TRENGGALEK - Pada Hari Kamis (10/03/2022), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek mengikuti Rapat Koordinasi Kick Off Meeting Reformasi Birokrasi bersama Provinsi Jawa Timursecara hibrid yang diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur.  Program ini merupakan lanjutan dari program evaluasi RB tahun 2021 dengan harapan indeks RB KPU bisa meningkat di tahun 2022.

Dalam sambutan Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini, menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) adalah melaksanakan RB dengan Baik, meneguhkan Reformasi Birokrasi disetiap satuan kerja, dan menciptakan birokrasi yang profesional, berdedikasi dan melayani publik.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam, mengapresiasi kinerja seluruh KPU kabupaten Kota di Jawa Timur karena telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik pada tahun 2021, sehingga ada tiga Kabupaten yang mendapatkan nilai terbaik yaitu Jombang, Malang dan Jember. “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Satker KPU Kabupaten dan Kota tidak hanya menjadi tanggungjawab sekretariat, akan tetapi seluruh jajaran Komisioner juga mengawasi terhadap jalannya roda Organisasi”, katanya.

Menurut Anam, pada tahun 2022 untuk ditingkatkan kinerjanya, mengingat bulan Juni bebarengan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum 2024. KPU Kabupaten/Kota lebih transparan kepada publik di wilayahnya, di antaranya tentang Laporan Realisasi Anggaran atau Laporan Keuangan. “Selanjutnya, Reformasi Birokrasi (RB) selalu dilaksanakan setiap tahun, semua rencana aksi dilaksanakan dengan baik, jangan menjadi hambatan,” harapnya.

Sedangkan Rochani, Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Timur juga berharap, birokrasi KPU dapat menginternalisasi Rencana Aksi secara menyeluruh kepada anggota Tim RB. Ada nilai strategis karena pelaksanaan RB tahun ini bersamaan dengan pelaksanaan atau dimulainya tahapan pemilu 2024. Menurutnya, dalam sepakbola, kick off ini adalah tendangan awal yang diartikan sebagai penanda dimulainya permainan. “Dalam ranah Reformasi Birokrasi, Kick Off sebagai penanda komitmen bersama RB tahun 2022 di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengingat Provinsi tidak bisa jalan sendiri tanpa teman-teman di Kabupaten/Kota”,  tegas Rochani.

Dalam arahan selanjutnya, Kordinator Divisi Perencanaan dan Logistik oleh Miftahur Rozaq menekankan beberapa item dalam pelaksanaan Reformasi birokrasi yaitu keterbukaan seluruh elemen, komisioner, sekretariat dan seluruh elemen di satuan kerja KPU, ada kesinambungan evaluasi dan pengawasan, dan adanya perbaikan terus menerus dalam rangka memperbaiki kwalitas.

Sedangkan Gogot Cahyo Baskoro Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, memberikan penegasan terhada Reformasi Birokrasi, bahwa semua yang telah direncanakan dalam Rencana Aksi agar semuanya dilaksanakan dengan baik. “Saya hanya menegaskan bahwa  semua yang telah terencana dalam Rencana Aksi untuk dilaksanakan,” pungkasnya. [Mrul]