TRENGGALEK – Tahapan perekrutan PPK dan PPS sudah mulai mendekat. Karena itulah dibutuhkan penyamaan persepsi tentang tata cara pembentukan badan ad hoc untuk Pemilu tahun 2024. Dalam rangka mencapai hal itu, Komisi Pemlihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur melakukan kegiatan Rapat Kordinasi Internalisasi Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dari KPU Kabupaten/Kota yang diundang adalah Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Kasubag Hukum dan SDM, serta Operator SIAKBA KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur. Dari KPU Kabupaten Trenggalek yang hadir adalah Nurani selaku komisioner Divisi Sosialisasi-Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Kasubag Hukum dan Pengawasan Johanes Mustika Hadi, serta operator Siakba Ichsanudin.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan  di Hotel Ciputra Surabaya tanggal 13-14 November 2022 ini, Rohani, anggota KPU Jawa Timur sangat mengharapkan para  personil di  KPU Kabupaten/Kota memahami regulasi baru  ini. Dalam PKPU 8 Tahun 2022 yang  mengatur pembentukan PPK, PPS, Pantarlih, KPPS untuk Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak ini  terdapat beberapa perbedaan dengan regulasi pada Pemilu sebelumnya. “Salah satunya adalah akan ada Pemilu dan Pilkada yang tahapannya beririsan, sehingga desain regulasi yang mampu menjadi dasar yang sama untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dalam PKPU yang sama”, tutur Rochani.

Selain, itu, dikatakan Rochani bahwa dalam PKPU 8 2022 ini juga mengatur mulai tata kerjakerja PPK, PPS, KPPS, Kualifikasi yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi anggota badan Ad Hoc, tata cara pembentukan, Sekretariat Badan Ad Hoc, Pengambilalihan Tugas, Santunan Kerja dan Aplikasi Pembentukan KPU dan Badan Ad Hoc. 

Rochani juga memohon agar  dipastikan bahwa seluruh anggota badan ad hoc memenuhi syarat dan KPU Kabupaten/Kota mampu memberikan alasan yang bisa diterima secara rasional tentang penetapan calon terpilih anggota badan ad hoc adalah yang terbaik dari seluruh pendaftar. [San]