND/VI/2016 tertanggal 13 Juni 2016, KPU Provinsi Jawa Timur menginstruksikan kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota untuk membawa materi berupa RKB Pilbup, mapping penempatan SDM , SP3HL dan SP4HL Tahun 2015, laporan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan data digital hasil pilkada 2015. Disamping itu, dua hari sebelumbnya tepatnya  pada hari Senen (13/6/2016) maksimal pukul 12.00 WIB, KPU Kabupaten/Kota juga harus sudah mengirimkan daftar hadir komisioner dan PNS dalam bentuk soft copy dan hard copy. Rangkaian acara yang berlangsung selama dua hari ini dimulai tepat pukul 14.00 dengan agenda acara seremonial pembukaan yang diawali derngan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan selamat datang Ketua KPU Kota Batu dan dilanjutkan sambutan dari HM. Eberta Kawima, SH, MSi serta sambutan H. Eko Sasmito, SH, MH masing-masing sebagai Sekretaris dan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Agenda seremonial berikutnya  diakhiri dengan penutup dan doa yang dipimpin oleh Staf Sekretariat KPU Kota Batu. Pada pidato sambutannya, Sekretaris KPU Jawa Timur menegaskan bahwa dipilihnya rapim kedua tahun 2016 bertempat di KPU Kota Batu dimaksudkan untuk memberikan support dan  dukungan kepada satu-satunya KPU yang menyelenggarakan PILKADA Tahun 2017 di Jawa Timur. Selanjutnya mantan sekretaris KPU Kabupaten Jember ini menambahkan tentang urgensi dilaksnakannya rapim ini disamping membicarakan tentang kepemiluan, juga akan mendiskusikan masalah-masalah  mendasar yang dihadapi KPU/Kabupaten Kota di Jawa Timur. Secara khusus dalam forum ini juga akan dibahas dengan para sekretaris tentang penataan kepegawaian, kata Wima. Sementara itu pada sesi sambutan acara pembukaan, Eko Samito  lebih menekankan arti pentingnya menjaga komitmen sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah diamanatkan  Undang-undang. Hal ini menurut mantan Ketua KPU Kota Surabaya adalah terkait dengan masalah internalisasi nilai-nilai dasar organisasi KPU yaitu independensi, profesionalitas, dan integritas. Seluruh jajaran anggota KPU terikat   harus patuh dan tunduk pada ketentuan bersedia bekerja sepenuh waktu serta tidak melakukan pekerjaan dalam profesi lain, tegas Eko. Selanjutnya pria bertubuh tambun alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Magister Hukum Universitas Airlangga ini menambahkan bahwa dirinya akan selalu melakukan memonitoring dan assesment terhadap  KPU Kabupaten/Kota terkait dengan kedisiplinan kinerja, capaian kinerja, mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif-kolegial dan tingkan  kehadiran Anggota dan Pejabat/Staf Sekretariat, pungkas Eko. Seusainya acara pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi pokok  dalam rapat pimpinan  yaitu pengarahan dari masing-masing anggota komisioner  KPU Provinsi Jawa Timur yang dipimpin  secara langsung oleh Eko Sasmito, SH, MH.  Pada sesi ini materi pengarahan disampaikan secara bergantian oleh Gogot Cahyo Baskoro, S.Sos,  disusul paparan Choirul Anam, SPd, dilanjutkan pengarahan dari Mohammad Arbayanto, SH,MH dan diakhiri dengan buka bersama yang telah disediakan oleh panitia. Pada malam harinya dimulai pukul 20.00 s/d 23.30, rapim  dilanjutkan pengarahan kepada sekretaris  KPU Kabupaten/Kota oleh Sekretaris KPUProvisi Jawa Timur. Adapun pada hari kedua dimulai sejak pukul 09.00 s/d 13.00 rangkaian kegiatan  rapim dilanjutkan dengan pengarahan dari Dewita Hayu Shinta, SP, MSi Divisi Anggaran, Perencanaan dan Logistik dan presentasi LRA (Laporan Realisasi Anggaran),  hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kondisi organisasi, SDM, serta kendala-kendala yang dihadapi dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Tepat pukul 13.00 acara diakhiri dengan pembacaan hasil rapim dan ditutup langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. (Ripto)

