Berita Terkini

Selasa, 30 Juli 2019 00:00
55

EVALUASI FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DARI PARPOL TRENGGALEK

Menanggapi paparan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek terkait fasilitasi alat peraga kampanye (APK), partai politik tampaknya berbeda pendapat antara satu partai dengan lainnya. Hal itu terungkap dalam acara diskusi di acara Evaluasi kampanye Pemilu 2019 yang diadakan KPU Kabupaten Trenggalek pada Hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 di Hotel Hawam Wuruk lalu. Ada partai yang menginginkan agar fasilitasi alat peraga kampanye (APK) oleh KPU bukan hanya pencetakannya saja, tetapi juga hingga pemasangannya. Hal itu disampaikan oleh Muradi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Trenggalek. Menurutnya fasilitasi hingga pemasangan alat peraga kampanye akan memudahkan partai politik untuk mengurangi biaya. Sebab, pemasangan APK juga butuh biaya, bukan hanya pencetakannya saja yang butuh biaya. Dengan demikian, Muradi menyatakan agar ke depan aturan Pemilu juga menentukan agar tidak seperti Pemilu 2019 di mana KPU hanya mencetakkan saja. Menanggapi hal itu, divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Trenggalek Nurani mengatakan bahwa usulan ini akan dicatat dalam notulensi dan dimasukkan dalam rekomendasi. Meskipun demikian, Nurani juga mengungkapkan bahwa semua kebijakan ada keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Jika pemasangan difasilitasi juga oleh KPU, juga mesti dipikirkan juga jika pemasangan yang dilakukan rekanan KPU kadang juga kurang kuat dan jika terjadi baliho yang roboh bagaimana solusinya dan siapa yang bertanggungjawab. [Hupmas]

Selengkapnya
Selasa, 30 Juli 2019 00:00
51

KETUA KPU TRENGGALEK : EVALUASI KAMPANYE PEMILU 2019 BISA UNTUK PERBAIKAN PILKADA 2020

EVALUASI tahapan kampanye harus menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa digunakan untuk memperbaiki kampanye dalam tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Trenggalek pada tahun 2020 nanti. Demikian dikatakan Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Gembong Derita Hadi, dalam sambutannya di sesi pembukaan acara Evaluasi Kampanye 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2019. Gembong menyampaikan bahwa kampanye Pemilu 2019 mendapatkan perhatian hingga KPU seluruh daerah di Indonesia melakukan kegiatan evaluasi, terutama terkait pelayanan KPU dalam memberikan fasilitasi berupa alat peraga kampanye dan iklan kampanye. Gembong berharap acara ini akan menghasilkan masukan-masukan dari masyarakat dan seluruh ‘stakeholder’ yang hadir dalam acara evaluasi ini. Menurutnya, apa yang telah terjadi pada pemilu 2019 lalu bisa menjadi pelajaran dan bahan perbaikan dalam pelasanaan Pemilihan berikutnya. “Termasuk untuk bahan evaluasi agar Pilkada 2020 di Trenggalek nanti bisa berjalan dengan lebih baik”, tegasnya. KPU RI memang telah menginstruksikan agar KPU di semua daerah melakukan evaluasi kampanye Pemilu 2019, khususnya terkait fasilitasi alat peraga kampanye dan iklan kampanye. Masyarakat, termasuk partai politik, diharapkan memberikan masukan terhadap bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh KPU terkait alat peraga kampanye dan iklan kampanye yang dilakukan di Trenggalek.  [Hupmas]

