TRENGGALEK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek memenuhi undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) yang menggelar Rapat koordinasi terkait dengan Tanggapan Masyarakat dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu Tahun 2024. Acara diselenggarakan  pada Sabtu, 3 September 2022, pukul 09.30-13.30 WIB. Rakor bertempat di aula lantai 2 kantor KPU Provinsi Jawa Timur, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya.

Ada 76 orang peserta yang mengikuti rakor ini,  terdiri dari Divisi Teknis Penyelenggaraan serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas dari 38 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sementara dari KPU Jatim nampak hadir Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas, Popong Anjarseno, Kabag Hukum dan SDM, Rizki Indah Susanti, para Pejabat Fungsional, Yulyani Dewi, Suprapto dan Edi Hartono.

Sebagaimana disampaikan oleh Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas KPU Jatim, Popong Anjarseno, dalam sesi laporan Ketua Panitia,  rakor ini bertujuan untuk mempersiapkan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan dan menindaklanjuti tanggapan masyarakat terkait pencatutan identitas dalam keanggotaan parpol.

Selanjutnya disampaikan oleh  Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Insan Qoriawan dalam sambutannya bahwa  KPU kabupaten/kota terkait pelaksanaan tindaklanjut dan klarifikasi kepada parpol atas verifikasi administrasi harus  benar-benar  memperhatikan ketentuan yang ada. “Harapannya, dalam menentukan status keanggotaan parpol, apakah sudah Memenuhi Syarat (MS), Belum Memenuhi Syarat (BMS), dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) benar-benar tepat sesuai regulasi”, tegas Insan.

Yang istimewa rakor kali ini juga dihadiri oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Republik Indonesia, August Mellaz. Dalam penyampaian arahannya, August Mellas  menuturkan bahwa ia optimis atas hasil kerja KPU kabiupaten/kota se-Jawa Timur karena selama ini KPU memiliki kapasitas terkait dengan penyelenggaraan teknis. “Apalagi  saat ini juga diiringi dengan peningkatan fasilitas secara kelembagaan”, ungkap Mellaz.

Ia menambahkan tentang pentingnya peningkatan kapasitas ketika berinteraksi dengan pihak lain. Seperti akan menyediakan konsultan sikap perilaku table manner, upgrading performance, dan sebagainya. “Hal ini penting karena Komisioner merupakan ujung tombak perwakilan instansi KPU di hadapan masyarakat” tegasnya. [Gung]