Selengkapnya
Kamis, 16 Juni 2016 00:00
116

Dua Tahun Usia Komisioner KPU Trenggalek

KPU-TRENGGALEKKAB.GO.ID - Tak terasa masa kerja Komisioner KPU Kabupaten  Trenggalek masa bhakti 2014-2019 sudah memasuki tahun ke 2. Hal itu terungkap dari dinding status facebook dua anggota komisioner KPU Kabupaten Trenggalek. Nur Huda, komisioner yang membidangi  perencanaan keuangan dan anggaran menulis di media sosialnya: “Alhamdulillah tak terasa 2 tahun dalam mengemban amanah, semoga senantiasa berkelanjutan..Amin..”. Sementara itu, Nurani, divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi menulis di facebooknya: “Tak terasa sudah dua tahun menjadi Komisioner di bidang kepemiluan, belum separoh. Dengan aturan baru, tantangannya semakin berat. Mudah-mudahan bisa mempertahankan dan memperbaiki kinerja pelayanan publik di bidang pemilu dan demokrasi”. Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Trenggalek ketika ditemui di ruang kantornya mengonfirmasi bahwa memang usia komisioner KPU Kabupaten Trenggalek berusia dua tahun, tepatnya 11 Juni 2016 lalu. Dia menceritakan bahwa lima orang komisioner KPU Kabupaten Trenggalek masa bhakti 2014-2019 dilantik pada tanggal itu di Gedung Grahadi Surabaya dua tahun lalu. “Wajar jika perjalanan jadi anggota KPU Kabupaten Trenggalek akan terkenang dan pelantikannya akan terus diingat karena waktu itu seleksinya cukup ketat dan diikuti oleh banyak pelamar”, terang Suripto mengenang masa itu. Suripto menambahkan bahwa yang terpenting bukan masa lalu tapi bagaimana menghadapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Dia mengatakan, ke depan ini tantangannya memang semakin berat karena KPU sebagai lembaga publik memang dituntut untuk meningkatkan kinerjanya. Setidaknya KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, termasuk KPU Kabupaten Trenggalek, setidaknya  akan punya tugas berat untuk membantu menyukseskan pemilihan kepala daerah, pemilu legeslatif, dan pemilu presiden. “Untuk KPU Kabupaten Trenggalek yang terdekat adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, setelah itu rencananya Pileg dan Pilpres 2019 akan dilaksanakan serentak, tapi kita menunggu peraturan baru nantinya yang akan dibahas di DPRRI”, ungkap pria asal Kecamatan Watulimo yang sekarang tinggal di Kecamatan Kota Trenggalek ini.

