Masalah logistik dalam Pemilu merupakan masalah yang penting untuk diselesaikan. Apalagi untuk KPU Kabupaten Trenggalek di mana logistik yang sudah digunakan di Pemilu yang sudah lewat selalu menyisakan masalah, terutama ditempatkan di mana dan bagaimana menghapus logistik yang sudah tidak terpakai.

Sebagai lembaga negara yang bertugas sesuai aturan, pengelolaan logistik tidak bisa dilakukan seenaknya. Ada aturan tentang kapan logistik bisa dihapuskan, caranya bagaimana, rentang waktunya kapan dan bagaimanya mekanismenya. Semua harus dilakukan secara efektif-efisien, tapi yang terpenting sesuai aturan.

Dalam rangka melakukan pengelolaan logistik sesuai aturan itulah, KPU Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa-Rabu, tanggal 15-16 Oktober 2019, menghadiri acara Rapat Kerja Evaluasi Pengelolaan dan Koordinasi Penghapusan Logistik Pemilu Serentak 2019. Acara yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur ini diselenggarakan   di Aula  KPU Kabupaten Tuban.

Peserta rapat adalah Ketua dan Sekretaris KPU se Jawa Timur. Dari KPU Kabupaten Trenggalek ikut hadir, yaitu Gembong Derita Hadi Ketua KPU Trenggalek dan Rudi Bastari Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik.  Dalam acara pembukaan, hadir 5 (lima) orang Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur dan 2 (dua) orang nara sumber dari Biro Umum KPU RI.

Dalam sambutannya Ketua KPU Propinsi Jawa Timur Choirul Anam mengatakan bahwa logistik sisa Pemilu akan jadi masalah jika tidak dikelola dengan baik. Ia menambahkan bahwa masih ada KPU kabupaten/Kota yang juga kesulitan untuk menempatkan logistik. Dal hal ini ia menekankan pentingnya kerjasama antara KPU kabupaten/Kota dengan pemerintah daerah setempat terkait tempat penyimpangan logistik yang belum bisa dihapuskan. 

Anam menambahkan bahwa prinsip gudang KPU harus dikelola dengan efisien dan tidak over capacity. “Namun penghapusan logistik pemilu harus memperhatikan regulasi dan prosedur sehingga bisa terlaksana secara terukur”, imbuhnya. [Hupmas]