Berita Terkini

46

PPK KECAMATAN “BUMI TURONGGO YAKSO” MEMBIMTEK PPS

DONGKO – Sebagai  tindak lanjut acara bimtek yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Trenggalek, Sabtu, 23 Desember 2017, PPK Kecamatan Dongko beserta sekretariat PPK langsung melaksanakan tahapan Pilgub berupa Bimtek terhadap PPS dan Sekretaris PPS se-Kecamatan Dongko. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kanit Intel Polsek Dongko Bapak Mualim. Acara diawali dengan pembukaan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya berlangsung dengan khitmat yang dilanjutkan sambutan oleh ketua PPK Kecamatan Dongko, Nurdin. Dalam sambutannya, Nurdin memaparkan pentingnya netralitas dan profesionalisme kerja selaku penyelengara pemilu Pilgub 2018 harus benar-benar dilaksanakan. Dalam acara yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB tersebut, turut menyampaikan sambutan yaitu sekretaris PPK, Ihwan Sawaji. Ia memberikan pengarahan terkait dengan petunjuk operasional kegiatan yang berisi tentang anggaran setiap bulannya, terutama pada bulan Desember. Pembukaan selesai dengan dibacakan do'a oleh anggota PPS dari Desa Sumberbening, Sofwan. Agenda inti Bimbingan Teknis dipandu langsung oleh salah satu Komisioner PPK, Agus Fauzi. Dalam paparannya, pria yang mengaku jomblo maco ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan Pilgub 2018, tentang teknis perekrutan PPDP. “PPDP adalah ujung tombak dari pelaksanaan pilgub 2018 ini”, tegasnya. Bimtek berlangsung santai dan responsif dari para peserta. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peserta yang turut mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang langsung dijawab dan dijelaskan oleh pemateri. Lebih lanjut, Fauzi menekankan kepada PPS untuk tidak boleh sakit, tidak boleh capek, karena rangkaian kegiatan panjang sudah dimulai. [PPK-Dongko]


Selengkapnya
38

PPK GANDUSARI GELAR SOSIALISASI DAN RAKOR KEGIATAN PILKADA

GANDUSARI – Sabtu (23/12/2017) mulai pukul  19.00 WIB digelar rapat koordinasi antara PPK Gandusari dan PPS se-Kecamatan  Gandusari. Acara ini bertempat Aula Kecamatan Gandusari. Selain dihadiri PPK dan PPS, juga hadir dari  Panwascam, yang diwakili oleh Heri Efendi. Di dalam pertemuan ini, Sugeng Haryadi, Ketua PPK gandusari, menyampaikan materi terkait  dengan pembentukan PPDP. Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Bambang Nurmuis di sesi berikutnya  memperjelas langkah-langkah praktis pemetaan TPS dan pembetukan PPDP, serta mengajak PPS untuk melakukan identifikasi kelompok masyarakat sebagai sasaran soasialisasi. Sementara itu, dalam sambutannya, anggota Panitia Pengawas Kecamatan Gandusari, Heri Efendi  menegaskan bahwa antara PPK dan Panwascam serta antara PPS dan PPL adalah sama-sama  penyelenggara pemilu yang sama bertanggungjawab terhadap suksesnya kegiatan pemilu (saat ini Pemilukada Jatim 2018). “Oleh karena iru bagi teman-teman PPS ndak usah grogi dengan panwas, bekerja saja sesuai dengan tupoksi masing”, papar lajang yang sudah berumur ini. [PPK-Gandusari]


Selengkapnya
40

PPK DURENAN GELAR SOSIALISASI DAN KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN

DURENAN -- Tidak seperti biasanya, Aula Kantor Kecamatan Durenan yang pada hari Sabtu libur, kemarin siang (Sabtu, 23/12/2017) dipenuhi dengan semaraknya kegiatan  sosialisasi dan koordinasi PPK-PPS se-Kecamatan Durenan, ditambah dengan anggota sekretariat PPS se-Durenan.  PPK mengggelar kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari arahan  KPU Trenggalek yang diberikan kepada PPK Durenan dalam acara bimtek sebelumnya. Untuk mengawali kegiatan tersebut, tak lupa lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan untuk menanamkan rasa patriot dan cinta tanah air yang dipandu oleh dirijen cantik, Eliyana Wulandari yang juga seorang ketua PPS Desa Baruharjo. Kemudian acara  dibuka oleh Ketua PPK Durenan Mujahidin. Dalam sambutannya, Mujahidin memberikan  sedikit wawasan mengenai penyelenggaraan Pilkada  Jatim yang akan segera terselenggara. "Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan dalam waktu dekat ini, seperti pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) misalnya. Usulan harus kami terima paling lambat 27 Desember 2018 nanti", tegasnya. Memasuki materi bimtek, terdapat 3 sesi materi yang diberikan, di antaranya pelaksanaan PPDP beserta pembentukannya oleh M.Ainun Kurniansyah, materi sosialisasi dan partisipasi Masyarakat oleh Fendi Catur Mulyanto, dan materi Tata Kelola Keuangan oleh ibu Hermin Kuntari. Dalam sesi pertama, Ainun menjabarkan tentang tahapan Coklit yang ada. Mulai dari pembentukan, syarat menjadi PPDP, bimtek PPDP, pelaksanaan coklit, dan ketentuan yang berlaku selama menjadi PPDP, serta tahapan bagaimana cara mencoklit tiap warga secara baik dan benar. "Nantinya, jangan sampai terdapat kejadian-kejadian janggal yang dialami selama pelaksanaan coklit, banyak kasus yang menjadi sorotan pengawas dalam pelaksanaan coklit”,  jelasnya. Dilanjutkan sesi materi oleh Fendi Catur Mulyanto dari divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat. Ia menjelaskan mengenai pentingnya sosialisasi pihak penyelenggara tentang  Pilkada  2018. Di sini ia menekankan tentang sasaran strategis pemilih yang perlu diberi sosialisasi. "Ada beberapa sasaran yang perlu kita sasar dalam sosialisasi. Ada pemilih perempuan, pemilih pemula, pemilih dewasa, masyarakat pinggiran, warga-net, pemilih disable, dan keluarga”, paparnya. Menurut Fendi, masyarakat-masyarakat inilah yang nantinya menjadi tolok ukur suksesnya Pemilu Jatim 2018 nanti. Banyak pemilih Golput karena kita dari pihak penyelenggara kurang melakukan sosialisasi intens terhadap warga-warga tersebut.  “Banyak bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat. Tidak hanya sebagai pemilih saja. Mereka bisa memulai dari hal terkecil, misalnya memastikan bahwa namanya tercantum di daftar pemilih,  itu sudah merupakan partisipasi aktif yang bagus”,  imbuhnya lagi. Sesi terakhir diisi dengan bimbingan teknis tentang pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dalam hal ini, Hermin Kuntari selaku staf keuangan PPK Durenan menjelaskan  bahwa dana yang ada harus dikelola dengan baik. “Karena nantinya akan ada SPJ yang menjadi pertanggungjawaban kita sebagai penyelenggara. Kita sebagai penyalur hanya bertugas menyampaikan saja tanpa mengubah suatu apapun. Karena transparansi dan kejujuran haruslah kita utamakan demi kinerja efektif, bersih, dan adil”, tegasnya. Acara tersebut diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh perangkat desa (Modin) dari desa Sumbergayam, agar dari pertemuan kali ini dapat mensolidkan kesatuan tiap lini penyelenggara Pemilukada di kecamatan  Durenan. [PPK-Durenan]


Selengkapnya
45

PPK DURENAN INGATKAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PPS

DURENAN – Pada hari Sabtu (23/12/2017) kemarin, bertempat di Aula Kecamatan Durenan,  digelar acara sosialisasi dan koordinasi PPK-PPS se-Kecamatan Durenan. Acara dimulai pada pukul pukul 13.00 WIB. Seperti yang telah direncanakan, sosialisasi tersebut menghadirkan Ketua PPS se-Kecamatan Durenan beserta sekretaris dan tata kelola keuangannya. Dalam kegiatan tersebut, Hermin Kuntari selaku tata kelola keuangan PPK durenan menyerahkan POK dan dana anggaran pemilukada 2018 secara langsung dan tansparan. "Kita tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun dalam Penyelenggaraan Pilkada. Anggaran apapun yang tidak sesuai, akan menjadi beban dan masalah yang menyeret kita ke ranah Hukum”,  tukasnya. Ibu paruh baya ini juga menegaskan, bahwa selama Pilkada berlangsung, pasti terdapat oknum-oknum yang tidak sependapat dan menuding gerak gerik pelaksana Pilkada. “Anggaran sekecil apapun yang tidak sesuai dengan anggaran yang kita peroleh-kita keluarkan, meskipun itu 'bunga' dari bank, maka hukumnya akan sampai ke tingkat kejaksaan”, tambahnya. Dalam pertemuan itu juga Pihak PPK memberikan sosialisasi tentang perencanaan data dan sosialisasi partisipasi masyarakat mengenai Pilkada  Jatim 2018 yang merupakan tindaklanjut dari bimtek yang selama 5 hari berturut-turut dilalui oleh anggota PPK di hotel Hayam Wuruk dan aula Rumah Makan Mekarsari pada 18-22 Desember 2017 kemarin. [Fendi]