Selengkapnya
Rabu, 15 Juni 2016 00:00
111

Ketua KPU Trenggalek Hadiri FGD Program K2C

Untuk mewujudkan gagasan terbentuknya Prigi sebagai Kota Maritim,  Badan pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPIW-Kementerian PUPR) melalui Bappeda Trenggalek menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) program K2C (Kota Kompak Cerdas) pada hari Selasa (14/6/2016 bertempat di Ruang Gayatri Hotel Hayam Wuruk. Agenda ini terselenggara sebagai bentuk fasilitasi terhadap Surat Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Kementerian PUPR Nomor UM 02.06-WK/186 tertanggal 26 Mei 2016 dengan pemateri Ir. Nirwono Joga, MLA selaku konsultan Tim pendamping dari BPIW-Kementerian PUPR. Rangkaian kegiatan  yang dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama ini diikuti  oleh stakeholder kunci sebanyak  28  peserta.  Disamping Ketua KPU Trenggalek tampak hadir Anggota DPRD Trenggalek Daerah Pemilihan 2 asal Watulimo (Drs. H.Syamsuri, MSi/Golkar, Bambang Sutopo, SE/PDIP, Dra. Jumiati/PKB, Imam Basuki, S.Sos), Kepala SKPD terkait (BPKAD, Dinas PU Perkimsih, Dinas PU Binamarga dn Pengairan, Dinas Paripora, Dinas Hubkominfo, Kantor LH, Kabag Administrasi Pemerintahan Setda), Muspika Watulimo, Kasi Ekbang Kec Watulimo, Polairud, PPN Prigi, BBUG, Kades Prigi, Kades Karanggandu, Kades Tasik Madu, Ketua Prigi Fest, dan Ketua Pokdarwis Watulimo. Dalam Sambutannya, Ir. Paulus Dwi SPN Kabid Perencanaan Fisik dan Prasarana   Bappeda Trenggalek mengatakan bahwa program ini adalah implementasi dari tupoksi  kebijakan RTRWN, RPJMN dan renstra Kementerian PUPR, Pusat pengembangan Kawasan Perkotaan tahun 2016. Program tersebut menurutnya berupa Kota kompak dan Cerdas (K2C) yang tersebar di 8 Kabupaten/ Kota, yaitu: di Jawa (Prigi-Trenggalek dan Kota Salatiga), Bali-Nusatenggara (Kota Kupang), Wilayah Timur (Kota Ambon), Sulawesi (Kota Bau-Bau), Kalimantan (Kota Banjarmasin), dan Sumatera (Kota Banda Aceh dan Kota Padang). Terpilihnya Prigi sebagai kawasan yang dijadikan program pengembangan K2C, maka di Trenggalek nantinya akan ada tiga embrio kota baru yang sangat strategis yakni Prigi-Watulimo sebagai  Kota Maritim, Kecamatan Panggul sebagai Kota Jasa dan Perdagangan dan Kecamatan Trenggalek sebagai pusat pemerintahan, tegas Paulus. Kemudian acara dilanjutkan dengan paparan Ir. Nirwono Joga, MLA dari Tim Pendamping K2C dari BPIW (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah) Kementerian PU-PR yang dipandu secara langsung oleh Paulus Dwi SPN. Dalam menyampaikan paparannya sebagai pemantik diskusi Joga menjelaskan bahwa pengembangan K2C setidak-tidaknya harus mengacu pada 8 atribut yang menjadi tolak ukur sebuah pengembangan kawasan compact and smart city, yaitu:  perencanaan pembangunan yang cerdas (smart development planning), ruang terbuka hijau yang cerdas (smart green open space), transportasi yang cerdas (smart transportation), pengelolaan air limbah yang cerdas (smart waste management), tata air yang cerdas (smart water management), bangunan yang cerdas (smart building), energi yang cerdas (smart energy), dan masyarakat yang cerdas (smart community). Kedelapan atribut tersebut menurut pria yang pernah menjalani pendidikan dasarnya di SD Pertiwi Ngantru Trenggalek ini  merupakan bentuk adopsi dari konsep pengembangan green city. Selesainya narasumber menyampaikan paparanya, peserta diminta untuk menyampaikan tiga hal secara tertulis yang berkaitan dengan masalah-masalah, harapan-harapan, dan larangan-larangan yang dipandu oleh moderator.  Kemudian moderator juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengeksplorasi terhadap apa yang menjadi pokok-pokok pikirannya tentang rencana program K2C sebagai bahan masukan untuk menyusun perencanakan yang lebih matang dan tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Ketika ditunjuk  moderator untuk memaparkan hasil eksplorasinya secara tertulis, Suripto Ketua KPU Trenggalek mendapatkan giliran menyampaikan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan harapan-harapanannya program K2C di Prigi-Watulimo. Dalam membacakan hasil analisisnya Ripto berharap agar pembangunan Kota Kompak Cerdas nanti harus ramah lingkungan, berkelanjutan, tidak menghilangkan local wisdom, tidak menggusur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.  Karena selama ini banyak pembangunan yang dari sisi konsepnya bagus tapi ujung-ujungnya justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat seperti masalah lingkungan, penggusuran, berorientasi jangka pendek (project oriented) dan tidak jarang yang memarginalkan masyarakat setempat yang pada gilirannya justru mempertajam jurang pemisah antara si-kaya dan si-miskin, pungkas Ripto.

