Salah satu kendala untuk memaksimalkan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah adanya dukungan anggaran yang kurang memadai. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jendral KPU RI Arief Rahman Hakim dalam acara rapat kordinasi KPU se-Jawa Timur di Banyuwangi tadi malam (Rabu, 19/10/2016).

Menurut Arif, kebutuhan anggaran KPU untuk tahun ini yang diajukan adalah sebesar  3,3 triliun. Tapi yang bisa  dipenuhi APBN hanya 1,8 triliun atau sekitar 69 prosen. Karena itu, menurut Arief, untuk memaksimalkan kinerja, KPU Kabupaten harus kerjasama dengan pemerintah daerah. “Karenanya,  setiap satker harus punya hubungan baik dengan pemerintah daerah, agar bisa tersupport APBD”, sarannya.

Sementara itu Suripto Ketua KPU Kabupaten Trenggalek menyambut baik informasi yang diberikan oleh Sekjen KPU RI tersebut. Ia menyambut baik usulan tersebut karena menyadari bahwa anggaran negara terbatas dan butuh kreativitas di kalangan komisioner dan pegawai KPU di daerah untuk membuat agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana.

Menurut Suripto, selama ini pihaknya memang belum memaksimalkan komunikasi agar kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Trenggalek di luar tahapan seperti Pilkada bisa dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi ia mengatakan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek sebenarnya telah melakukan kerjasama dalam sekup tertentu untuk beberapa kegiatan, seperti memanfaatkan struktur Pemda untuk beberapa kegiatan. “Misalnya, sosialisasi demokrasi dan kepemiluan di radio pemerintah daerah, juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk diijinkan masuk sekolah”, paparnya.

Suripto menambahkan bahwa saat ini KPU Trenggalek memang sedang mendesain kerjasama untuk pemberdayaan politik lokal tingkat desa yang beberapa kegiatannya akan ditawarkan pada pemerintah daerah agar bisa dibiayai. “Ini hanya ikhtiar, akan kami komunikasikan siapa tahu bisa diterima”, kata pria alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu. [Hupmas]