Menjelang akhir tahun 2016, KPU Kabupaten Trenggalek masih terus melakukan sosialisasi tentang demokrasi dan kepemiluan, khususnya di radio. Seperti kali ini (Rabu, 21/12/2016), siaran kembali di lakukan di Radio RPKT Trenggalek dengan mengusung topik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Acara yang dimulai pukul 10.00  dan berakhir pukul 11.00 ini tetap dipandu oleh penyiar Raras. Hadir dari KPU Kabupaten Trenggalek sebagai narasumber adalah Gembong Derita Hadi, Divisi Perencanaan dan Data. Gembong hadir ditemani oleh Atok Kris Supanto dari staf sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek.

Dalam uraiannya, Gembong menjelaskan tentang tujuan kenapa pemutakhiran data berkelanjutan dilakukan. Salam satu tujuannya, menurutnya, adalah untuk melakukan aupdate data secara terus menerus agar dinamika pemilih bisa terdata untuk mendukung validasi data pemilih di pemilihan berikutnya.

Gembong menjelaskan bahwa dinamika penduduk terbilang cukup cepat, mulai berkurangnya jumlah penduduk yang mengurangi pemilih, masuknya usia 17 tahun yang yang menambah pemilih, pindah datang dan pindah pergi yang harus didata, berkurangnya pensiunan TNI/Polri yang membuat mereka punya hak pilih, dan lain sebagainya. “Intinya, dinamika status dan posisi kependudukan tersebut menjadi basis bagi dinamika pemilih yang sejak awal harus dikawal”, tandas pria asal Kecamatan Dongko ini.

Ditambahkan oleh Gembong bahwa KPU Kabupaten Trenggalek juga memberikan perhatian khusus pada kalangan rentan seperti penyandang disabilitas. Kelompok tersebut punya hak pilih yang sama dengan yang lainnya tetapi memiliki keterbatasan untuk memilih. Karena itulah, menurut Gembong, KPU Kabupaten Trenggalek mulai mendata keberadaan kaum disabilitas dengan kerjasama dengan Dinas Sosial dan yayasan yang menaungi kelompok tersebut.

Gembong juga menyampaikan harapan agar masyarakat pro-aktif untuk mengurus identitas kependudukan, termasuk juga melakukan apa yang diamanatkan oleh peraturan. Karena identitas kependudukan juga berkaitan dengan hak-hak masyarakat itu sendiri ketika harus berhadapan dengan masalah administrasi. Termasuk adalah hak-hak politik warga sebagai pemilih. [Hupmas]