Selengkapnya
Selasa, 14 Juni 2016 00:00
143

Dana Banpol Cair : Parpol Di Trenggalek Segera Melakukan Pendidikan Politik

KPU-TRENGGALEKKAB.GO.ID. Informasi tentang pencairan dana bantuan keuangan untuk partai politik di Trenggalek disambut baik oleh KPU Kabupaten Trenggalek. Hal ini disampaikan oleh Nurani, divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi KPU Kabupaten Trenggalek pada Senin 13 Juni 2016 di kantornya. ami menyambut baik cairnya bantuan tersebut karena itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan politik bagi warga sebagaimana diamantkan oleh undang-undang”, kata Nurani. Ditambahkan bahwa bantuan keuangan itu juga akan membantu pihak KPU Kabupaten Trenggalek karena pendidikan politik bisa membuat penyelenggaraan pemilu lebih ringan. Sebab, rakyat yang terdidik dengan baik secara politik merupakan modal sosial bagi pelaksanaan demokrasi di masyarakat kita. Demokrasi didukung dengan kesadaran dan wawasan dari para pelaku politik dan warga negara. Dana bantuan dari pemerintah tersebut dapat  digunakan untuk melakukan pertemuan-pertemuan politik yang bisa memberikan kesadaran pada para aktivis politik, konstituen dan simpatisannya. Menurut Nurani, para aktivis politik dari tingkat kecamatan hingga desa seharusnya adalah simpul-simpul massa yang akan menyebarkan informasi yang didapat dari pertemuan-pertemuan yang didanai oleh pemerintah itu. “Jika partai politik bisa mengelola dana tersebut dengan baik, tentu akan menghasilkan proses yang maksimal. Semua tergantung dari para pengurus partai politik tingkat kabupaten”, kata Nurani. Lalu bagaimana dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU? Menurut Nurani, KPU melakukan pendidikan politik dalam konteks pendidikan pemilih agar terselenggaranya momen-momen pemilihan bisa meningkatkan partisipasi pemilih dan mereka yang memilih itu menunjukkan kualitas yang baik. “Kriteria pemilih yang kualitasnya baik adalah bahwa mereka memilih berdasarkan pilihan rasional, punya target yang tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek, tidak memilih karena uang, tidak tergantung pada orang lain yang  didasarkan pada pertimbangan sempit”, kata pria asal Watulimo yang berdomisili di Karangan ini. Nurani mengatakan bahwa KPU RI sebenarnya ada  program rumah demokrasi. Tapi, menurutnya, karena program itu dipilih beberapa daerah saja di Indonesia dan tidak merata, Trenggalek  tidak mendapatkan program tersebut. Di sela waktu menunggu Pilbub Jatim 2018, KPU Kabupaten Trenggalek hanya bisa melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih yang bisa dilakukan tanpa anggaran. Salah satunya adalah penyebaran informasi pada publik  lewat website dan mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak luar yang bisa digandeng untuk melakukan penyebarluasan informasi soal demokrasi dan kepemiluan. “Kita juga membantu KPU Jatim sebagai kontributor Jurnal yang diterbitkan bulanan”, imbuh Nurani. Sementara itu,  masih ada tiga partai yang belum  bisa mendapatkan pencairan dana bantuan keuangan yang totalnya 1,1 miliar dari dana APBD itu. Ketiha partai (PAN, PPP, PKPI)    belum bisa memenuhi persyaratan.  Untuk PAN dan PKPI masih terkendala belum adanya muscab yang akan menetapkan pengurus baru yang disahkan oleh kepengurusan partai tingkat atasnya. Sedangkan PPP terkendala oleh dualisme kepengurusan di tingkat pusat.

Selengkapnya
Minggu, 12 Juni 2016 00:00
114

Dokumen Hasil Pemilihan di Kabupaten Trenggalek Tersimpan di Badan Arsip Jatim

Arsip hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2015 dan pemilu sebelumnya dipastikan sudah tersimpan di Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi Jawa Timur. Hal itu terkonfirmasi setelah Badan Perpustakaan dan Arsip Jatim mengirimkan pemberitahuan tentang arsip apa saja yang sudah diterima dan disimpan di kantornya. Pemberitahuan itu  merupakan kelanjutan dari  proses serah-terima data hasil pemilu di Trenggalek antara KPU Kabupaten Trenggalek dengan pihak Badan Perpustakaan dan Arsip Jatim  pada tanggal 10 Mei 2016 lalu. Kemarin, Rabu 8 Juni 2016 sekretaris KPU memberitahukan pada komisioner KPU Kabupaten Trenggalek bahwa  pemberitahuan itu sudah dikirimkan oleh pihak Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi Jawa Timur. Dalam pemberitahuan itu juga dikirimkan Daftar Pertelaahan Arsip oleh Badan yang menangani arsip dan perpustakaan tingkat Propinsi yang berkantor di Wonokromo Surabaya itu. Pihak Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi Jatim telah melampirkan daftar arsip apa saja yang diterima, antara lain daftar arsip Pilgub 2008 putaran I dan II, daftar arsip Pilgub 2013, daftar arsip Pileg 2014, daftar arsip Pilpres 2014, dan  daftar arsip Pilbup 2015. Atas pemberitahuan tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek merasa bersyukur karena tersimpannya data hasil pemilihan di Kabupaten Trenggalek setidaknya telah diselamatkan. “Alhamdulillah, kalau data hasil pemilihan di Kabupaten Trenggalek sudah tersimpan. Ini artinya data penting negara dan daerah Trenggalek ada yang menyelamatkan. Dan terimakasih juga karena pihak Badan arsip juga cukup aktif dalam hal ini”, kata Wiratno. Wiratno juga menambahkan bahwa  KPU Kabupaten Trenggalek sendiri juga berupaya secara maksimal melakukan penyimpanan data hasil pemilu selama ada di Trenggalek sebab  data itu amat diperlukan selain untuk kepentingan internal juga untuk kepentingan publik. Dicontohkan oleh Wiratno, misalnya, kadang ada mahasiswa yang mengajukan permohonan data hasil kepemiluan untuk kepentingan riset dan studi di perkuliahannya. “Sebagai lembaga publik yang harus terbuka sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik, kami harus siap memenuhi permintaan data dari masyarakat, termasuk mahasiswa yang sedang melakukan riset tentang pemilihan di Trenggalek yang diselenggarakan oleh KPU”, imbuh Wiratno. [Nrn]

