Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean goverment),  Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto, MSc mengahadirkan Freddy Reynaldo Hutagaul dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan  Agus Sunaryanto Wakil Koordinator ICW (Indonesia Corruption Watch) Jakarta. Acara yang berlangsung pada hari ini Rabo (14/9/2016) bertempat di Pendopo Manggala Nugraha Trenggalek dikemas dalam bentuk Dialog Interaktif  bertema “Menuju Transparansi Nasional”. Disamping Ketua KPU Trenggalek, pada kesempatan tersebut tampak hadir seluruh jajaran Forpimda, Kepala SKPD, Anggota Muspika, Kepada Kelurahan/Kepala Desa se-Kabupaten Trenggalek, Pimpinan Parpol, Ormas dan LSM.

Pada kesempatan menyampaikan pidato sambutan, Bupati Trenggalek menegaskan komitmennya untuk membangun transparansi seluas-luasnya dalam masa kepemimpinanya. Karena kita semua menginginkan agar semuanya selamat dunia akherat, kata Bupati  Emil. Selanjutnya ia juga menyatakan atas kesediaannya dirinya untuk buka-bukaan kepada publik bahwa Bupati itu gajinya tidak banyak hanya sekitar 6 juta ditambah beberapa tunjangan seperti tunjangan jabatan, tunjangan istri dan anak, perjalanan dinas, uang makan, dan tunjangan rumah tangga. Karena itu menurutnya, menjadi Bupati itu bukan untuk menumpuk harta dan mencari kekayaan, tetapi untuk mengabdi kepada  rakyat dalam membangun  Trenggalek yang lebih baik.

Setelah Bupati selesai meberikan sambutan dan membuka acara secara resmi, selanjutnya diteruskan dengan dialog interaktif “ Menuju TransparansiNasional” yang dipandu oleh Yudi Setiyono, SH, MH Ketua STKIP PGRI Trenggalek. Kedua Nara sumber  masing masing mendapatkan kesempatan 30 menit untuk memaparkan materinya. Mendapatkan giliran pertama  Freddy Reynaldo Hutagaul dari KPK  menyampaikan materi berjudul “Bersama Melawan Korupsi”. Menurut Pejabat Fungsional Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK ini, ego Trenggalek perlu diangkat ke pentas nasional untuk menjadi pelopor tunas-tunas integritas ke daerah lain. Terpilihnya Bupati muda yang memiliki semangat membangun transparansi dan akuntalbilitas yang tinggi harus diberikan apresiasi. Menurut Fredo, transparansi merupakan entry point untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.  Selanjutnya alumnus Monas University Australia ini menambahkan bahwa semangat transparansi membutuhka adanya sinergi dengan berbagai pihak.

Sedangakan Agus Sunaryanto dari ICW  dalam paparannya berjudul “ Demokrasi Tanpa Korupsi”, menguraikan tentang pola-pola korupsi yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya di sebuah daerah yang SDAnya besar, model korupsi yang sering terjadi melalui pola memperbanyak pemberian ijin pertambangan. Akan tetapi didaerah-daerah yang SDAnya rendah model korupsi yang banyak dilakukan adalah pada sektor pengadaan barang dan jasa. Maka kata alumnus IKIP Jakarta ini  pencegahan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya melalui pembangunan transparansi, tapi juga dibutuhkan kolaborasi, akuntabilitas dan konsistensi pemerintah untuk mewujudkan good and clen goverment.

Ketika dibuka sesi dialog Ketua KPU Kabupaten Trenggalek mempertanyakan komitmen KPK dalam mewujudkan SIN (Sistem Integritas Nasional) yang telah dicanangkan dalam fokus area fase  kedua dalam road map KPK tahun 2015-2019. Dimana sampai saat ini program SIN tersebut tidak ada kejelasan arahnya mau kemana. Disamping itu Suripto juga mengusulkan agar KPK dalam memberantas korupsi lebih mengedepankan pencegahan bukan penindakan. Menurut Ripto, tidak pencegahan ini akan bisa efektif berjalan apabila terbangun ruang dialog sinergis yang mempertemukan para pelaku utama  pembangunan antara eksekutif, legislatif, udikatif dan kekuatan CSO (Civil Society Organizatiton). Sehingga adanya sinergi antara kekuatan-kekuatan ini akan dapat membangun partisipasi publik dalam pembangunan sejak dari perencanaa, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya, tegas Ripto.