Selengkapnya
Selasa, 30 Juli 2019 00:00
57

POLRES TRENGGALEK SUDAH MULAI WASPADAI HOAX PILKADA TRENGGALEK

Dalam kegiatan Evaluasi Kampanye Pemilu 2019 di Hotel Hayam Wuruk Trenggalek pada hari Kamis (30/07/2019) lalu juga menghadirkan Kapolres Trenggalek sebagai pemantik diskusi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek menghadirkan Kapolres dalam kapasitasnya untuk melakukan paparan evaluasi pengamanan kampanye Pemilu 2019 lalu. Tidak banyak yang dipaparkan terkait evaluasi terhadap fasilitasi APK Kampanye Pemilu 2019. Hanya saja, Kapolres menegaskan bahwa pihaknya punya tanggungjawab untuk menciptakan kondisi yang aman da tertib dalam setiap tahapan Pemilu, termasuk pemasangan alat-alat peraga dan pengamanannya. Kapolres berharap agar kampanye lalu bisa menjadi pelajaran bagi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek pada tahun 2020 nanti. “Setiap gangguan keamanan di tahapan Pemilihan harus diwaspadai, termasuk kampanye”, papar Kapolres Trenggalek AKBP Didit Bambang Wibowo S, S.I.K., M.H. Ia juga memberikan informasi bahwa sejak sekarang sudah mulai ada pihak-pihak yang berusaha memainkan situasi menjelang Pilkada 2020 di Trenggalek. Salah satunya adalah munculnya “akun palsu” facebook yang menggunakan nama Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. Akun itu bahkan sudah digunakan untuk melakukan penipuan uang dan sudah ada korbannya. [Hupmas]

Selengkapnya
Selasa, 30 Juli 2019 00:00
84

QUANTUM LITERA CENTER (QLC) TRENGGALEK INGINKAN KAMPANYE YANG CERDAS DAN MENCERDASKAN

SELAIN paparan dari para narasumber dan pendapat dari pimpinan partai politik dan stakeholder di organisasi pemerintah daerah (OPD), dalam acara rapat evaluasi Kampanye Pemilu 2019 yang diadakan KPU Kabupaten Trenggalek di Hotel Hayam Wuruk pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 juga muncul masukan dari organisasi masyarakat sipil. Salah satunya adalah dari Aktivis lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang Literasi yang bernama Quantum Litera Center (QLC). Melalui aktivisnya, Triesca Dewi Mutiara, QLC menyoroti kampanye yang kurang cerdas dan mencerdaskan. Hal itu terlihat dari sisi desain APK yang rata-rata monoton dalam hal desain dan kurang memberikan informasi yang lengkap tentang visi-misi calon. “Pada saat kampanye tatap muka hampir tak dilakukan karena katanya takut berbiaya, seharusnya alat peraga yang difasilitasi KPU dimanfaatkan dengan baik”, papar Triesca. Menurut Triesca, visi-misi dan progam sama sekali tidak bisa dilihat di alat peraga kampanye. Masing-masing hanya  terdiri dari angka, gambar, dan nama. “Visi-misi dan progam kemudian tak ada masyarakat yang tahu, sehingga kita mencoblos itu ya tak diberi informasi tentang apa yang membedakan antara satu calon dengan lainnya”, tambah Triesca. Ditambahkan oleh Trieska, ke depannya, bukan hanya KPU saja yang diharapkan memberika pelayanan maksimal dalam fasilitasi kampanye termasuk alat peraga kampanye. Tapi juga partai politik juga harus memberikan pelayanan informasi dengan desain-desain ‘content’ kampanye yan memberikan informasi yang lengkap pada masyarakat.  [Hupmas]

