Hak pilih sifatnya universal. Semua warga yang memenuhi syarat sesuai diatur undang-undang, punya hak pilih. Tanpa melihat jabatan, kelas sosial, jenis kelamin, pekerjaan, suku, agama, selama warga negara yang sudah punya hak pilih sama-sama punya hak satu suara dalam pemilu.

Karena itulah KPU sebagai pelayan warga dalam hak-hak demokrasinya selalu ingin mmberikan perhatian pada warga negara yang punya potensi terabaikan hak-haknya. Itulah yang mendorong KPU Kabupaten Trenggalek juga terus melakukan kordinasi dengan instansi-instansi terkait. Setelah minggu lalu berkordinasi dengan lembaga pendidikan kaum disabilitas, hari ini KPU juga berkordinasi dengan lembaga lain.

Kali ini kunjungan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Trenggalek yang berdada di Jl. Supriadi No 15 Trenggalek, sekitar satu kilometer lurus ke arah utara dari alun-alun Trenggalek.  Ditemui Choiri, pegawai bagian Pembinaan Lapas Trenggalek, Gembong Derita Hadi dari Divisi Program dan Data, mencoba melakukan diskusi tentang keberadaan para anggota lapas yang dibina di tempat tersebut.

Menurut Gembong, pihak Lapas belum bisa memberikan data tentang kewargaan anggota Lapas mengingat Kartu Tanda Penduduk (KTP) para penghuni Lapas tidak dibawa, kemungkinan ditahan ketika proses peradilan. Dari diskusi tersebut, melahirkan rekomendasi bahwa pihak Lapas akan berkordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan perekaman e-KTP bagi warga binaan di Lapas Trenggalek. “Saya menyarankan pengelola Lapas mendatangkan perekaman e-KTP yang bekerjasama dengan Disdukcapil, bisa kok itu dilakukan”, papar Gembong.

Gembong menambahkan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek akan sejak dini melihat perkembangan para pemilih seperti anggota warga binaan Lapas, agar data pemilih dalam Pilkada 2018 dan Pileg-Pilpres 2019 nanti dapat menjamin maksimalnya partisipasi warga binaan. “Kami akan terus melakukan kordinasi, dan pihak Lapas setuju”, tegas pria asal Kecamatan Dongko ini. [Hupmas]