Berita Terkini

45

PPK PANGGUL TRENGGALEK RAKOR DENGAN POLSEK DAN DAN KORAMIL

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panggul mengunjungi Kapolsek dan Koramil Panggul, Selasa (19/12/2017). Kedatangan PPK ke Polsek dan Koramil adalah untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) tahun 2018 yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Dalam kordinasi ini, Ketua PPK Kecamatan Panggul Ribut Santosa mengatakan, selain sosialisasi tahapan juga menghendaki keikutsertaan Polsek dan Koramil membantu kesuksesan jalannya tahapan Pilgub Jatim 2018. Kemudian Ribut Santosa juga menyampaikan undangan kepada Polsek dan Koramil agar berkenan menghadiri undangan PPK untuk melakukan Rakor Lanjutan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Desember 2017. Mengingat tahapan Pilgub  sudah berjalan, PPK Kecamatan Panggul dengan sigap membuat agenda sosialisasi kepada publik baik dengan komunitas-komunitas tertentu, ibu-ibu yasinan, senam, para pemuda dan pemilih pemula agar hendaknya mengetahui waktu pelaksanaan Pilgub Jawa Timur 2018 dan mengecek daftar dirinya melalui data pemilih  yang akan dilakukan  nantinya. Kegiatan pemutakhiran data pemilih sendiri akan dimulai dengan membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang juga dibahas dalam rapat internal PPK Panggul. [Pras]


Selengkapnya
41

KETUA KPU TRENGGALEK : REGULASI DAN TINDAK PIDANA SELALU MENGAWASI JALANNYA PILKADA JATIM 2018

Hari ini, Rabu (20/12/2017),  KPU Kabupaten Trenggalek mengadakan kegiatan sosialisasi yang kesekian kalinya untuk PPK dan sekretaris PPK tingkat kecamatan di Graha Hayam Wuruk Trenggalek. Dalam sosialisasi tentang Sisi Keamanan dan Pengawasan Pilkada 2018 ini, KPU menghadirkan jajaran keamanan dari Satuan Polres Trenggalek yang diwakili oleh AKP Suni Ananda (Kasat Reskrim Polres Trenggalek) dan dari Kejaksaan  Trenggalek yang diwakili oleh Slamet Hariadi (Datun Kejari Trenggalek). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi wawasan kepada panitia adhoc di kecamatan dan para stakeholder berkenaan tentang Hukum yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkada 2018.   Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Suripto mengatakan bahwa untuk melaksanakan Pilkada 2018, sebagai penyelenggara secara tidak langsung sudah terikat hukum, maka regulasi dan tindak pidana akan selalu mengawasi jalannya Pilkada Jatim 2018. “Hal ini dilakukan agar  publik  tidak menuding penyelenggara melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan”, kata Suripto. Dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Slamet Hariadi dari Kejari  Trenggalek, yang menyebutkan bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diatur dalam Pancasila dan UUD 1945.  Dengan kata lain, jajaran Kejari Trenggalek telah memberikan dukungan yang diperlukan guna terselenggaranya Pilkada yang kondusif dan lancar. Slamet mengingatkan agar panitia dan siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada harus hati-hati, karena ada yang mengawasi, termasuk mengaudit pengelolaan dan penggunaan keuangannya. Selain Slamet Hariadi, hadir juga narasumber dalam acara ini, AKP Suni Ananda dari jajaran Polres Trenggalek. Ia berpesan agar PPK s bersikap netral. Dengan harapan agar terciptanya pemilu tanpa konflik, terpilihnya kepala daerah yang memiliki karakter dan kredibel, terciptanya politik yang baik bagi masyarakat awam, kesadaran yang santun akan pemilu. Suni mengatakan bahwa dari jajaran polres juga telah mencanangkan untuk siap berpatroli, menyidik dan menindak penyelenggara, calon yang melanggar, black campaign ataupun tim sukses yang melaksanakan pelanggaran pidana yang telah tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku dalam negara republik indonesia. [Fendi-PPK Durenan]


Selengkapnya
40

UNTUK TINDAKLANJUTI BIMTEK, PPK SE-TRENGGALEK JUGA DIMINTA MENDESAIN RENCANA KERJA SOSIALISASI

Kegiatan sosialisasi  adalah “corong” utama keberhasilan Pilkada Serentak 2018 ini. Sementara itu, mengingat pentingnya kegiatan ini ternyata tidak didukung oleh penganggaran yang memadahi. Karena itu PPK harus kreatif melakukan kegiatan yang tidak berbasis anggaran. Demikian dikatakan Suripto dalam sambutannya di acara bimbingan teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang diselenggarakan hari ini (Selasa, 19/12/2017) di Rumah Makan Mekarsari mulai pukul 09.00 hingga selesai. Suripto mengharapkan kegiatan sosialisasi bisa dimaksimalkan dengan menggunakan media-media dan potensi kerjasama yang bisa dilakukan dengan siapapun di level kecamatan dan desa atau yang berbasis warga. Sementara itu, di sesi akhir materi tentang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Sasaran Strategis), Nurani Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Parmas-SDM) KPU Kabupaten Trenggalek langsung menginstruksikan pada divisi Parmas-SDM di empat belas PPK untuk segera menindaklanjuti acara bimtek dengan membuat desain rencana kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih baik yang berbasis anggaran maupun yang tidak berbasis anggaran. Selain itu, Nurani juga menugaskan divisi Parmas-SDM PPK untuk membuat berita tentang setiap kegiatan yang dilakukan agar fungsi kehumasan, terutama media relation, berjalan dengan baik. Nurani bahkan mewajibkan tiap PPK minimal satu berita dalam tiap minggunya. Ia juga mengajak kembali tentang pentingnya menyebarkan informasi seputar Pilgub Jatim 2018 lewat media sosial yang dipunyai oleh anggota PPK. “Tolong hal yang sama juga diinstruksikan pada PPS untuk melakukan hal yang sama”, tegas Nurani. [Meris]


