Setelah dua minggu berturut-turut absen melakukan siaran, kemarin (Rabu, 08/08/2017) KPU Kabupaten Trenggalek kembali melakukan siaran di Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek (RPKT) Praja Angkasa.

Jadwal yang diberikan oleh Radio pemerintah tersebut memang pada Hari rabu tiap minggu. Tapi karena radio sempat mengalami gangguan, maka untuk dua minggu  berturut-turut radio tersebut tidak bisa  dimanfaatkan. Pihak radio meghubungi bahwa kerusakan sudah bisa ditangani, maka siaran mingguna tiap hari rabupun kembali dimulai.

Dari KPU Kabupaten Trenggalek yang bertugas kali ini adalah Gembong Derita Hadi Divisi Perencanaan dan Data, ditemani dengan Kasubbag Program dan Data Sujoko. Topik yang diangkat kali ini adalah tentang Akses kaum Disabel dalam Pemilu. Dimulai dengan menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, Gembong mengingatkan bahwa hak memilih sifatnya universal bagi siapa saja yang sudah memiliki hak pilih sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu, hak itu harus diberikan pada siapa saja tanpa pandang buku. “Termasuk pada kaum penyandang disabilitas yang dianggap sama dan setara dengan pemilih lain”, tegasnya.

Gembong menceritakan bagaimana di kalangan masyarakat masih mendiskriminasi kaum disabilitas yang diabaikan hak pilihnya. Ia menceritakan bahwa bagaiman dalam pemutakhiran data pemilih dari rumah ke rumah, ada keluarga yang menganggap bahwa anggota keluarga yang penyandang disabilitas tidak didaftarkan. “Hal itu salah, karena mereka itu juga normal, tak boleh dianggap tidak normal”, kata Gembong.

Karena itulah Gembong mengatakan bahwa KPU terus melakukan penyadaran pada masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas tersebut, termasuk pada penyandang itu sendiri. KPU saat ini sudah semakin memperhatikan kaum penyandang disabilitas. Salah satunya pada Pemilihan ini ada perhatian khusus dengan cara mengharuskan penyelenggara mengisi formulir alat bantu akses pemilu pada kaum disabilitas.

“Formulir ini akan dimulai pada tahapan  pemilihan yang sudah mulai dalam waktu dekat, yang intinya agar pelayanan terhadap kaum disabel maksimal dan terkontrol mulai tingkat TPS hingga kabupaten”, papar pria asal Dongko itu. [Hupmas]