Selengkapnya
42

PPK PULE : PPDP HARUS PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS

PULE - PPDP harus merupakan individu yang berintegrasi dan profesional untuk dapat mengimbangi padatnya jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Demikian dikatakan Ajar Sidiq dalam  rapat kerja PPK bersama ketua PPS dan sekretaris PPS pada hari Sabtu  (23/12/2017) kemarin. Ajar Sidiq, divisi perencanaan dan data PPK Pule, menambahkan  bahwa PPDP harus seorang yang mau bekerja sesuai aturan. Petugas PPDP sekarang ini harus seseorang yang berintegritas, profesional dan mempunyai semangat kerja yang tinggi, karena dalam Pilkada kali ini  kinerja dari PPDP akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Pilkada. “Apabila kinerja PPDP dalam coklit data tidak valid dan aktual maka penyelenggara ad hoc ditingkat selanjutnya seperti PPS dan PPK akan mengalami kesulitan”, tegasnya. Selanjutnya disampaikan Ajar bahwa rekruitmen petugas PPDP kali ini mengalami sedikit perubahan, karena persyaratannya menjadi minimal usia 17 tahun, beda dengan Pilkada  sebelumnya. Dengan aturan baru ini dapat diperoleh SDM yang lebih mumpuni dengan kemampuan tambahan melek teknologi, sehingga dapat memudahkan penyelenggaraan Pilkada  dalam lingkup penggunaan teknologinya. Anggota PPS harus segera merekrut petugas PPDP yang akan membantu pendataan pemilih di setiap daerah yang sudah ditentukan. Dalam raker ini pula disepakati bahwa setiap PPS harus segera menyetorkan nama nama sebagai petugas PPDP kepada PPK paling lambat tanggal 27 Desember, agar segera dapat dilaporkan ke KPU kabupaten sehingga PPDP dapat segera di bimtek dan selanjutnya dapat diterjunkan dilapangan. [Puspita]


Selengkapnya
43

PPK SURUH TRENGGALEK IKUTI BIMTEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

SURUH -- Jum’at, 22 Desember 2017, merupakan hari yang ke empat dari rentetan kegiatan sosialisasi serta pembekalan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 oleh jajaran KPU Kabupaten  Trenggalek kepada PPK serta seluruh sekretaris dan staf PPK se-Kabupaten Trenggalek. Dalam agenda ini terlihat lain dari biasanya, baik dari Jajaran KPU maupun PPK hampir tidak ada yang datang terlambat, sehingga acara bisa dimulai sesuai rencana, yakni pukul 13.00 WIB. Acara yang sengaja diselenggarakan di RM Mekarsari tersebut merupakan giliran untuk membahas bagaimana agar daftar pemilih nanti sesuai dengan fakta, atau dalam istilah pemilihan disebut “Pemutakhiran Daftra Pemilih (Mutarlih)”.  Dalam membuka acara tersebut, Suripto, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Menyatakan bahwa Proses pemutakhiran data bisa dikatakan sebagai tahapan yang sangat krusial. Kekrusialan daftar pemilih menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu, baik tahapan pemilu yang sedang berlangsung maaupun pemilu yang akan datang. “Karena dengan data itulah dapat diproyeksikan seberapa banyak kebutuhan, baik logistik atau anggaran yang dibutuhkan, selain itu pemutakhiran data juga berimplikasi langsung dengan Masyarakat Umum atau Pemilih”, laki-laki yang baru mendapatkan gelar Doktor dari sebuah Universitas ternama di Jogya tersebut. Mengingat pntingnya tahapan itu, divisi Data KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi meminta kepada PPK se-Kabupaten Trenggalek khususnya Divisi Perencanaan dan Data untuk mempelajari serta memahami aturan aturan atau petunjuk pemutakhiran data sesuai yang tertuang dalam PKPU No 2 Tahum 2017. Disamping memaparkan dengan jelas bagaimana proses pemutakhiran data, Gembong meminta kepada jajaran PPK dan PPS untuk segera membentuk Petugas Pemutakhir Data Pemilih (PPDP) dengan komposisi satu TPS satu Petugas. Dijelaskan, syarat utama dalam pembentukan PPDP adalah warga setempat (TPS) yang dibuktikan dengan KTP-El serta berkomitmen untuk pencoklitan dari KK satu ke KK yang lain. [Harmanto]


Selengkapnya