Selengkapnya
Selasa, 16 Juli 2019 00:00
50

KPU TRENGGALEK HADIRI RAKOR PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN PILKADA 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur tak mau meninggalkan perannya dalam melakukan supervisi terhadap kesiapan 19 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020 nanti. Karena itulah, seluruh KPU Kabupaten/Kota yang sedang menyusun rencana kegiatan berbasis anggaran dalam Pilkada 2020 dikumpulkan di Hotel Bukit Daun, Kediri. Sebagai salah satu calon penyelenggara Pilkada 2020, tentua KPU Kabupaten Trenggalek juga menghadiri acara yang berlangsung pada Hari Selasa –Rabu, 16-18 Juli 2019 ini. Seluruh komisioner, sekretaris, dan kasubag perencanaan dan data hadir untuk mengikuti arahan dan mendiskusikan persoalan-persoalan yang dihadapi selama pengajuan anggaran hibah dari Pemerintah daerah. Rapat dibuka oleh Ketua KPU Propinsi Jawa Timur, Choirul Anam. Dalam sambutanya, Anam mengatakan bahwa dalam rapat ini akan dibahas tahapan-tahapan pilkada dan kebutuhan anggarannya secara terperinci. Ia menekankan pentingnya perencanaan kegiatan dan penganggarannya. Sehingga,  ia menghimbau kepada 19 KPU kabupaten/kota yang hadir untuk segera melakukan “review” kembali perencanaanya setelah mendapatkan arahan dari KPU Provinsi Jawa timur. ”Dengan begitu, semua komisioner kabupaten/kota memahami perencanaan strategisnya maupun operasionalnya”, imbuh Anam. [Hupmas]

Selengkapnya
Rabu, 10 Juli 2019 00:00
101

PROFIL INDRA SETIAWAN, KOMISIONER KPU TRENGGALEK PERIODE 2019-2024

Salah satu komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek periode 2019-2024 yang dilantik pada tanggal 13 Juni 2019 lalu adalah Muhammad Indra Setiawan. Pria ini membidangi divisi Perencanaan dan Data. Pemilu bukan hal baru baginya karena ia punya berbagai pengalaman yang membuatnya bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Pemilu. Beberapa kali menjadi penyelenggara Pemilihan dijalaninya. Di tempat pemungutan suara (TPS) sudah, demikian juga penyelenggara di tingkat kecamatan, baik sebagai PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) maupun Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan). Ia juga pernah bergabung di Pemantau Independen di Jaringan Pemilih Pemilu Rakyat (JPPR) pada Pemilu 2004. Pada Pilkada 2010 ia juga terlibat dalam Survey perilaku pemilih bersama LP3ES. Bahkan ia juga pernah menjadi peliput  kegiatan-kegiatan Kepemiluan di Radio Komunitas bernama Samudra FM dalam kurun 2009-2010. Radio itu didirikan oleh sebuah organisasi masyarakat sipil bernama Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (PAMA) di mana ia sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, HAM dan Demokrasi sejak tahun 2005. Sejak itu pula tak terhitung berbagai kegiatan pendampingan program pemberdayaan yang ia lakukan. Pria kelahiran Trenggalek pada 15 September 1983 ini memulai pendidikan dasarnya di MI Muhammadiyah Desa Dukuh Kecamatan Watulimo pada tahun 1989. Setelah lulus pada tahun 1995 ia melanjutkan pendidikan di MTs Putra Walisongo Ngabar Ponorogo, berlanjut di SMA di yayasan yang sama setelah itu. Keluar dari yayasan itu, ia melanjutkan pendidikan D-1 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2001. Lalu melanjutkan pendidikan tinggi di fakultas Tarbiyah STAIN Tulungagung jurusan Bahasa Inggris, hingga lulus pada tahun 2005. Ia melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Tulungagung, mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam, mulai tahun 2011 hingga tahun 2015. Pria yang juga pernah aktif di ormas pemuda Muhammadiyah ini sekarang tinggal di  RT/RW. 16/06, Petung, Ds. Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Begitu masuk ke lembaga penyelenggara pemilu tingkat kabupaten, sesuai tugas divisinya saat ini ia tengah disibukkan dengan perencanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek. Ia punya tanggungjawab mengawal agar dana hibah dari Pemerintah Daerah bisa cair sebagaimana waktu yang diinginkan dan jumlahnya maksimal sesuai kebutuhan biaya yang dibutuhkan. [Hupmas]

Selengkapnya