Selengkapnya
Kamis, 09 Juni 2016 00:00
925

MAKNA DI BALIK SERAGAM KEMEJA PUTIH - CELANA HITAM PNS KPU

KPU-TRENNGALEKKAB.GO.ID. Untuk meningkatkan citra dan wibawa aparatur pemerintah yang berintegritas, disiplin, jujur, profesional dan memiliki espirit de corps tercermin dari seragam dinas yang digunakannya. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 591/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Pakaian Dinas Harian PNS di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum terdiri dari tiga jenis yaitu Abu-Abu Tua, Coklat, dan Batik yang sudah efektif berlaku sejak tahun 2015 kemarin. Simbul kemeja putih-celana hitam  ‘ala Presiden Joko Widodo yang juga digunakan dan diikuti anggota Kabinet Kerja terpilih yang diumumkan pada 24 Oktober 2014,  berpengaruh  besar terhadap mode seragam dinas PNS dan banyak diikuti oleh  instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bahkan, tak sedikit instansi yang mewajibkan melalui kebijakan resmi. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum juga kena imbas dengan mengeluarkan kebijaka serupa dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 56/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Harian PNS di Lingkungan KPU Tanggal  19 Mei 2015 sebagai pengganti atas Keputusan KPU Nomor 591/Kpts/KPU/Tahun 2014. Menurut Wiratno Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, diterbitkannya keputusan terbaru ini, maka seragam dinas ASN (Aparat Sipil Negara) di lingkungan KPU yang pada mulanya hanya 3 jenis sekarang berubah menjadi 4 jenis dengan ketentuan: Hari Senen menggunaka pakaian dinas warna abu-abu, Selasa memakai kemeja putih-celana abu-abu tua, Rabo mengenakan pakaian dinas warna coklat dan pada hari Jum’at berpakaian batik. Perubahan seragam dinas ini sudah berjalan secara efektif di sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek sejak bulan kemarin, kata Ratno. Dalam menanggapi adanya kebijakan baru tentang seragam tersebut Patna Sunu, SH, MKn Komisioner KPU Trenggalek yang membidangi Divisi Hukum dan SDM, mengatakan bahwa setiap seragam dinas pada dasarnya memiliki filosofinya masing-masing. Misalnya, pakaian dinas warna abu-abu dan coklat menjadi simbol pembeda antara aparatur pemerintah yang bertugas di KPU dengan aparatur pemerintah lain maupun dengan masyarakat sipil lainnya. Sedangkan batik, itu merupakan simbul dan khasanah budaya bangsa Indonesia. Adapun kemeja putih merupakan simbol kesederhanaan dan kesucian atau bisa juga diinterpretasikan sebagai kemeja pekerja yang menandakan bahwa mereka siap untuk bekerja, kata Sunu. Selanjutnya alumnus Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya ini menambahkan bahwa pemakaian seragam juga berfungsi untuk membangun komunikasi non verbal antara instansi dan masyarakat luas serta meningkatkan citra positif suatu lembaga. Lebih dari itu menurut bapak dua anak ini pemakaian seragam dapat memupuk persatuan dan kesatuan diantara pegawai disamping berfungsi untuk mengontrol perilaku negatif dari para pemakainya. Prinsipnya kami sangat menginginkan adanya  kesejahteraan tunjangan kinerja dan ditambah seragam baru ini semoga kinerja seluruh pegawai KPU Trenggalek juga semakin  meningkat,  ujar Sunu berharap. (Ripto)

Selengkapnya