Rabu (16/03/2017), KPU Kabupaten Trenggalek kedatangan tamu dari peneliti Universitas Brawijaya. Kedatangan tamu tersebut dalam rangka melakukan penelitian pengembangan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Penelitian yang dibiayai oleh Badan Litbang Propinsi Jawa Timur ini menjadikan KPU Kabupaten Trenggalek sebagai informan dalam penelitian tersebut.

Tim peneliti tersebut adalah Dr. Lukman Hakim dan Edi Supriyanto, M.Sc dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya. Kedua peneliti yang tergolong masih berusia muda ini datang sekitr pukul 13.30, ditemui Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Suripto dan didampingi oleh Nurani Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.

Mengawali perbincangan, tim peneliti mengutarakan bahwa maksud kedatangan mereka adalah hendak menggali informasi dengan melakukan wawancara teradap KPU Kabupaten Trenggalek dan beberapa pengurus partai politik. Informasi itu dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peningkatan partisipasi masyarakat dalam tahapan pemilihan dan peran penyelenggara maupun partai politik untuk mendukung capaian tersebut. “Kami ingin melihat apa yang sudah dilakukan oleh KPU dan peserta pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih”, tegas Lukman.

Perbincangan kemudian berlanjut dengan tanya jawab seputar apa saja yang program dan kegiatan yang dilakukan KPU kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan bagaimana modelnya. Tak lupa Suripto menjelaskan batasan antara pendidikan politik dan pendidikan pemilih. KPU, tegas Suripto, ranahnya adalah melakukan pendidikan pemilih. “Sedangkan, pendidikan politik bukan wewenang KPU, itu adalah wilayah parpol dan mungkin juga ormas dan lain-lain”, tegas Suripto.

Ditambahkan oleh Suripto bahwa tugas KPU untuk mendidik pemilih berkaitan dengan upaya meningkatkan pemahaman teknis tentang pemungutan suara dan cara mengenali calon. “Selain menginformasikan, misalnya, cara menyoblos yang benar, kami juga mendorong mereka untuk lebih mengedepankan pengenalan visi-misi calon, kami dilarang untuk hal-hal yang mengarah pada partisan atau ideologi partai-partai”, tambah laki-laki alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Sementara itu, informasi tentang apa saja yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan pendidikan politik, Nurani banyak menceritakan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan. Menurut Nurani, kalau mengandalkan desain program berdasarkan anggaran, tidak bisa maksimal dan standar antara satu daerah dengan lainnya. Sehingga, kata Nurani, kegiatan kerjasama dengan pihak-pihak luar amat diperlukan. “Mulai masuk ke sekolah, upacara hari senin, diklat dan workshop, kerjasama dengan media terutama radio, hingga pembangunan rumah pintar pemilu”, tutur Nurani.

Nurani menambahkan bahwa penyadaran pemilih di sesi-sesi pendidikan pemilih untuk sektor perempuan, pemilih, pemula, kaum penyandang disabilitas, kelompok agama menjadi penting. Dalam menyasar sektor ini, menurut Nurani, mereka didorong untuk terus aktif mengawal kepentingan mereka dan aktif membangun kekuatan di sektornya masing-masing. “Jadi, dalam tiap pertemuan, kami arahkan mereka punya kesadaran mengorganisir diri untuk jadi kekuatan kontrol bagi pemerintah dan wakil rakyat, artinya mereka tidak hanya berpartisipasi dalam hal mencoblos ketika pemilu saja”, tegas pria berkepala botak ini.

Nurani juga mengatakan bahwa data-data kegiatan pendidikan pemilih bisa dilihat di website. Untuk data-data yang diperlukan untuk mendukung proses penelitian tersebut, kata Nurani, pihaknya  bersedia untuk memberikan guna memperlancar proses riset yang diharapkan akan bermanfaat juga bagi KPU sendiri sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Tim riset mengakhiri wawancara sekitar pukul 16.00. Berikutnya mereka beranjak pamit untuk melanjutkan ke partai politik. Ada tiga partai politik yang akan dijadikan informan, antara lain PDIP, PKB, dan PKS. [Hupmas]