
AWAL TAHUN KPU TRENGGALEK KEMBALI MENCERMATI DIPA 2017
Selasa, 03 Januari 2016, hari pertama masuk kerja bagi KPU Kabupaten Trenggalek. Mulai pukul 09.30 Trenggalek diguyur gerimis kecil-kecil. Halaman KPU Kabupaten Trenggalekpun basah. Hujan turun saat para pegawai dan komisioner sudah masuk ke kantor dan ruang kerja masing-masing.
Rencana melakukan rapat Pleno yang akan digelar pada pukul 10.00 terlambat, baru dimulai pada pukul 11.00. Ini rapat pleno pertama di tahun 2017. Rapat ini, sebagaimana diumumkan lewat grup WA, akan membahas rencana kegiatan 2017 yang tertuang di DIPA yang sudah diterima KPU Kabupaten Trenggalek pada akhir Desember 2016 lalu.
Suripto, ketua KPU Kabupaten Trenggalek, memulai rapat dan mengajak peserta rapat untuk mencermati isi rencana kegiatan dan anggaran yang ada. Suripto mengajak jangan sampai ada kegiatan yang tidak dilakukan atau tidak terserap, serta mengajak untuk mendiskusikan potensi apa saja dari rencana kegiatan dan anggaran yang bisa segera didesain untuk dilaksanakan.
Secara umum anggaran 2017 masih didominasi oleh belanja modal da biaya rutin. Tetapi terkuak dalam pencermatan ini di antaranya bahwa KPU Kabupaten Trenggalek bisa mendatangkan Pejabat Pengadaan Barang dari luar yang juga terbiayai honornya. Selain itu, juga dididiskusikan sekilas tentang biaya perawatan kantor.
Sementara itu, anggaran kegiatan untuk Pendidikan Pemilih juga muncul dalam bentuk belanja barang dan fasilitasi pendidikan pemilih. Ketua KPU Kabupaten Trenggalek mengatakan agar segera dipikirkan desain pendidikan pemilih yang tampaknya akan berupa pengadaan Rumah Pintar Pemilu. Menanggapi hal itu, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Nurani, mengatakan bahwa desain kegiatan pendidikan pemilih yang berupa pengadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) menunggu petunjuk teknis dan kordinasi dengan KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota lain. “Karena ini terintegrasi dengan desain pendidikan pemilih di RPP yang sudah mulai digagas setahun sebelumnya dan sudah terlaksana di sedikit KPU propinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan proyek percontohan”, kata Nurani. [Hupmas]