Masih dari acara rapat kordinasi KPU Se-Jawa Timur di Banyuwangi. Dalam pemaparannya tadi malam (Rabu, 19/10/2016),  kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki KPU. Sekjen KPU, Arief  Rahman Hakim mengatakan bahwa secara umum, diseluruh Indonesia KPU masih mengalami kekurangan SDM sekitar  1400 orang. Tetapi kalau merekrut pegawai untuk menutupi kekurangan tersebut, anggaran akan habis tersedot untuk kebutuhan SDM.   

Sementara itu, menurut hasil pemetaan KPU RI, ditemukan bahwa ada 201 satker yang berlebih pegawai. Hal itu membuat negara harus mengeluarkan belanja besar, semetara  produktifitasnya biasa saja. Jumlahnya sekitar 1000 pegawai negeri (PNS).  Arief mengatakan bahwa tahun ini KPU harus menata distribusi pegawai agar kinerja secara umum bisa meningkat. “Kebijakan penataan SDM  harus ada progresnya. Jangan ada pembiaran kelebihan SDM, sementara di satker yang lain kekurangan pegawai”, paparnya.

Arief menambahkan bahwa penataan SDM sebenarnya  tidak bisa diselesaikan di level kabupaten atau kota saja, tetapi minimal di propinsi. “Jika tidak bisa, KPU RI  akan bantu menyelesaikan’, tegasnya.

Sementara itu, untuk mengatasi persebaran jumlah SDM yang tidak merata, Sekjen KPU RI mengatakan bahwa pegawai negeri sipil KPU idealnya harus siap ditugaskan di mana saja. Misalnya ada satu KPU Kabupaten yang SDM-nya terlalu banyak, maka harus dikurangi dan dipindah ke KPU yang SDM-nya kurang. “Seperti Bangkalan yang punya 30, harus mampu menjelaskan sejauh mana urgensi kebutuhannya, dan kalau kelebihan bisa dipindah”, tegasnya.

Arief mengakui bahwa selama ini banyak ketidakjelasan dalam penataan SDM di KPU tingkat daerah. Ia mencontohkan KPU Kabupaten Garut yang jumlah SDM-nya  lebih banyak dari SDM KPU Propinsi.  Kota tegal lebih banyak SDM-nya  dari KPU Kabupaten Tegal yang jumlah pemilihnya  lebih banyak dan daerahnya lebih luas.

Semetara itu, menanggapi paparan Sekjen KPU RI tentang SDM, Sekretaris KPU Jawa Timur HM Eberta Kawima mengataka bahwa  akan diadakan rakor khusus yang membahas masalah SDM. “Entah waktunya kapan nanti, kalau bisa kita atur pertemuan kordinasi khusus membahas SDM ini untuk KPU di Jawa Timur”, paparnya. [Hupmas]