Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah acara Internasional “The 3rd Asian Election Stakeholders Forum (AESF)” bertempat di Discoveri Kartika Plaza Hotel  Bali pada tanggal 22-26 agustus 2016. Acara yang digelar atas kerja sama dengan Asian Network for Free Elections (ANFREL) ini dimaksudkan untuk membagi informasi, pengetahuan, pengalaman tentang pemilu serta mendiskusikan tentang  cara menghadapi tantangan penyelenggaraan pemilu di Asia. Sebagaimana telah dilaksanakan sebelumnya, forum dua tahunan yang pertama kali diselenggarakan di Bangkok-Thailand pada 2012, kedua di Dili-Timor Leste pada 2014, pada putaran ketiga kali diikuti 210 delegasi dari 36 negara di Asia terdiri dari penyelenggara pemilu, pegiat pemilu nasional dan internasional, akademisi termasuk KPU Provinsi Se-indonesia.

Tampak hadir dalam forum bergengsi internasional tersebut para pegiat pemilu ternama seperti Damaso G. Magbual Ketua Asian Network for Free Elections (ANFREL), Juwhan Lee Ketua Association World Electoral Bodies(A-WEB), Vasu Mohan Direktur Regional Asia Pacific International Foundation for Electoral Systems (IFES), Michael McNulty Senior Program Manager National Democratic Institute for International Affairs (NDI, duta besar dari berbagai negara, Akademisi dari luar negeri dan penyelenggara pemilu dari negara-negara di Asia. Dengan mengusung tema “Transparency & Integrity for Quality Elections”, para delegasi selama 4 hari para delegasi melakukan diskusi dan tukar pikiran untuk mengembangkan demokrasi  lewat pemilu, dan menyusun strategi dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait isu-isu kepemiluan.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah acara 3rd AESF bukan tanpa alasan. Menurut ketua  Asian Network for Free Elections (ANFREL) Damaso G. Magbual karena Indonesia adalah contoh terbaik dalam kerjasama penyelenggara dan organisasi sosial masyarakat. Hal tersebut yang membuat hasil Pemilu Indonesia pada 2014 diakui secara internasional. Damaso menilai bahwa Indonesia telah melakukan suatu langkah besar dalam mempromosikan transparansi pemilu. “Indonesia memublikasi hasil pemilu dari tiap TPS, terdapat lebih dari 600.000 TPS dan KPU mampu mempublishnya di website, tidak ada lagi yang lebih tranparan lebih dari itu,” Ujar Damaso mengapresiasi. Best practice KPU RI dalam menerapkan transparansi pemilu tahun 2014, Damaso berjanji akan dijadikan acuan dan diterapkan pada pelaksanaan pemilu di Filipina.

Dalam berbagai sesi, apresiasi terhadap keberhasilan pelaksanaan pemilu di Indonesia banyak disampaikan para pegiat pemilu dari berbagai negara. Seperti yang disampaikan Direktur Regional Asia Pacific International Foundation for Electoral Systems (IFES), Vasu Mohan. Ia mengungkapkan kebanggannya bahwa Asia memimpin dalam penerapan demokrasi dan Indonesia adalah contoh yang baik bagi penerapan demokrasi tesebut. Sedangakan Senior Program Manager National Democratic Institute for International Affairs (NDI) Michael McNulty lebih mengapresiasi terhadap transparansi dan publikasi data digital hasil pemilu di tingkat TPS yang telah dilakukan KPU Republik indonesia. Menurut McNulty, dalam penyelenggaraan pemilihan yangmodern, transparan saja tidak cukup, karena asas transparan tidak akan berdampak banyak tanpa adanya keikutsertaan masyarakat, serta pemanfaatan keterbukaan data tersebut sebagai kajian dari berbagai kalangan yang dapat menyempurnakan proses demokrasi di suatu negara. Menurutnya penyelenggara pemilu di kawasan Asia bisa mencontoh Indonesia dalam penyajian data hasil pemilu yang cepat dengan mempublikasikan formulir C1 secara digital. Semoga konferensi AESF ke-tiga ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi khususnya di kawasan Asia dan di seluruh dunia pada umumnya. (Ripto)