KPU-TRENGGALEKKAB.GO.ID. Pada semester pertama tahun 2016, KPU Kabupaten Trenggalek sudah menyerap 43,33 % dari total pagu anggaran di tahun 2016. Hal itu terungkap dalam rapat harian atau yang disebut rapat analisa dan evaluasi (Anev)  yang dilaksanakan  pada hari ini mulai pukul 14.00 hingga pukul 15.00.

Setelah sekretaris melaporkan realisasi anggaran itu, kemudian di hadapan rapat secara resmi diserahkan pada Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Suripto. Ditanya soal bagaimana komentarnya tentang serapan anggaran tersebut, Suripto menyatakan bahwa secara umum sudah rasional dan menunjukkan kinerja yang sudah bagus. “Serapan di atas 40% di pertengahan tahun menunjukkan bahwa hal itu sesuai antara anggaran yang tersedia dan kinerja yang dilakukan”, tegas pria yang sudah tiga kali menjadi komisioner KPU Kabupaten Trenggalek ini.

Perlu diketahui, analisa terhadap serapan anggaran yang dilakukan pada akhir bulan Mei 2016 lalu masih tergolong rendah (32,69%).  Secara kuantitatif penyerapan pagu anggaran pada DIPA tahun 2016 pada waktu itu masih termasuk katagori rendah. Salah satu sebabnya adalah adanya tambahan belanja hibah Pilkada 2015 dari APBD Trenggalek di tahun 2016  di mana dari dana sisa hibah Pilkada itu banyak yang tak direalisasikan.

Setelah  tambahan dana hibah yang tidak terpakai sudah dikembalikan ke Pemda, secara otomatis pengembalian itu akan mengurangi pagu anggaran dan menambah prosentase capaian realisasi. Secara administratif pagu anggaran DIPA KPU Trenggalek akan berkurang dengan diterbitkanyya SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) dan SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung) dari KPPN Kediri yang akan dilampirkan dalam laporan semester satu di tahun 2016.

Dan baru terlihat pada akhir Juni ini yang menunjukkan masa setengah tahun atau satu semester. Penyerapan 40,33 % untuk semester pertama ini sama dengan Rp 1.087.480.852 dari  pagu anggaran DIPA tahun 2016 sebesar Rp. 2.696.734.000.

Suripto berharap bahwa kinerja komisioner dan pegawai   KPU Kabupaten Trenggalek yang semakin membaik sejak diterapkannya kebijakan kerja  full-time yang terkontrol kemungkinan besar akan membuat serapan anggaran lebih maksimal dibanding tahun-tahun sebelumnya. [NRN]