Selengkapnya
48

TINDAKLANJUTI BIMTEK, PPK SURUH TRENGGALEK LANGSUNG MEMBUAT RENCANA KEGIATAN

Hari ini (Selasa, 19/12/2017), Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Suruh beserta jajarannya melaksanakan rapat kerja terbatas dengan sekretariat PPK kecamatan Suruh. Rapat ini bertujuan untuk menyikapi hasil bimtek dengan KPUD Trenggalek dan kian mendesaknya  pelaksanaan sosialisasi tahapan penyelenggaraan pilkada dan bimbingan teknis ke PPS dalam mengawal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Kecamatan Suruh. Rapat kerja  PPK Kecamatan Suruh ini juga mengundang Sekretaris PPK Suruh dan dua  stafnya. Dalam paparannya ketua PPK Kecamatan suruh Indra Hadi Subakti mengatakan bahwa dalam waktu dekat PPK Kecamatan Suruh akan melaksanakan 2 agenda kegiatan sekaligus pada satu hari, yaitu sosialisasi tahapan Pilkada Jawa Timur tahun 2018 di Kecamatan Suruh yang rencana akan  dilaksanakan dalam minggu ini. Sosialisasi ini akan mengundang para Muspika, Kepala Desa se-Kecamatan suruh, komisioner panwascam dan para PPS. Kemudian akan diteruskan dengan agenda selanjutnya yaitu bimbingan teknis awal untuk PPS se-Kecamatan Suruh. “Ini adalah awal bagi kita untuk menyampaikan informasi dan teknik penyelenggaraan pemilu pada masyarakat maupun penyelenggara di bawah PPK Suruh”, kata Indra. Sementara itu, Sekretaris PPK Suruh, Jati, SIP,  mengatakan bahwa pagu operasinal kegiatan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)  untuk kegiatan itu akan di-breakdown sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang telah diterima dari sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek. [IHS]


Selengkapnya
43

RESPON JADWAL PADAT PILGUB JATIM 2018, PPK KARANGAN LANGSUNG TANCAP GAS TINDAK LANJUTI INSTRUKSI KPU TRENGGALEK

Menindaklanjuti instruksi KPU Kabupaten Trenggalek yang disampaikan dalam Bimtek Tahapan Pilkada yang sudah dimulai kemarin hingga berlanjut hari ini (Selasa, 19/12/2017) di rumah makan Mekar Sari, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangan langsung merapatkan barisan. Sepulang acara Bimtek Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat hari ini, sekitar pukul 13.00 langsung diadakan rapat kordinasi antara komisioner PPK Karangan dan Sekretaris. Rapat membahas rencana kerja sebagaimana telah tertuang dalam petunjuk operasional yang sudah didukung anggaran yang sudah mulai dicairkan oleh KPU Kabupaten Trenggalek. Hasil rapat ini menyepakati beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat, di antaranya adalah sosialisasi penyelenggaraan Pilgub 2018, kordinasi dengan panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Karangan, dan juga merespon tuntutan yang paling mendesak dalam mengawali kegiatan pemutakhiran data pemilih, yaitu  pembentukan PPDP dan Bimtek pada PPS dan PPDP setelah terbentuk. Ketua PPK Karangan, Bahrun Rofiqi, menegaskan bahwa acara harus digelar dalam waktu dekat. “Karena kita diburu waktu, meskipun juga harus membagi waktu dan sumber daya manusia karena terkait dengan bimtek yang masih akan terus berlangsung hingga Jumat ini”, kata Bahrun. [Sunu]


Selengkapnya
38

PPK SE-KABUPATEN TRENGGALEK MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS

Saat yang ditunggu-tunggu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Trenggalek hari ini (Senin, 18/12/2017) sudah mulai tergelar. Kegiatan ini adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap panitia ad hoc tingkat kecamatan dalam rangka mengawal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Acara Bimtek yang diselenggarakan KPU Kabupaten Trenggalek dilaksakan mulai hari ini hingga hari Jumat (22/12/2017). Untuk bimbingan teknis hari ini, materi bimtek adalah tentang tahapan secara umum. Acara diselenggarakan di Aula Hotel  Hayam Wuruk Trenggalek. Untuk hari pertama, peserta bimbingan teknis adalah semua komisioner PPK (lima orang) dan sekretaris. Menurut Suripto Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, selain hari ini ada bimbingan teknis lain yang dilaksanakan hari berikutnya. Materi bimbingan teknis yang khusus ini untuk akhir tahun ini ada dua, yaitu tentang teknis Mutarlih (Pemutakhiran Daftar Pemilih) dan teknis sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Menurut Suripto, bimbingan teknis ini untuk menjawab kebutuhan mendesak yang harus diselenggarakan misalnya seperti pemutakhiran data pemilih yang harus diawali dengan pembentukan dan bimbingan teknis Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang tahapannya sudah mulai pada tanggal 19 Desember 2017 hingga awal Januari 2018. “Pembentukan petugas pemutkahiran data pemilih merupakan hal yang paling mendesak, sehingga ini amat penting untuk disampaikan pada PPK’, papar Suripto. Sementara itu, teknik sosialisasi juga harus disampaikan karena akhir tahun ini, termasuk minggu ini, sudah harus mulai acara sosialisasi di tingkat PPK dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). [Hupmas]


Selengkapnya